Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah

  1. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Sub Bidang-Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

 

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH

A. KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

  1. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
    mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang
    anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntasi dan pelaporan,
    pendaftaran, pendataan dan penetapan, penagihan, keberatan dan
    pengembangan serta Aset Daerah berdasarkan azas otonomi daerah dan
    tugas pembantuan.
  2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan;
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya;
  3. Rincian Tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
    Daerah :
    a. melaksanakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. melaksanakan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. mengkoordinir pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    d. mengkoordinir penyusunan program dan anggaran, pengelolaan
    keuangan, pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tanggga dan
    barang milik daerah/negara;
    e. mengkoordinir penyusunan pengelolaan urusan ASN;
    f. mengkoordinir penyusunan perencanaan di bidang anggaran,
    perbendaharaan dan kas daerah, akuntasi dan pelaporan, pendaftaran,
    dan penetapan, penagihan, keberatan dan pengembangan serta aset
    daerah;
    g. perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran, perbendaharaan dan
    kas daerah, akuntasi dan pelaporan, pendaftaran, dan penetapan,
    penagihan, keberatan dan pengembangan serta aset daerah serta
    inovasi pelayanan administrasi keuangan;
    h. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan anggaran;
    i. mengkoordinir pelaksanakan pelayanan perbendaharaan dan kas
    daerah;
    j. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan akuntasi dan pelaporan
    k. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pendataan dan
    penetapan;
    l. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan penagihan, keberatan dan
    pengembangan
    m. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan aset daerah;
    n. mengkoordinir pelaksanaan kerja sama keuangan, pendapatan dan aset
    daerah;
    o. mengkoordinir pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen keuangan,
    pendapatan dan aset daerah;
    p. mengkoordinir pelaksanaan inovasi pelayanan keuangan, pendapatan
    dan aset daerah;
    q. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang anggaran, perbendaharaan
    dan kas daerah, akuntasi dan pelaporan, pendaftaran, dan penetapan,
    penagihan, keberatan dan pengembangan serta Aset Daerah;
    r. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penatausahaan pengelolaan
    anggaran, perbendaharaan dan kas daerah, akuntasi dan pelaporan,
    pendaftaran, dan penetapan, penagihan, keberatan dan pengembangan
    serta Aset Daerah;
    s. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    t. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Badan;
    u. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; dan
    v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
    tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH

  1. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
    mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan
    pemberian dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi:
    perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan
    kepegawaian di lingkungan Badan.
  2. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
    dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
    keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran
    pelaksanaan tugas dan fungsi Badan;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan Badan;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
    kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
  3. Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
    dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik
    daerah/negara;
    d. menyelenggarakan pengelolaan urusan ASN;
    e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
    pelaporan;
    f. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan
    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)-SKPD;
    g. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan bahan LKPJ, LPPD,
    ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah
    Daerah;
    h. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan
    pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sekretariat;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Badan dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan
    barang milik daerah/negara di lingkungan Badan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Umum
    dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. menyiapakan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu
    Sekretaris Badan dalam melaksanakan pemberian dukungan
    administrasi di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan,
    pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di
    lingkungan Badan.
  2. Rincian tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
    keuangan Badan;
    c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan Badan;
    e. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

  1. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris
    Badan dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi bidang
    perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program:
    a. menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub
    Bagian berdasarkan rencana kerja sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai
    dengan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan
    pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG ANGGARAN

  1. Kepala Bidang Angaran mempunyai tugas membantu Kepala Badan
    dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran.
  2. Kepala Bidang Anggaran dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
    fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang anggaran;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang angaran;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang anggaran;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang anggaran;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui
    Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
    3. Rincian Tugas Kepala Bidang Anggaran:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Badan;
    b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan angaran;
    c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan pelayanan pengelolaan
    anggaran;
    d. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
    anggaran;
    e. menyelenggarakan pelayanan pengelolaan anggaran;
    f. menyelenggarakan penerbitan dokumen pengelolaan anggaran;
    g. menyelenggarakan pendokumentasian hasil pelayanan pengelolaan
    keuangan, pendapatan dan aset daerah;
    h. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan anggaran;
    i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

  1. Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pelayanan dan penerbitan dokumen perencanaan anggaran.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Anggaran:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. melaksanakan proses penerimaan, pemeriksaan berkas
    permohonan dan penerbitan dokumen perencanaan anggaran
    APBD dan P-APBD;
    c. melaksanakan dan mengelola perencanaan anggaran kedalam
    sistem SIPKD (sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
    Daerah);
    d. menyimpan dan memelihara register/pencatatan/ pembukuan
    dan dokumen persyaratan atas penerbitan dokumen
    perencanaan anggaran meliputi Rencana Kerja Anggaran
    (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanan
    anggaran dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
    kewenangan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset
    Daerah, meliputi : SPD, RKA, DPA, serta DPPA;
    f. melaksanakan evaluasi perumusan kebijakan teknis
    perencanaan anggaran dan pelaksanaan urusan pemerintahan
    yang menjadi kewenangan Badan Pengelola Keuangan,
    Pendapatan dan Aset Daerah, meliputi : SPD, RKA, DPA, serta
    DPPA;
    g. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di
    subbidang perencanaan anggaran;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bidang;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN ANGGARAN

  1. Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pelayanan dan penerbitan dokumen pengendalian anggaran.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang pengendalian anggaran:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    pelaksanaan pengendalian anggaran;
    c. melaksanakan dan mengelola sistem pengendalian anggaran
    di bidang anggaran;
    d. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi
    dengan TAPD dalam rangka analisa/evaluasi RKA-SKPD
    bersama SKPD terkait
    e. melaksanakan verifikasi DPA SKPD sebelum di terbitkan dan
    didistribusikan;
    f. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Sub
    Bidang Perencanaan Anggaran;
    g. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bidang;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DAN KAS DAERAH

  1. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah mempunyai tugas
    membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan
    dan kas daerah.
  2. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang
    Perbendaharan dan Kas Daerah;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang perbendaharan dan kas daerah;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perbendaharan dan kas
    daerah;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang perbendaharan dan kas daerah;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui
    Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah;
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana kerja Badan;
    b. perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan kas
    daerah;
    c. penyusunan perencanaan pelayanan di bidang perbendaharaan dan
    kas daerah;
    d. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
    pengelolaan di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
    e. menyelenggarakan pelayanan di bidang perbendaharaan dan kas
    daerah;
    f. memproses penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD);
    g. menyelenggarakan pengelolaan administrasi dan penerbitan Surat
    Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    h. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian kas daerah;
    i. menyelenggarakan penerbitan dokumen pengelolaan di bidang
    perbendaharaan dan kas daerah;
    j. menyelenggarakan rekapitulasi dan evaluasi atas seluruh penerimaan
    dan pengeluaran perbendaharaan dan kas daerah;
    k. menyelenggarakan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat
    Pengguna Anggaran(PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas beban
    rekening kas umum daerah
    l. menyelenggarakan pendokumentasian hasil pelayanan pengelolaan di
    bidang perbendaharaan dan kas daerah;
    m. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan di bidang
    perbendaharaan dan kas daerah ;
    n. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    r. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SUB BIDANG KAS DAERAH

  1. Kepala Sub Bidang Kas Daerah mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan
    kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan
    penerbitan dokumen kas daerah.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Kas Daerah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
    pelaksanaan pengelolaan kas daerah;
    c. melaksanakan penyiapan bahan sistem dan prosedur
    penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
    d. menerima, membukukan/mencatat bukti penerimaan dan
    pengeluaran kas daerah;
    e. melaksanakan penyimpanan bukti asli penerimaan dan
    pengeluaran kas daerah;
    f. menyelenggarakan penyimpanan bukti asli kepemilikan
    kekayaan kas daerah yang berkaitan dengan aset lancar dan
    investasi;
    g. melaksanakan pengelolaan dan pencatatan atas kebijakan
    daerah terhadap hutang dan piutang daerah;
    h. melaksanakan rekonsiliasi posisi kas daerah dengan bank
    penyimpan yang ditunjuk secara berkala;
    i. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Sub
    Bidang Kas Daerah;
    j. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    k. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bidang;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SUB BIDANG PERBENDAHARAAN

  1. Kepala Sub Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan
    kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan dan
    penerbitan dokumen perbendaharaan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Perbendaharaan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan
    kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan kas daerah;
    c. melaksanakan proses pencairan dana atas belanja daerah
    (belanja langsung dan belanja tidak langsung);
    d. melaksanakan penyusunan proyeksi terjaminnya ketersediaan
    dana belanja daerah dan pembiayaan setiap triwulan;
    e. melaksanakan penelitian dan pengujian terhadap setiap Surat
    Perintah Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar
    (SPM) atas pengeluaran belanja daerah sesuai dengan
    ketentuan yang berlaku;
    f. melaksanakan penyiapan surat penolakan Surat Perintah
    Membayar (SPM);
    g. melaksanakan pemrosesan penerbitan Surat Perintah
    Pencairan Dana (SP2D);
    h. melaksanakan register terhadap Surat Perintah Pencairan
    Dana (SP2D) dan SPJ SKPD;
    i. melaksanakan proses pembuatan daftar gaji PNS seluruh
    SKPD;
    j. melaksanakan proses pembuatan perubahan daftar gaji PNS
    seluruh SKPD;
    k. melaksanakan rekapitulasi dan penyusunan laporan dan
    evaluasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
    l. melaksanakan rekonsiliasi data dan menyusun Laporan Pajak
    Penghasilan (PPh21) Gaji Pegawai dan Iuran Wajib Pegawai
    (IWP) pada PT. Taspen dan PT. BPJS;
    m. melaksanakan penatausahaan pencairan dana hibah dan
    bantuan sosial;
    n. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di sub
    bidang kas daerah;
    o. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    p. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN

  1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu
    Kepala Badan dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
    teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan.
  2. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang akuntansi dan pelaporan;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang akuntansi dan pelaporan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang akuntansi dan
    pelaporan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang akuntansi dan pelaporan;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui
    Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Badan;
    b. perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan;
    c. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pelayanan
    di bidang akuntansi dan pelaporan;
    d. menyelenggarakan tata akuntansi penerimaan kas dan pengeluaran
    kas pada tingkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secara
    keseluruhan;
    e. menyelenggarakan perumusan realisasi semester pertama dan
    prognosis enam bulan berikutnya Pemerintah Daerah secara
    keseluruhan;
    f. menyelenggarakan penyusunan laporan realisasi anggaran, neraca,
    laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Pemerintah
    Daerah secara keseluruhan;
    g. menyelenggarakan perumusan rancangan Peraturan Daerah
    Kabupaten tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD
    Pemerintah Daerah secara keseluruhan;
    h. menyelenggarakan perumusan rancangan Peraturan Bupati tentang
    Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
    secara keseluruhan;
    i. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan dan pengendalian di bidang
    akuntansi dan pelaporan;
    j. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
    pengelolaan keuangan bidang akuntansi dan pelaporan;
    k. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SUB BIDANG AKUNTANSI

  1. Kepala Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan
    kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan
    bidang akuntansi.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    akuntansi di bidang akuntasi dan pelaporan pemerintah
    daerah;
    c. melaksanakan sistem dan prosedur atau tata akuntansi
    penerimaan kas, pengeluaran kas, aset dan selain kas pada
    SKPD;
    d. melaksanakan pembukuan keuangan daerah dalam rangka
    pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
    e. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, pengendalian dan
    evaluasi pelaksanaan sistem akuntansi pada SKPD;
    f. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Sub
    Bidang ;
    g. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bidang;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SUB BIDANG PELAPORAN

  1. Kepala Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala
    Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan
    kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelaksanaan
    pelayanan pelaporan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Pelaporan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan;
    c. melaksanakan pengumpulan laporan realisasi anggaran
    pendapatan dan belanja per-semester dari seluruh SKPD serta
    melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi dalam rangka
    penyusunan laporan realisasi per-semester tingkat Pemerintah
    Daerah;
    d. melaksanakan penghimpunan laporan keuangan SKPD dan
    melaksanakan konsolidasi dan rekonsiliasi serta menyusun
    Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
    e. menyiapkan rancangan peraturan daerah tentang
    pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang meliputi neraca,
    laporan realisasi anggaran, laporan arus kas dan catatan atas
    laporan keuangan;
    f. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan
    penyusunan laporan keuangan oleh SKPD;
    g. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan Sub Bidang;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bidang;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG PENDAFTARAN, PENDATAAN DAN PENETAPAN

  1. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas
    membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis
    dan pelaksanaan kebijakan pelayanan pendaftaran, pendataan dan
    penetapan.
  2. Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
    berdasarkan rencana kerja Badan;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran,
    pendataan dan penetapan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui
    Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana kerja Badan;
    b. menyusun perencanaan pendaftaran, pendataan dan penetapan
    pajak dan retribusi daerah;
    c. perumusan kebijakan teknis pendaftaran, pendataan dan penetapan
    pajak dan retribusi daerah;
    d. menyelenggarakan pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan
    retribusi daerah;
    e. menyelenggarakan validasi dan penebitan dokumen pendaftaran,
    pendataan dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
    f. menyelenggarakan pendokumentasian hasil pendaftaran, pendataan
    dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
    g. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pendaftaran, pendataan dan
    penetapan pajak dan retribusi daerah;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja
    bidang;
    j. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas
    agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang
    berlaku;
    k. mengkoordinir pelaksanaan pelayanan pendaftaran dan pendataan
    wajib pajak dan retribusi daerah;
    l. mengolah, memverifikasi dan memvalidasi data terkait dengan
    pendaftaran, pendataan, penetapan dan pemeriksaan terhadap wajib
    pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan;
    m. menetapkan/menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD)
    dan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD);
    n. menyelenggarakan pemeriksaan dan penelitian kesesuaian penetapan
    Pajak Daerah terhadap objek pajak daerah;
    o. menyelenggarakan pendistribusian SPTPD, SPPT PBB P2, BPHTB,
    DHKP dan dokumen lainnya kepada wajib pajak dan retribusi daerah;
    p. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
    kriteria penyelenggaraan pendaftaran dan pendataan serta penetapan
    dan pemeriksaan;
    q. menyelenggarakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
    dan supervisi sistem di bidang pendaftaran, pendataan dan
    penetapan;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.1 KEPALA SUB BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

  1. Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan
    perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pelaksanaan pendaftaran dan pendataan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan proses penerimaan, pemeriksaan berkas
    permohonan dan penerbitan dokumen pendaftaran dan
    pendataan pajak dan retribusi daerah;
    c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pembuatan
    laporan pendaftaran dan pendataan pajak dan retribusi
    daerah;
    d. menerapkan standar operasional prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey kepuasan masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    pendaftaran dan pendataan di bidang pendaftaran, pendataan
    dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
    f. melaksanaan pelayanan pendaftaran dan pendataan wajib
    pajak daerah dan wajib retribusi daerah;
    g. mengelola pengarsipan dan pemeliharaan data wajib pajak
    daerah/wajib retribusi daerah dan objek pajak daerah;
    h. menyelenggarakan pemeliharaan dan pembuatan daftar
    induk pendaftaran dan pendataan wajib pajak
    daerah/retribusi daerah;
    i. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pendataan
    pengajuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
    (BPHTB);
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
    sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.2 KEPALA SUB BIDANG PENILAIAN DAN PENETAPAN

  1. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Penetapan mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pelaksanaan penilaian dan penetapan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Penilaian dan penetapan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan proses penerimaan, pemeriksaan berkas
    permohonan dan penerbitan dokumen penilaian dan
    penetapan di bidang pendaftaran, pendataan dan penetapan
    pajak dan retribusi daerah;
    c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pembuatan
    laporan penilaian dan penetapan daerah di bidang
    pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi
    daerah;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    penilaian dan penetapan di bidang pendaftaran, pendataan
    dan penetapan pajak dan retribusi daerah;
    f. melaksanaan pelayanan penilaian dan penetapan di bidang
    pendaftaran, pendataan dan penetapan pajak dan retribusi
    daerah;
    g. melaksanakan pengelolaan pengarsipan dan pemeliharaan
    data wajib pajak daerah/wajib retribusi daerah dan Objek
    Pajak Daerah;
    h. melaksanakan pemeliharaan dan pembuatan daftar induk
    keberatan, pemeriksaan dan pengembangan wajib pajak
    daerah/retribusi daerah;
    i. melaksanakan pelayanan penilaian dan penetapan di bidang
    pengajuan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan
    (BPHTB);
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. KEPALA BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGEMBANGAN

  1. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan mempunyai
    tugas membantu Kepala Badan dalam penyiapan perumusan kebijakan
    teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang penagihan, keberatan dan
    pengembangan.
  2. Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
    berdasarkan kerja Badan;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penagihan, Keberatan
    dan Pengembangan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan melalui
    Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengembangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Badan;
    b. penyusunan perencanaan penagihan, keberatan dan pengembangan
    pajak dan retribusi daerah;
    c. perumusan kebijakan teknis penagihan, keberatan dan
    pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    d. menyelenggarakan penagihan, keberatan dan pengembangan pajak
    dan retribusi daerah;
    e. menyelenggarakan penerbitan penagihan, keberatan dan
    pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    f. menyelenggarakan pendokumentasian penagihan, keberatan dan
    pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    g. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    h. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi penagihan, keberatan
    dan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    i. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
    bidang penagihan, keberatan dan pengembangan pajak dan retribusi
    daerah;
    j. menyelenggarakan pelayanan pajak dan retribusi daerah di bidang
    penagihan, keberatan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan,
    keberatan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    l. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar,
    prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan dibidang
    penagihan, keberatan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G.1 KEPALA SUB BIDANG PENAGIHAN DAN PELAPORAN

  1. Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis pembinaan dan koordinasi serta
    pelaksanaan penagihan dan pelaporan pajak dan retribusi daerah.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Penagihan dan Pelaporan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan proses penerimaan, pemeriksaan berkas
    permohonan dan penerbitan dokumen penagihan dan
    pelaporan pajak dan retribusi daerah;
    c. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan teknis di bidang penagihan, keberatan dan
    pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    e. melaksanakan peningkatan pelayanan penagihan dan
    pelaporan di bidang penagihan, keberatan dan pengembangan
    pajak dan retribusi daerah;
    f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelayanan
    pengelolaan penagihan dan pelaporan di bidang penagihan,
    keberatan dan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    g. melaksanakan penerapan kebijakan penagihan dan pelaporan
    di bidang penagihan, keberatan dan pengembangan pajak dan
    retribusi daerah, sesuai ketentuan dan standar yang
    ditetapkan;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
    sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G.2 KEPALA SUB BIDANG KEBERATAN, PEMERIKSAAN DAN
PENGEMBANGAN

  1. Kepala Sub Bidang Keberatan, Pemeriksaan dan Pengembangan
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pelaksanaan laporan keberatan, pemeriksaan dan
    pengembangan pajak dan retribusi daerah.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Keberatan, Pemeriksaan dan
    Pengembangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan proses penerimaan, pemeriksaan berkas
    permohonan dan penerbitan dokumen keberatan, pemeriksaan
    dan pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    c. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan teknis di bidang penagihan, keberatan dan
    pengembangan pajak dan retribusi daerah;
    e. melaksanakan peningkatan pelayanan keberatan, pemeriksaan
    dan pengembangan pajak dan retribusi daerah di bidang
    penagihan, keberatan dan pengembangan pajak dan retribusi
    daerah;
    f. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelayanan
    pengelolaan keberatan, pemeriksaan dan pengembangan di
    bidang penagihan, keberatan dan pengembangan pajak dan
    retribusi daerah;
    g. melaksanakan penerapan kebijakan keberatan, pemeriksaan
    dan pengembangan di bidang penagihan, keberatan dan
    pengembangan pajak dan retribusi daerah, sesuai ketentuan
    dan standar yang ditetapkan;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. KEPALA BIDANG ASET DAERAH

  1. 1Kepala Bidang Aset Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan
    dalam penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
    kebijakan di bidang aset daerah.
  2. Kepala Bidang Aset Daerah dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang
    berdasarkan kerja Badan;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang Aset Daerah;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Aset Daerah;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang Aset Daerah;
    e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris
    f. Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Aset Daerah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Badan;
    b. menyelenggarakan perencanaan, pengendalian dan pelaporan atas
    pelaksanaan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan aset daerah;
    c. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan penatausahaan dan
    penilaian aset;
    d. menyelenggarakan penyiapan rancangan pedoman pengelolaan aset
    daerah;
    e. menyelenggarakan penyusunan pedoman dan/atau petunjuk
    pengelolaan aset daerah;
    f. menyelenggarakan penyampaian laporan barang pengguna
    semesteran (LBPS) dan laporan barang tahunan (LBPT) kepada
    pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah;
    g. menyelenggarakan mekanisme penggunaan dan pemanfaatn barang
    milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
    h. menyelenggarakan penyimpanan dan penyaluran barang milik daerah
    atau barang lainnya dari perolehan yang sah;
    i. menyelenggarakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta
    penghapusan barang milik daerah;
    j. menyelenggarakan penyiapan administrasi pelaksanaan
    penghapusan atau pemindahtanganan barang milik daerah yang
    telah disetujui oleh Bupati atau DPRD sesuai dengan mekanisme
    yang berlaku;
    k. menyelenggarakan pembinaan dan penyiapan petunjuk teknis
    pengawasan, pengendalian dan evaluasi;
    l. menyelenggarakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik
    daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah;
    m. menyelenggarakan koordinasi dengan unit pengguna barang;
    n. menyelenggarakan pendokumentasian laporan aset pemerintah
    daerah;
    o. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    p. menyelenggarakan perumusan penyusunan kebijakan teknis di
    bidang aset daerah;
    q. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan aset daerah pemerintah;
    r. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
    kriteria penyelenggaraan pelayanan penatausahaan dan penilaian
    aset dibidang aset daerah;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H.1 KEPALA SUB BIDANG ANALISA KEBUTUHAN PENATAUSAHAAN
ASET

  1. Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan Penatausahaan Aset
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
    koordinasi serta pelaksanaan analisa kebutuhan penatausahaan
    aset.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan
    Penatausahaan Aset:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan pengumpulan data dan bahan tentang
    penatausahaan aset daerah;
    c. melaksanakan pembukuan penatausahaan aset daerah;
    d. melaksanakan inventarisasi penatausahaan aset daerah;
    e. melaksanakan pelaporan penatausahaan aset daerah secara
    berkala;
    f. melaksanakan validasi data penatausahaan aset daerah,
    melaksanakan pengumpulan data dalam rangka pengamanan
    aset daerah;
    g. melaksanakan penyiapan Surat Keputusan Bupati tentang
    penetapan pengurus barang/Pembantu Pengurus Barang dan
    Penyimpan Barang;
    h. melaksanakan penyiapan status pengguna barang milik
    daerah (BMD);
    i. melaksanakan pembinaan penatausahaan aset SKPD dan
    menyusun laporan aset daerah yang dibawah penguasaan
    SKPD;
    j. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    k. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan teknis analisa kebutuhan dan penatausahaan aset
    dibidang aset daerah;
    l. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja
    terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
    m. menetapakan keputusan Bupati tentang pengurus dan
    penyimpan barang atau sebutan lainnya;
    n. melaksanakan peningkatan pelayanan analisa kebutuhan dan
    penatausahaan aset di bidang aset daerah;
    o. melaksanakan pengendalian dan pengawasan analisa
    kebutuhan dan penatausahaan aset daerah;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
    sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H.2 KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN DAN PEMELIHARAAN ASET

  1. Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Pemeliharaan Aset
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis pembinaan dan
    koordinasi serta pelaksanaan pengendalian dan pemeliharaan
    aset.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian Dan Pemeliharaan
    Aset:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan pengumpulan data dan bahan tentang
    pengendalian dan pemeliharaan aset;
    c. melaksanakan pembukuan pengendalian dan pemeliharaan
    aset;
    d. melaksanakan inventarisasi pengendalian dan pemeliharaan
    aset;
    e. melaksanakan pelaporan pengendalian dan pemeliharaan aset
    secara berkala;
    f. melaksanakan validasi data pengendalian dan pemeliharaan
    aset, melaksanakan pengumpulan data dan pengamanan aset
    daerah;
    g. melaksanakan pembinaan pengendalian dan pemeliharaan
    aset SKPD dan menyusun laporan aset daerah yang dibawah
    penguasaan SKPD;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan teknis analisa kebutuhan dan penatausahaan aset
    dibidang aset daerah;
    j. melaksanakan pembinaan dan koordinasi dengan unit kerja
    terkait sesuai dengan bidang tugasnya;
    k. melaksanakan peningkatan pelayanan pengendalian dan
    pemeliharaan aset di bidang aset daerah;
    l. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pengendalian
    dan pemeliharaan aset;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
    sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.