Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

  1. Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Sub Bidang-Sub Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

 

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

  1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
    melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di
    bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah,
    pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia, perekonomian dan
    infrastruktur serta penelitian dan pengembangan.
  2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan
    pengendalian kebijakan pemerintah di bidang perencanaan
    pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui
    Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Badan Perencanaan
    Pembangunan Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
    Badan ;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
    tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan
    perundangan-undangan yang berlaku;
    f. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah
    di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
    daerah, pemerintahan, pembangunan sumber daya manusia,
    perekonomian dan infrastruktur serta penelitian dan
    pengembangan;
    g. mengkoordinir pengelolaan kesekretariatan, meliputi:
    perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan
    kepegawaian;
    h. menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan
    pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
    i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis
    pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perencanaan
    pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
    j. mengkoordinir penyusunan rencana pembangunan daerah yang
    meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD),
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan
    Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah;
    k. melaksanakan koordinasi sinkronisasi dan integrasi perencanaan
    pembangunan daerah dengan SKPD di lingkungan Pemerintah
    Daerah serta instansi-instansi vertikal di Daerah;
    l. menyusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
    bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
    m. mengembangkan pelaksanaan rencana pembangunan di daerah
    untuk penyempurnaan lebih lanjut;
    n. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan
    daerah;
    o. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta
    pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP),
    Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM);
    p. mengkoordinasikan penyusunan dokumen Laporan Keterangan
    Pertangungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah;
    q. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis
    perencanaan pembangunan daerah;
    r. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan
    rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    s. mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) – SKPD;
    t. mengkoordinir penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    u. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban
    Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan
    evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    v. menyelenggarakan sosialisasi di bidang perencanaan pembangunan
    serta penelitian dan pengembangan;
    w. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    x. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi/unit
    kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    y. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Badan;
    z. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    aa. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    cc. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati
    melalui Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

  1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
    membantu kepala badan dalam melaksanakan pemberian dukungan
    pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan,
    keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di
    lingkungan Badan.
  2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
    keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran
    pelaksanaan tugas dan fungsi badan;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan
    di lingkungan badan;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
    satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sekretariat berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    b. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    c. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    d. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang
    milik daerah/negara;
    e. pengelolaan urusan kepegawaian;
    f. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
    pelaporan;
    g. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
    Badan;
    h. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    i. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas
    agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundanganundangan
    yang berlaku;
    j. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
    (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan
    pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    k. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan
    RKPD;
    l. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan
    daerah;
    m. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
    ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja
    sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan;
    n. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
    o. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian
    atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta
    kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
    p. melaksanakan koordinasi dan verifikasi penyusunan bahan LKPJ,
    LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
    Pemerintah Daerah;
    q. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan
    pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan serta calon peserta
    ujian dinas pegawai;
    r. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    s. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sekretariat;
    t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    u. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    v. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu sekretaris badan dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan
    barang milik daerah/negara di lingkungan Badan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bagian umum
    dan kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN.

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
    membantu sekretaris badan dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi di bidang program dan keuangan, meliputi:
    perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
    pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di
    lingkungan Badan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bagian
    berdasarkan rencana kerja sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai
    dengan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program
    dan pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan
    pembukuan keuangan badan;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan badan;
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH.

  1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
    Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam
    melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian dan
    evaluasi pembangunan daerah.
  2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
    Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan,
    pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
    daerah;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan,
    pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan
    daerah; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
    Pembangunan Daerah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Badan ;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
    tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundanganundangan
    yang berlaku;
    e. menyelenggarakan analisa dan pengkajian perencanaan dan
    pendanaan pembangunan daerah;
    f. menyelenggarakan pengumpulan dan analisasi data dan informasi
    pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
    g. menyelenggarakan pengintegrasian dan harmonisasi programprogram
    pembangunan di daerah;
    h. menyelenggarakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan,
    pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
    i. menyelenggarakan koordinasi dan mengsinkronisasikan pelaksanaan
    kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
    j. menyelenggarakan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan
    pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan
    daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
    k. menyelenggarakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan
    tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
    program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
    l. menyelenggarakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah
    berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
    m. menyelenggarakan penyajian dan pengamanan data informasi
    pembangunan daerah;
    n. menyelenggarakan pengamanan data melalui bahan cetak dan
    elektronik sebagai bahan dokumentasi;
    o. menyelenggarakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan
    kegiatan pembangunan daerah;
    p. menyelenggarakan kegiatan evaluasi dan pelaporan terhadap program
    dan kegiatan pembangunan daerah;
    q. menyelenggarakan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk
    penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
    r. menyelenggarakan penyusunan hasil evaluasi dan laporan
    pelaksanaan program pembangunan daerah.
    s. menyelenggarakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di
    bidang pelaksanaan tugas;
    t. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    u. menyelenggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    w. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SUB BIDANG PERENCANAAN DAN PENDANAAN.

  1. Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai
    tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan
    melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang
    perencanaan dan pendanaan pembangunan.
  2. Rincian tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan pengkajian, analisis dan perumusan kerangka
    ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator
    ekonomi);
    e. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan
    pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan
    dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
    f. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi analisis
    perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan
    daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
    g. melaksanakan pengoordinasian pagu indikatif pembangunan
    daerah;
    h. melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan
    kewilayahan dan konektivitas daerah;
    i. melaksanakan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan
    pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta
    kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
    j. melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan
    RTRW daerah;
    k. melaksanakan sinkronisasi kebijakan pusat-daerah dan
    kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
    l. melaksanakan koordinasi tugas dengan kepala sub bidang
    melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI, DATA DAN
PELAPORAN.

  1. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Pelaporan
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan
    dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang
    pengendalian, evaluasi, data dan pelaporan.
  2. Rincian tugas Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan
    Pelaporan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penghimpunan bahan kebijakan teknis sistem
    evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai
    pedoman pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan sistem dan
    prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan
    terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan
    evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah;
    f. melaksanakan pengoordinasian evaluasi, pengendalian dan
    pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan
    daerah;
    g. melaksanakan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan
    tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar
    program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan
    daerah;
    h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan
    fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang
    pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
    pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
    i. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan
    secara bulanan, triwulan, semester, dan tahunan untuk
    menjadi bahan penyusunan program pembangunan daerah
    selanjutnya;
    j. melaksanakan penghimpunan data hasil evaluasi pembangunan
    daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan
    pelaporan;
    k. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan
    pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;
    l. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan
    daerah;
    m. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang
    sebagai bahan penyusunan program lanjutan;
    n. melaksanakan pengumpulan data pembangunan daerah melalui
    survey untuk mengetahui perkembangannya;
    o. melaksanakan pengelolaan data pembangunan daerah sesuai
    jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan
    daerah;
    p. melaksanakan pengelolaan hasil analisis atas hasil evaluasi
    untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan
    pembangunan daerah;
    q. melaksanakan penyusunan hasil evaluasi dan laporan
    pelaksanaan program pembangunan daerah;
    r. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan pengolahan data
    sesuai kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit
    terkait.
    s. melaksanakan penyusunan penyajian data pembangunan
    daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
    t. melaksanakan penyusunan pengamanan data hasil
    pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik
    sebagai bahan dokumentasi;
    u. melaksanakan koordinasi pendataan dan pelaporan atas
    capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
    v. melaksanakan konsultasi pelaksanaan tugas dengan atasan,
    baik lisan maupun tertulis untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
    w. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah
    secara periodik sebagai bahan evaluasi;
    x. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    y. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    z. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    aa. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    bb. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN SDM,
PEREKONOMIAN DAN INFRASTRUKTUR.

  1. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan SDM, Perekonomian dan
    Infrastruktur mempunyai tugas membantu kepala badan dalam
    merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintahan daerah di
    bidang pemerintahan, pembangunan SDM, perekonomian dan
    infrastruktur.
  2. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan SDM, Perekonomian dan
    Infrastruktur dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan,
    pembangunan SDM, perekonomian dan infrastruktur;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang pemerintahan, pembangunan SDM, perekonomian dan
    infrastruktur;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan,
    pembangunan SDM, perekonomian dan infrastruktur;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang pemerintahan, pembangunan SDM, perekonomian dan
    infrastruktur; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian tugas Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan SDM,
    Perekonomian dan Infrastruktur:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Badan ;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
    tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundanganundangan
    yang berlaku;
    e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan
    pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    f. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan
    Rencana Kerja Perangkat Daerah;
    g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan musrenbang RPJPD,
    RPJMD dan RKPD;
    h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan Kesepakatan dengan
    DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
    i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan dengan
    DPRD terkait APBD;
    j. menyelenggarakan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan
    perangkat daerah provinsi;
    k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sinergitas dan
    harmonisasi kegiatan K/L di provinsi dan kab/kota;
    l. menyelenggarakan koordinasi dukungan pelaksanaan kegiatan pusat
    untuk prioritas nasional;
    m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kesepakatan bersama,
    kerjasama antar daerah di bidang pembangunan;
    n. menyelenggarakan koordinasi pembinaan teknis perencanaan kepada
    perangkat daerah provinsi;
    o. menyelenggarakan koordinasi n pembinaan teknis perencanaan
    kepada perangkat daerah (Bappeda) kabupaten;
    p. menyelenggarakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di
    bidang pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan SDM,
    perekonomian dan infrastruktur; menerapkan Standar Operasional
    Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey
    Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    q. menyelenggarakan koordinasi penyusunan indikator dan
    pengukuran kinerja bidang;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SUB BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN SUMBER
DAYA MANUSIA.

  1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Sumber
    Daya Manusia mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam
    merumuskan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di
    bidang pemerintahan dan pembangunan sumber daya manusia.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Pembangunan
    Sumber Daya Manusia:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. merancang Penyusun dokumen rencana Pembangunan daerah
    (RPJPD,RPJMD, dan RKPD);
    e. melaksanakan analisis renstra perangkat daerah dan rencana
    kerja perangkat daerah;
    f. merencanakan pelaksanaan musrenbang rencana
    pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
    g. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW
    Daerah dan RPJMD;
    h. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis
    perencanaan kepada perangkat daerah provinsi;
    i. melaksanakan pembuatan konsep pembinaan teknis
    perencanaan kepada perangkat daerah (Bappeda) Kabupaten;
    j. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
    penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,
    RPJMD dan RKPD);
    k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait
    APBD;
    l. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat
    daerah provinsi;
    m. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk
    prioritas nasional;
    n. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama, kerjasama
    antar daerah di bidang pembangunan;
    o. melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan Kepala
    sub bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan
    pendapat;
    p. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SUB BIDANG PEREKONOMIAN, INFRASTRUKTUR DAN
KEWILAYAHAN.

  1. Kepala Sub Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan
    dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang
    perekonomian, infrastruktur dan kewilayahan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan
    Kewilayahan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bidang
    berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyusunan rencana bidang ekonomi sesuai
    dengan rencana kerja badan;
    e. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerjasama
    ekonomi dan urusan penanaman modal;
    f. menyiapkan bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan
    sinergitas rencana program di bidang kerjasama ekonomi dan
    urusan penanaman modal;
    g. menyiapkan bahan penyusunan kajian kebijakan lingkup
    kerjasama ekonomi;
    h. menyiapkan bahan penyusunan rencana program pembangunan
    perekonomian;
    i. menyiapkan bahan inventarisasi permasalahan pembangunan
    perekonomian dan merumuskan langkah-langkah kebijakan
    pemecahan masalah;
    j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
    pembangunan di bidang perekonomian;
    k. melaksanakan penyusunan kajian kebijakan pembangunan
    daerah di bidang fisik dan prasarana;
    l. melaksanakan analisa dan pengkajian kewilayahan;
    m. melaksanakan penyusunan, koordinasi dan memadukan
    rencana pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan
    kewilayahan;
    n. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
    pembangunan di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
    o. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    p. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    r. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN.

  1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas
    membantu Kepala Badan dalam melaksanakan penelitian dan
    pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
    menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan
    peraturan perundang-undangan.
  2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
    b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan
    pengembangan;
    c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan;
    d. menyelenggarakan pengkajian kebijakan lingkup urusan
    pemerintahan daerah;
    e. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
    f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas
    pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah;
    g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan
    pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
    h. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi penelitian dan
    pengembangan daerah;
    i. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan
    terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
    umum di bidang penelitian dan pengembangan; dan
    j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Badan;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
    tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan
    perundangan-undangan yang berlaku;
    e. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
    sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pendidikan,
    kepemudaan dan olahraga, pariwisata, kebudayaan, pemberdayaan
    perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan
    keluarga berencana, serta kesehatan;
    f. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
    kependudukan, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi
    aspek-aspek administrasi kependudukan dan pencatatan sipil,
    transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan desa,
    penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa, aparatur desa,
    keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat, dan Badan Usaha
    Milik Desa;
    g. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
    penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi
    daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan,
    aparatur, reformasi birokrasi, ketentraman, ketertiban umum dan
    perlindungan masyarakat;
    h. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
    ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha
    kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha
    Milik Daerah;
    i. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
    sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek
    pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup,
    kehutanan, energi dan sumber daya mineral serta perkebunan;
    j. menyelenggarakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
    pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek
    perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan
    penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan
    informatika;
    k. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penelitian, pengembangan dan
    perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi, kegiatan uji coba dan
    penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang
    difusi inovasi dan penerapan teknologi;
    l. menyelenggarakan kegiatan penelitian, pengembangan,
    perekayasaan uji coba dan penerapan rancang bangun/model
    replikasi dan invensi di bidang inovasi dan teknologi, perumusan
    kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan
    Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan
    pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan,
    serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
    m. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan
    peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan;
    n. menyelenggarakan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan
    serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara
    asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang
    berwenang;
    o. menyelenggarakan koordinasi hubungan kerja antar SKPD terkait di
    bidang pelaksanaan tugas;
    p. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub
    bidang;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan
    melalui Sekretaris Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SUB BIDANG SOSIAL, EKONOMI DAN PEMERINTAHAN.

  1. Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penelitian dan
    pengembangan di bidang sosial, ekonomi dan pemerintahan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Sosial, Ekonomi dan
    Pemerintahan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
    anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial,
    ekonomi dan pemerintahan;
    e. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
    sosial, budaya, pemberdayaan masyarakat dan desa, meliputi
    aspek-aspek pendidikan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan
    dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan
    keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
    perlindungan anak, administrasi kependudukan dan pencatatan
    sipil, transmigrasi, tenaga kerja, pemberdayaan masyarakat dan
    desa, penataan kelembagaan desa, ketatalaksanaan desa,
    aparatur desa, keuangan dan aset desa, partisipasi masyarakat,
    dan Badan Usaha Milik Desa;
    f. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
    ekonomi, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi,
    usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan
    Badan Usaha Milik Daerah;
    g. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang
    penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek otonomi
    daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan,
    aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi,
    ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
    h. penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana
    penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap
    pelaksanaan peraturan;
    i. melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan;
    j. melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi
    warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh
    instansi yang berwenang;
    k. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SUB BIDANG PEMBANGUNAN, INOVASI DAN TEKNOLOGI.

  1. Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan
    penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di
    bidang inovasi dan teknologi.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bidang Pembangunan, Inovasi dan
    Teknologi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bidang
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan
    anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan
    penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
    e. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur
    dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang
    bersifat inovatif;
    f. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di
    bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
    g. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan
    fasilitasi di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
    h. penyiapan bahan, strategi dan penerapan di bidang
    pembangunan, inovasi dan teknologi;
    i. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
    pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan
    penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan teknologi;
    j. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
    penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta
    fasilitasi dan penerapan di bidang pembangunan, inovasi dan
    teknologi;
    k. penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasilhasil
    kelitbangan; menerapkan Standar Operasional Prosedur
    (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan
    Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bidang;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.