Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

  1. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Sub Bidang-Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

A. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

  1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik meliputi: bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
  2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebijakan pemerintah sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    f. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik, bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
    g. mengkoordinir pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
    h. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
    i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
    j. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
    k. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    l. mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) – SKPD;
    m. mengkoordinir penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    n. menyelenggarakan sosialisasi di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa, politik dalam negeri, penanganan konflik dan kewaspadaan nasional, ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan;
    o. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi/unit kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Badan;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

  1. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Badan.
  2. Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja badan;
    c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    e. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
    f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan;
    g. menyelenggarakan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
    h. menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa lingkup badan;
    i. menyelenggarakan koordinasi pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
    j. menyelenggarakan pengelolaan administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    k. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
    l. menyelenggarakan pengelolaan administrasi barang milik daerah;
    m. menyelenggarakan koordinasi dan verifikasi laporan pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD dan Laporan Keuangan SKPD;
    n. menyelenggarakan koordinasi dan verifikasi penyusunan bahan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    o. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
    p. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sekretariat;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di lingkungan Badan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN.

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang program dan keuangan, meliputi: perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Badan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
    d. melaksanakan penyusunan anggaran;
    e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melaksanakan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Badan;
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG BINA IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN DAN KARAKTER BANGSA.

  1. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang bina ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa.
  2. Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Bina Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan ;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
    g. menyelenggarakan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan, dan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
    h. menyelenggarakan pelaksanaan dan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan dan karakter bangsa di wilayah kabupaten; i. menyelenggarakan pelaksanaan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
    j. menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
    k. menyelenggarakan pelaksanaan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kabupaten;
    l. menyelenggarakan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
    m. menyelenggarakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
    n. menyelenggarakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
    o. menyelenggarakan penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah kabupaten;
    p. menyelenggarakan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
    q. menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kabupaten;
    r. menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten;
    s. menyelenggarakan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah kabupaten;
    t. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten;
    u. menyelenggarakan pelaksanaanpembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten;
    v. menyelenggarakan peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah kabupaten;
    w. menyelenggarakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di bidang pelaksanaan tugas;
    x. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    y. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    z. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    bb. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SUB BIDANG BINA IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN.

  1. Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
    f. melaksanakan pemetaan kondisi ideologi, wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
    g. melaksanakan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
    h. melaksanakan pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air di wilayah kabupaten;
    i. melaksanakan penanganan dampak perkembangan ideologi dan perubahan lingkungan global dan regional terhadap kehidupan nasional di wilayah kabupaten;
    j. melaksanakan penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
    k. melaksanakan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah kabupaten;
    l. melaksanakan pendidikan ideologi dan wawasan kebangsaan di wilayah kabupaten;
    m. melaksanakan pendidikan kewarganegaraan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 di wilayah kabupaten;
    n. peningkatan ketahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan di wilayah kabupaten;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN KARAKTER BANGSA.

  1. Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah bidang pembinaan karakter bangsa.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Pembinaan Karakter Bangsa :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang karakter bangsa di wilayah kabupaten;
    f. melaksanakan pemetaan kondisi karakter bangsa di wilayah kabupaten;
    g. melaksanakan pengoordinasian pemantapan dan penguatan ketahanan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
    h. melaksanakan pembentukan dan pengembangan karakter bangsa di wilayah kabupaten;
    i. melaksanakan penanaman kecintaan terhadap bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan Indonesia sebagai sarana pemersatu, identitas, dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara di wilayah kabupaten;
    j. melaksanakan pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan di wilayah kabupaten;
    k. melaksanakan pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan di wilayah kabupaten;
    l. melaksanakan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika di wilayah kabupaten;
    m. melaksanakan pembinaan kesadaran, semangat, dan jiwa nasionalisme di wilayah kabupaten;
    n. melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan integrasi bangsa di wilayah kabupaten;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG BINA POLITIK DALAM NEGERI DAN KEWASPADAAN NASIONAL

  1. Kepala Bidang Bina Politik Dalam Negeri dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembinaan politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional.
  2. Kepala Bidang Bina Politik Dalam Negeri Negeri dan Kewaspadaan Nasional dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan politik dalam negeri dan kewaspadaan nasional;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Bina Politik Dalam Negeri Negeri dan Kewaspadaan Nasional :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan ;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang politik dalam negeri, kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
    g. menyelenggarakan pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
    h. menyelenggarakan peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kabupaten;
    i. menyelenggarakan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
    j. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
    k. menyelenggarakan pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten;
    l. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;
    m. menyelenggarakan penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
    n. menyelenggarakan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
    o. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
    p. menyelenggarakan pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
    q. menyelenggarakan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
    r. menyelenggarakan fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten;
    s. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kabupaten;
    t. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah kabupaten;
    u. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah kabupaten;
    v. pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
    w. menyelenggarakan pelaksanaan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
    x. menyelenggarakan pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah kabupaten;
    y. pelaksanaan deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
    z. menyelenggarakan pengolahan data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
    aa. menyelenggarakan penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
    bb. menyelenggarakan pelaksanaan analisis dan penginterpretasian informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
    cc. menyelenggarakan penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan di wilayah kabupaten;
    dd. menyelenggarakan peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
    ee. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan forum kewaspadaan dini masyarakat di wilayah kabupaten;
    ff. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kabupaten;
    gg. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten;
    hh. menyelenggarakan pelaksanaan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
    ii. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten;
    jj. menyelenggarakan melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di bidang pelaksanaan tugas;
    kk. menyelenggarakan melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    ll. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    mm. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    nn. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    oo. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SUB BIDANG PARTAI POLITIK.

  1. Kepala Sub Bidang Partai Politik mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembinaan politik.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Partai Politik :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang partai politik di wilayah kabupaten;
    f. melaksanakan pemetaan situasi, kondisi, dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
    g. melaksanakan peningkatan pemahaman mengenai demokrasi yang berdasarkan Pancasila di wilayah kabupaten;
    h. melaksanakan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang politik di wilayah kabupaten;
    i. melaksanakan fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik di wilayah kabupaten;
    j. melaksanakan fasilitasi pendidikan politik di wilayah kabupaten;
    k. melaksanakan fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik di wilayah kabupaten;
    l. melaksanakan penyusunan data dan informasi partai politik di wilayah kabupaten;
    m. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik di wilayah kabupaten;
    n. pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik di wilayah kabupaten;
    o. melaksanakan komunikasi politik dengan supra dan infrastruktur politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
    p. melaksanakan fasilitasi penanganan masalah dinamika politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
    q. fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum di wilayah kabupaten;
    r. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden di wilayah kabupaten;
    s. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di wilayah kabupaten;
    t. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di wilayah kabupaten;
    u. melaksanakan pemantauan perkembangan politik dalam negeri di wilayah kabupaten;
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL.

  1. Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang politik dalam negeri.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Nasional :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang kewaspadaan nasional dan penanganan konflik di wilayah kabupaten;
    f. melaksanakan pemetaan kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, kondisi perbatasan antar negara, serta keberadaan dan aktivitas orang asing serta pemetaan konflik di wilayah kabupaten;
    g. melaksanakan kerja sama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri di wilayah kabupaten;
    h. melaksanakan kerja sama dalam pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen di wilayah kabupaten;
    i. melaksanakan deteksi dini mengenai informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
    j. melaksanakan pengolahan data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
    k. melaksanakan penyeleksian dan pengintegrasian data dan informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
    l. melaksanakan analisis dan penginterpretasian informasi strategis dan kebijakan strategis di wilayah kabupaten;
    m. melaksanakan penyusunan hasil analisis dan evaluasi informasi strategis dan kebijakan strategis serta perkiraan keadaan di wilayah kabupaten;
    n. melaksanakan peningkatan kewaspadaan terhadap perkembangan teknologi dan informasi di wilayah kabupaten;
    o. melaksanakan pembinaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di wilayah kabupaten;
    p. melaksanakan koordinasi kewaspadaan perbatasan antar negara di wilayah kabupaten;
    q. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penelitian asing di wilayah kabupaten;
    r. melaksanakan kerja sama pengawasan dan pengamanan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah kabupaten;
    s. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik sesuai ketentuan perundang-undangan di wilayah kabupaten;
    t. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang;
    u. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    v. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG BINA KETAHANAN NASIONAL DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

  1. Kepala Bidang Bina Ketahanan Nasional dan Organisasi kemasyarakatan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ketahanan nasional dan organisasi kemasyarakatan.
  2. Kepala Bidang Bina Ketahanan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang bina ketahanan nasional dan organisasi kemasyarakatan;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina ketahanan nasional dan organisasi kemasyarakatan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina ketahanan nasional dan organisasi kemasyarakatan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina ketahanan nasional dan organisasi kemasyarakatan;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Bina Ketahanan Nasional dan Organisasi Kemasyarakatan :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan ;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. menyelenggarakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya, dan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
    g. menyelenggarakan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni, budaya, dan kemasyarakatan, serta kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
    h. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
    i. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
    j. menyelenggarakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
    k. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten; l. menyelenggarakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
    m. menyelenggarakan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
    n. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
    o. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kabupaten;
    p. menyelenggarakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kabupaten;
    q. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kabupaten;
    r. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kabupaten;
    s. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kabupaten;
    t. menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
    u. menyelenggarakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing;
    v. pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
    w. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di bidang pelaksanaan tugas;
    x. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    y. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    z. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    bb. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SUB BIDANG KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA.

  1. Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. pengumpulan bahan keterangan dan informasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial dan budaya di wilayah kabupaten;
    f. melaksanakan pemetaan ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial, ketahanan seni dan budaya di wilayah kabupaten;
    g. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
    h. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayah kabupaten;
    i. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi makro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
    j. melaksanakan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi mikro yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
    k. melaksanakan koordinasi penanganan penyakit masyarakat yang berdampak pada ketahanan nasional di wilayah kabupaten;
    l. melaksanakan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
    m. melaksanakan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri di wilayah kabupaten;
    n. fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial di wilayah kabupaten;
    o. melaksanakan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di wilayah kabupaten;
    p. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian bahasa daerah sebagai bentuk manifestasi kepribadian bangsa dan keragaman budaya bangsa di wilayah kabupaten;
    q. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pelestarian dan pengembangan lagu bertema kebangsaan, cinta tanah air dan nasionalisme di wilayah kabupaten;
    r. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya di wilayah kabupaten;
    s. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
    t. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing;
    u. melaksanakan pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.

  1. Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang organisasi kemasyarakatan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan pengumpulan bahan keterangan dan informasi perkembangan organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
    f. melaksanakan pemetaan organisasi kemasyarakatan termasuk keberlangsungan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
    g. melaksanakan monitoring dan evaluasi keberadaan organisasi kemasyarakatan termasuk keberlangsungan kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
    h. melaksanakan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
    i. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kerukunan antar umat umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
    j. melaksanakan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, dan lembaga asing;
    k. melaksanakan pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah kabupaten;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bidang;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.