Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah

  1. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Sub Bidang-Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

A. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH.

  1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan
    penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap fungsi penunjang
    penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan
    kesejahteraan, mutasi, diklat dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara.
  2. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian
    kebijakan pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah :
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Badan Kepegawaian Daerah
    agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
    Badan;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    e. mengkoordinir sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas
    agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang
    berlaku;
    f. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di
    bidang perencanaan dan kesejahteraan, mutasi, diklat dan evaluasi
    kinerja aparatur sipil negara;
    g. mengkoordinir pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan,
    evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
    h. mengkoordinir urusan pemerintahan di bidang kepegawaian,
    pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
    i. mengkoordinir pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan
    kebijakan pemerintah di bidang kepegawaian, pendidikan dan
    pelatihan aparatur sipil negara;
    j. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana
    strategis dan rencana kerja Badan;
    k. mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) – SKPD;
    l. mengkoordinir penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    m. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah
    Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan
    pelaporan atas pelaksanaannya;
    n. mengkoordinir sosialisasi di bidang perencanaan pembangunan serta
    penelitian dan pembangunan;
    o. mengkoordinir pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    p. mengkoordinir koordinasi dan kerjasama dengan Instansi/unit kerja
    terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    q. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan
    atas pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar
    Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey
    Kepuasan Masyarakat (SKM);
    r. mengkoordinir penyusunan indikator dan pengukuran kinerja badan;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui
    Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

  1. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas membantu
    Kepala Badan dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan
    administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha,
    perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Badan.
  2. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
    keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran
    pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan badan;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
    satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sekretariat berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
    badan;
    c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas
    agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang
    berlaku;
    e. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian
    penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
    f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
    ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
    sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan;
    g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
    h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan
    pengadaan barang/jasa lingkup badan;
    i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian
    atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja
    pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
    j. mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    k. mengelola administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
    l. mengelola administrasi barang milik daerah;
    m. melaksanakan koordinasi dan verifikasi laporan pelaksanaan rencana
    strategis, rencana kerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    SKPD dan Laporan Keuangan SKPD;
    n. melaksanakan koordinasi dan verifikasi penyusunan bahan LKPJ,
    LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    Pemerintah Daerah;
    o. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan
    pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta
    ujian dinas pegawai;
    p. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan
    pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sekretariat;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait
    dengan tugas dan fungsinya

B. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu sekretaris badan dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan
    barang milik daerah/negara di lingkungan Badan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bagian umum
    dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN.

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
    membantu sekretaris badan dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi di bidang program dan keuangan, meliputi:
    perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
    pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di
    lingkungan Badan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bagian
    berdasarkan rencana kerja sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai
    dengan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program
    dan pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan
    pembukuan keuangan Badan;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan Badan;
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN KESEJAHTERAAN.

  1. Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan mempunyai tugas
    membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan
    dan informasi serta kesejahteraan dan pembinaan aparatur sipil
    negara.
  2. Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan
    dan informasi serta kesejahteraan dan pembinaan aparatur sipil
    negara;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang perencanaan dan informasi serta kesejahteraan dan
    pembinaan aparatur sipil negara;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan
    informasi serta kesejahteraan dan pembinaan aparatur sipil
    negara;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
    di bidang perencanaan dan informasi serta kesejahteraan dan
    pembinaan aparatur sipil negara;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Kesejahteraan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Badan ;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan pelaksanaan sistem pengendalian intern dalam
    pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai
    peraturan perundangan yang berlaku;
    e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang
    Perencanaan Pegawai;
    f. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis dibidang
    Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai;
    g. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan, pengusulan dan
    penetapan formasi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
    dengan mempedomani hasil analisis jabatan dan hasil analisis
    beban kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
    berlaku dan penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
    Kontrak (PPPK);
    h. menyelenggarakan pelaksanaan seleksi Calon Aparatur Sipil
    Negara (CASN) sesuai formasi yang telah disetujui oleh pemerintah
    pusat dan Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak
    (PPPK) sesuai kebutuhan;
    i. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan administrasi seleksi
    Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan Pegawai Pemerintah
    dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) dan penerbitan Surat Keputusan
    pengangkatan dan penempatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN)
    dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
    j. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan dan penerbitan Surat
    Pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) menjadi
    Aparatur Sipil Negara (CASN);
    k. menyelenggarakan sistem informasi kepegawaian berbasis
    teknologi lingkup kabupaten;
    l. menyelenggarakan pelaksanaan validasi data kepegawaian hasil
    pemutakhiran;
    m. menyelenggarakan pelaksanaan penyajian data/laporan
    kepegawaian secara berkala atau tertentu;
    n. mengkoordinir pengelolaan kearsipan terhadap dokumen data
    kepegawaian;
    o. menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan dan pengawasan
    terhadap pengelola dan pengelolaan sistem manajemen informasi
    kepegawaian;
    p. menyelenggarakan perumusan teknis pelaksanaan pembinaan
    pegawai;
    q. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan dalam rangka
    peningkatan disiplin, moral dan kinerja pegawai;
    r. menyelenggarakan pelaksanaan analisa permasalahan psikososial
    Aparat Sipil Negara dan menyusun laporan hasil pelaksanaannya;
    s. menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan pembinaan
    pegawai;
    t. menyelenggarakan pelaksanaan pemberian pertimbangan dan
    penetapan kedudukan hukum masalah kepegawaian;
    u. menyelenggarakan pelaksanaan pemberian penghargaan dan tanda
    jasa pegawai;
    v. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan administrasi
    kesejahteraan pegawai; menerapkan Standar Operasional Prosedur
    (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan
    Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    w. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    x. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    y. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN INFORMASI.

  1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan
    kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan dan
    Pembinaan aparatur sipil negara.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Informasi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    pelaksanaan perencanaan kepegawaian;
    e. menyiapkan bahan pelaksanaan penyusunan, pengusulan dan
    penetapan formasi pegawai dengan mempedomani hasil analisis
    jabatan dan hasil analisis beban kerja dan ketentuan peraturan
    perundang-undangan yang berlaku;
    f. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan seleksi Calon
    Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
    Perjanjian Kontrak (PPPK) sesuai formasi yang telah disetujui
    oleh pemerintah pusat;
    g. melaksanakan pelayanan dan penyiapan administrasi
    pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan
    Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK),
    penerbitan Surat Keputusan pengangkatan serta penempatan
    Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah
    dengan Perjanjian Kontrak (PPPK);
    h. melaksanakan penyusunan administrasi penerbitan Surat
    Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi
    Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan
    Perjanjian Kontrak (PPPK);
    i. melaksanakan pengelolaan sistem manajemen informasi
    berbasis teknologi kepegawaian;
    j. menghimpun dan melaksanakan validasi data kepegawaian dari
    masing-masing satuan kerja;
    k. melaksanakan pemutakhiran data kepegawaian secara berkala
    atau tertentu;
    l. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan data dan arsip
    sebagai dokumen kepegawaian, sesuai norma, standar, dan
    prosedur yang berlaku;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SUB BIDANG KESEJAHTERAAN DAN PEMBINAAN.

  1. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan mempunyai
    tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan
    melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan
    dan pembinaan aparatur sipil negara (ASN).
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Kesejahteraan dan Pembinaan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    pelaksanaan kesejahteraan dan pembinaan ASN;
    e. menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dalam rangka
    peningkatan disiplin, moral dan kinerja ASN;
    f. melaksanakan pengumpulan data terkait permasalahan
    psikososial ASN dan pegawai lainnya;
    g. melaksanakan pemberian pertimbangan dan penetapan
    kedudukan hukum masalah kepegawaian;
    h. mempersiapkan pelaksanaan sumpah janji ASN;
    i. melaksanakan penyusunan proses administrasi dan
    kelengkapan pemberian tanda jasa pegawai sesuai ketentuan
    yang berlaku;
    j. melaksanakan penyusunan daftar nominatif secara berkala
    terhadap Aparatur Sipil Negara yang akan mendapatkan
    kenaikan gaji berkala;
    k. melaksanakan pelayanan dan penyiapan administrasi
    kesejahteraan kepegawaian yang meliputi : kenaikan gaji
    berkala, asuransi, kartu pegawai, kartu istri/suami, asuransi
    kesehatan, tabungan perumahan dan kesejahteraan pegawai
    lainnya;
    l. melaksanakan penyusunan proses dan menyiapkan
    administrasi cuti pegawai;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bidang;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG MUTASI.

  1. Kepala Bidang Mutasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
    merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah di
    bidang mutasi dan kepangkatan serta pengembangan karir dan promosi
    pegawai.
  2. Kepala Bidang Mutasi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
    fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang mutasi dan
    kepangkatan serta pengembangan karir dan promosi pegawai;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang mutasi dan kepangkatan serta pengembangan karir dan
    promosi pegawai;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang mutasi dan
    kepangkatan serta pengembangan karir dan promosi pegawai;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang mutasi dan kepangkatan serta pengembangan karir dan
    promosi pegawai;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Mutasi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja badan ;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
    tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan
    yang berlaku;
    e. merumuskan kebijakan teknis di bidang mutasi dan pola
    pengembangan karir pegawai;
    f. menyelenggarakan penyusunan pengelolaan peninjauan masa kerja
    pegawai;
    g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepangkatan pegawai;
    h. menyelenggarakan pengelolaan administrasi pemutasian,
    perpindahan, pemberhentian dan pensiun Aparatur Sipil Negara
    Daerah;
    i. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan dengan Baperjakat dalam
    rangka pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan
    dari jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
    fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    j. menyelenggarakan analisa/kajian terhadap jabatan yang akan
    ditempati dan pegawai yang akan menempati dengan standar
    kompetensi jabatan yang ditetapkan dengan kompetensi pegawai
    yang akan menempati jabatan tersebut;
    k. menyusun daftar pegawai yang potensial akan ditempatkan dalam
    jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional
    sebagai bahan masukan dan pertimbangan pada rapat badan
    pertimbangan jabatan dan kepangkatan (Baperjakat);
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

 

D.1 KEPALA SUB BIDANG MUTASI DAN KEPANGKATAN.

  1. Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan mempunyai tugas
    membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan
    kebijakan pemerintah daerah di bidang mutasi dan kepangkatan
    pegawai.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Mutasi dan Kepangkatan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis
    pelaksanaan mutasi dan kepangkatan pegawai;
    e. melaksanakan penyusunan daftar nominatif secara berkala
    terhadap Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan naik pangkat
    dan pensiun;
    f. melaksanakan penyusunan administrasi bahan penetapan
    kenaikan pangkat;
    g. melaksanakan penyiapan bahan penetapan pensiun terhadap
    Pegawai Negeri Sipil Daerah, pensiun atas permintaan sendiri
    dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara yang disebabkan oleh
    hal-hal lain;
    h. melaksanakan penyusunan administrasi pengangkatan,
    pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan
    pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional
    sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    j. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan
    fungsinya.

D.2 KEPALA SUB BIDANG PENGEMBANGAN KARIR DAN PROMOSI.

  1. Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan Promosi mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan
    melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang
    pengembangan karir dan promosi pegawai.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Pengembangan Karir dan
    Promosi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
    pelaksanaan pengembangan karir dan promosi pegawai;
    e. melaksanakan inventarisasi pegawai yang akan menempati
    jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan
    fungsional;
    f. melaksanakan inventarisasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan
    administrasi dan jabatan fungsional yang akan ditempati oleh
    pegawai;
    g. melaksanakan penyusunan data pegawai yang potensial untuk
    ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi
    dan jabatan fungsional;
    h. melaksanakan penyusunan daftar dan data pegawai yang
    potensial untuk ditempatkan dalam jabatan pimpinan tinggi,
    jabatan administrasi dan jabatan fungsional sebagai bahan
    analisa dan kajian terhadap kompetensi pegawai;
    i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bidang;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN EVALUASI KINERJA.

  1. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Evaluasi Kinerja mempunyai
    tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan
    kebijakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan, pelatihan dan
    evaluasi kinerja pegawai.
  2. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Evaluasi Kinerja dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan,
    pelatihan dan evaluasi kinerja pegawai;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    pendidikan, pelatihan dan evaluasi kinerja pegawai;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pelatihan
    dan evaluasi kinerja pegawai;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan,
    pelatihan dan evaluasi kinerja pegawai; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui
    Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Evaluasi
    Kinerja:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja badan ;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
    tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan
    yang berlaku;
    e. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang
    pelaksanaan Diklat Kader Kepemimpinan dan Teknis serta Diklat
    Manajemen Umum dan fungsional;
    f. menyelenggarakan pelaksanaan analisa dan penyusunan rencana
    kebutuhan Diklat;
    g. menyelenggarakan perumusan sasaran dan indikator pelaksanaan
    Diklat;
    h. menyelenggarakan perencanaan pelaksanaan Diklat sesuai dengan
    kebutuhan;
    i. menyelenggarakan pelaksanaan seleksi terhadap Aparatur Sipil
    Negara yang menjadi calon peserta Diklat Kader Kepemimpinan dan
    Teknis;
    j. menyelenggarakan penyusunan rencana pelaksanaan Diklat Kader
    Kepemimpinan dan Teknis sesuai dengan kebutuhan;
    k. menyelenggarakan pelaksanaan observasi lapangan/penjajakan
    terhadap kegiatan Diklat;
    l. menyelenggarakan pelaksanaan Diklat sesuai dengan kewenangan
    daerah;
    m. menyelenggarakan pelaksanaan pengiriman peserta diklat pada
    lembaga/instansi terkait;
    n. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan
    terhadap pelaksanaan Diklat (baik yang dilaksanakan oleh
    pemerintah daerah maupun oleh Lembaga/Intansi terkait) guna
    mengetahui keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
    o. menyelenggarakan pelaksanaan pertimbangan teknis atas
    persetujuan pemberian/izin belajar terhadap ASN yang ingin
    melaksanakan tugas belajar dan izin belajar;
    p. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan dan penyiapan
    administrasi terhadap pegawai yang memperoleh penugasan ujian
    dinas;
    q. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan administrasi pendidikan
    dan pelatihan, seleksi/ujian dinas ASN, tugas belajar dan izin
    belajar, ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah serta calon
    mahasiswa/pegawai yang akan mengikuti pendidikan dalam ikatan
    dinas;
    r. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap
    pegawai pasca mengikuti Diklat;
    s. menyelenggarakan pelaksanaan pemberian penghargaan bagi ASN
    yang berprestasi;
    t. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan Penetapan Angka Kredit
    (PAK) Jabatan fungsional dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    u. menyelenggarakan pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja
    aparatur;
    v. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    w. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    x. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    y. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SUB BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR.

  1. Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Aparatur mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan
    melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang pendidikan
    dan pelatihan aparatur.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
    Aparatur:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    pelaksanaan Diklat Kader Kepemimpinan dan Teknis serta
    Diklat Manajemen Umum dan fungsional;
    e. melaksanakan seleksi terhadap Aparatur Sipil Negara yang
    menjadi calon peserta Diklat Kader Kepemimpinan dan Teknis
    serta Diklat Manajemen Umum dan fungsional;
    f. melaksanakan penyusunan rencana pelaksanaan Diklat Kader
    Kepemimpinan dan Teknis serta Diklat Manajemen Umum dan
    fungsional sesuai dengan kebutuhan;
    g. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan kepanitiaan,
    penetapan peserta, pengajar, serta bahan diklat penjenjangan;
    h. melaksanakan penyusunan buku panduan dan jadwal bagi
    peserta dan pengajar;
    i. melaksanakan persiapan observasi lapangan/penjajakan
    terhadap kegiatan diklat Kader Kepemimpinan dan Teknis serta
    Diklat Manajemen Umum dan fungsional;
    j. melaksanakan persiapan bahan melaksanakan evaluasi dan
    pelaporan terhadap pelaksanaan Diklat (baik yang dilaksanakan
    oleh pemerintah daerah maupun oleh Lembaga/Instansi terkait)
    guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan pendidikan dan
    pelatihan;
    k. melaksanakan penyiapan administrasi pelaksanaan Diklat
    Kader Kepemimpinan dan Teknis serta Diklat Manajemen
    Umum dan fungsional;
    l. melaksanakan penyiapan administrasi terhadap ASN yang
    mengikuti tugas belajar dan izin belajar, serta calon
    mahasiswa/pegawai yang akan mengikuti pendidikan dalam
    ikatan dinas;
    m. melaksanakan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan
    terhadap pelaksanaan Diklat Kader Kepemimpinan dan Teknis
    serta Diklat Manajemen Umum dan fungsional;
    n. melaksanakan pengumpulan bahan/data sebagai bahan
    evaluasi dan pelaporan terhadap pegawai yang telah mengikuti
    Diklat Kader Kepemimpinan dan Teknis serta Diklat Manajemen
    Umum dan fungsional;
    o. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan administrasi
    terhadap pegawai yang memperoleh penugasan ujian dinas;
    p. melaksanakan pengelolaan dan penyiapan administrasi
    terhadap pegawai yang memperoleh penugasan tugas belajar
    atau izin belajar;
    q. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SUB BIDANG EVALUASI KINERJA.

  1. Kepala Sub Bidang Evaluasi Kinerja mempunyai tugas membantu
    kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
    pemerintah daerah di bidang evaluasi kinerja pegawai.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Evaluasi Kinerja:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    pelaksanaan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN);
    e. melaksanakan pemberian penghargaan bagi ASN yang
    berprestasi;
    f. melaksanakan pengelolaan Penetapan Angka Kredit (PAK)
    Jabatan fungsional dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    g. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi
    kinerja aparatur serta informasi terkait indikator penilaian
    kinerja aparatur;
    h. melaksanakan penyusunan buku panduan dan pedoman
    tentang Aparatur sipil negara yang berprestasi, Penetapan
    Angka Kredit (PAK) Jabatan fungsional dan Sasaran Kerja
    Pegawai (SKP);
    i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bidang;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.