Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

  1. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Sub Bidang-Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAHA. KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

  1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan, kedaruratan dan logistik, rehabilitasi dan rekonstruksi berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
  2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
    c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
    d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah:
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    f. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang pencegahan, kesiapsiagaan, kedaruratan;
    g. mengkoordinir pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
    h. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanggulangan Bencana;
    i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana;
    j. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    k. mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) – SKPD;
    kk. mengkoordinir penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    ll. menyelenggarakan sosialisasi di bidang Penanggulangan Bencana; mm. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    nn. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi/unit kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    oo. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
    pp. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja badan;
    qq. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    rr. memberikan usul dan saran kepada atasan;
    ss. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    tt. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

  1. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Badan.
  2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan badan;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Penanggulangan Bencana Daerah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    e. merumuskan kebijakan teknis, pembinaan dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
    f. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi badan;
    g. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
    h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa lingkup badan;
    i. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
    j. mengelola administrasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
    k. mengelola administrasi keuangan, umum dan kepegawaian;
    l. mengelola administrasi barang milik daerah;
    m. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan verifikasi laporan pelaksanaan rencana strategis, rencana kerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD dan Laporan Keuangan SKPD;
    n. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan bahan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    o. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta ujian dinas pegawai;
    p. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    r. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sekretariat;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris badan dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di lingkungan Badan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta perjalanan badan;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN.

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris badan dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang program dan keuangan, meliputi: perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Badan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bagian berdasarkan rencana kerja sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran; e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan badan;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan badan;
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

  1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pra bencana serta memberdayakan masyarakat.
  2. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Badan ;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana;
    g. menyelenggarkan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana yang meliputi upaya pengurangan resiko, pencegahan, pemanduan perencanaan pembangunan dan penetapan analisis resiko bencana serta pemberdayaan masyarakat;
    h. menyelenggarakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana dan pemberdayaan masyarakat;
    i. menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana dan pra bencana;
    j. menyelenggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SUB BIDANG MITIGASI BENCANA

  1. Kepala Sub Bidang Mitigasi Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang mitigasi bencana.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Mitigasi Bencana:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan mitigasi bencana;
    e. mengumpulkan dan mengolah bahan dan data-data dalam rangka perumusan kebijakan mitigasi bencana;
    f. melaksanakan pendataan masyarakat yang rentan bencana sebagai bahan penyusunan kebijakan;
    g. menyusun perkiraan dan kajian resiko ancaman bencana;
    h. melaksanakan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan/pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat;
    i. melaksanakan Identifikasi dan pemantauan terhadap sumber terjadinya bencana;
    j. melaksanakan pemantauan terhadap penyusunan teknologi serta penguasaan dan pengelolaan SDA;
    k. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup;
    l. melaksanakan penguatan terhadap ketahanan sosial masyarakat;
    m. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan petunjuk pemanduan dalam perencanaan pembangunan dalam persiapan analisis resiko bencana;
    n. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub bidang;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SUB BIDANG KESIAPSIAGAAN DAN PERINGATAN DINI

  1. Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Peringatan Bencana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dan peringatan dini.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis lingkup kesiapsiagaan dan peringatan dini;
    e. melaksanakan pengumpulan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan kesiapsiagaan penanggulangan bencana dan peringatan dini;
    f. mempersiapkan bahan dalam rangka ujicoba penanggulangan kedaruratan bencana;
    g. menyusun perencanaan, pengadaan, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
    h. menyimpan barang pasokan penentuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat;
    i. mengkoordinasikan dan melaksanakan pendidikan pelatihan dan penyuluhan tentang gladi penanganan darurat;
    j. mempersiapkan lokasi evakuasi korban bencana dan pengungsi;
    k. menyusun data, informasi, pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat;
    l. melaksanakan penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemulihan sarana dan prasarana penanggulangan bencana dan kebakaran;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub bidang;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

  1. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan
    pemerintah daerah di bidang kedaruratan dan logistik serta berperan dalam pemberdayaan masyarakat pada saat terjadi bencana.
  2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang kedaruratan dan logistik;
    b. pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan dan logistik;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kedaruratan dan logistik;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kedaruratan dan logistik; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik:
    a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja badan;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    e. merumuskan kebijakan teknis di bidang Kedaruratan dan Logistik;
    f. menyelenggarakan hubungan kerja penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
    g. menyelenggarakan pengkoordinasian dengan unit kerja/instansi/lembaga terkait dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; h. menyelenggarakan penghimpunan, pengolahan, dan penyajian data bidang kedaruratan dan logistik;
    i. menyelenggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SUB BIDANG TANGGAP DARURAT

  1. Kepala Sub Bidang Tanggap Darurat mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyelamatan, evakuasi, pengungsian akibat bencana pada saat tanggap darurat.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Sub Bidang Tanggap Darurat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan tanggap darurat;
    e. melaksanakan pengumpulan, pengolahan data dan identifikasi lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya, sebagai bahan penyusunan kebijakan;
    f. mempersiapkan bahan dan data dalam rangka penentuan status keadaan darurat;
    g. melaksanakan pengumpulan data akibat bencana dalam rangka penyusunan rencana pemulihan sarana dan prasarana vital;
    h. melaksanakan identifikasi jumlah kerugian harta benda, korban jiwa, sarana dan prasarana, sebagai bahan pembuatan laporan;
    i. melaksanakan Identifikasi dan pendataan luas areal wilayah yang terkena bencana;
    j. menyusun dan mengumpulkan data bantuan dana dan Sumber Daya Manusia dari dalam dan luar negeri sebagai bahan penyusunan laporan;
    k. melaksanakan identifikasi kebutuhan barang dan jasa sesuai kebutuhan masyarakat;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas; m. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja sub bidang;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SUB BIDANG LOGISTIK

  1. Kepala Sub Bidang Logistik mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang penyediaan dan distribusi logistik .
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Logistik:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis Pelaksanaan penyediaan dan distribusi Logistik;
    e. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan perencanaan/kebijakan dalam upaya penyelamatan, evakuasi, penanganan pengungsi akibat bencana;
    f. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelamatan, evakuasi, masyarakat terkena bencana dengan pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
    g. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana;
    h. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelamatan terhadap kelompok rentan bencana;
    i. mengawasi dan mengkoordinasikan seluruh sumber daya manusia, peralatan, logistik dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, baik dari Pemerintah, swasta, LSM dalam dan luar Negeri;
    j. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    k. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub bidang;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

  1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pasca bencana.
  2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
    b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
    c. pembinaan, pemantauan dan evaluasi di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
    d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja badan;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    e. merumuskan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
    f. mengkoordinasikan dan melaksanakan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
    g. melaksanakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
    h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana;
    i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SUB BIDANG REHABILITASI

  1. Kepala Sub Bidang Rehabilitasi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang rehabilitasi pasca bencana.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Rehabilitasi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang berdasarkan rencana kerja bidang.
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi pasca bencana;
    e. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana perbaikan lingkungan daerah bencana;
    f. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan rencana dan kebijakan rehabilitasi prasarana dan sarana umum;
    g. mengkoordinasikan dan melaksanakan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
    h. menyusun bahan kebijakan dalam rangka pemulihan sosial psikologis, masyakarat terkena bencana;
    i. mengkoordinasikan sistem pelayanan kesehatan pada daerah terkena bencana pada pasca bencana;
    j. mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka penyusunan, metode, sistem rekonsiliasi dan resolusi konflik;
    k. mengumpulkan bahan–bahan dalam rangka penyusunan pemulihan sosial, ekonomi dan budaya, serta keamanan dan ketertiban, fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub bidang;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SUB BIDANG REKONSTRUKSI

  1. Kepala Sub Bidang Rekonstruksi mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang rekonstruksi pasca bencana.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Rekonstruksi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana;
    e. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan kebijakan pembangunan kembali prasarana dan sarana pada daerah yang terkena bencana pada pasca bencana;
    f. mengumpulkan bahan dan data dalam Pembangunan sarana sosial masyarakat;
    g. melaksanakan/menyusun upaya pembangkitan sosial budaya masyarakat;
    h. melaksanakan pengkoordinasian dalam rangka penerapan rancang bangun yang tepat dan serta penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
    i. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
    j. menyusun kebijakan dan pedoman dalam rangka peningkatan kondisi sosial ekonomi dan budaya;
    k. mengumpulkan bahan dalam rangka penyusunan kebijakan dan peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkaan pelayanan utama dalam masyarakat;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub bidang;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.