Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN

A. KEPALA DINAS KESEHATAN

  1. Kepala Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  2. Kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum serta pemberian ijin tertentu sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan kesehatan;
    e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
    f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesehatan;
    g. pengelolaan urusan ketatausahaan;
    h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Kesehatan
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas Kesehatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    e. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan;
    f. mengkoordinir pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
    g. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan/atau perizinan di bidang kesehatan;
    h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
    i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesehatan;
    j. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja SKPD;
    k. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)-SKPD;
    l. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan bahan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    m. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
    n. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    o. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Perangkat Daerah;
    p. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    q. mengkoordinir pengelolaan sistem informasi di bidang kesehatan;
    r. menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan di bidang kesehatan;
    s. mengkoordinir penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas;
    t. mengkoordinir penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    u. mengkoordinir penyusunan indikator dan pengukuran kinerja dinas;
    v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    w. memberikan usul dan saran kepada atasan;
    x. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada atasan;
    y. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS KESEHATAN

  1. Sekretaris Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Kesehatan:
    a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
    d. pengelolaan urusan kepegawaian;
    e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
    f. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sekretariat;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. pemberian usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
    c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
    d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas,
    e. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

  1. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program:
    a. menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT.

  1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat.
  2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    g. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    h. menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    i. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat, serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    j. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga, gizi masyarakat serta promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
    k. bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terkait kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
    l. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan masyarakat;
    m. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI KESEHATAN DAN GIZI MASYARAKAT

  1. Kepala Seksi Kesehatan dan Gizi Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga serta gizi masyarakat.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kesehatan dan Gizi Masyarakat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
    d. melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
    e. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
    f. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
    g. melaksanakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kesehatan keluarga (kesehatan maternal dan neonatal, balita dan anak prasekolah, usia sekolah dan remaja, usia reproduksi dan keluarga berencana, dan lanjut usia, serta perlindungan kesehatan keluarga), kesehatan lingkungan (penyehatan air dan sanitasi dasar, penyehatan pangan, dan penyehatan udara, tanah, dan kawasan, serta pengamanan limbah dan radiasi), kesehatan kerja dan olahraga (kesehatan okupasi dan surveilans, kapasitas kerja, lingkungan kerja, dan kesehatan olahraga), gizi masyarakat (peningkatan mutu dan kecukupan gizi, kewaspadaan gizi, penanggulangan masalah gizi, dan pengelolaan konsumsi gizi);
    h. pelaksanaan administrasi di bidang kesehatan dan gizi masyarakat;
    i. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  1. Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.2. Rincian Tugas Kepala Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    e. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
    h. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
    i. melaksanakan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
    j. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
    k. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
    l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informasi, dan edukasi kesehatan, advokasi dan kemitraan, potensi sumber daya promosi kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat;
    m. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya kepada atasan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja seksi;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.

  1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.
  2. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundaangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. menyelenggarakan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
    g. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
    h. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
    i. menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
    j. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
    k. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans epidemiologi dan karantina, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tular vektor, penyakit zoonotik, dan penyakit tidak menular, serta upaya kesehatan jiwa dan Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya (NAPZA);
    l. bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terkait kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
    m. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI SURVEILANS DAN IMUNISASI.

  1. Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang surveilans dan imunisasi.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
    g. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
    h. pelaksanaan kebijakan di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
    i. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
    j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan kerjasama kemitraan di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
    k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang imunisasi dasar serta imunisasi lanjutan dan khusus, kewaspadaan dini, respon kejadian luar biasa dan wabah serta deteksi dan intervensi penyakit infeksi emerging;
    l. pelaksanaan administrasi bidang surveilans dan imunisasi;
    m. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR, PENYAKIT TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA.

  1. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
    g. melaksanakan perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
    h. pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
    i. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
    j. melaksanakan pemberian bimbingan teknis, supervisi dan kerjasama kemitraan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
    k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung, penyakit tular vektor dan zoonotic, penyakit tidak menular serta pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa dan NAPZA;
    l. pelaksanaan administrasi bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PELAYANAN KESEHATAN.

  1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan.
  2. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan kesehatan; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
    g. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
    h. menyelenggarakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
    i. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
    j. menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan pelayanan, fasilitas, dan mutu pelayanan kesehatan primer, rujukan, tradisional dan komplementer;
    k. bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) terkait kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
    l. pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten;
    m. pelaksanaan administrasi bidang pelayanan kesehatan;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL.

  1. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kesehatan tradisional.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
    f. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan integrasi);
    g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan integrasi);
    h. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan integrasi);
    i. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan integrasi);
    j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer (meliputi upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan pada pusat kesehatan masyarakat di semua wilayah termasuk daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan serta kesehatan primer pada klinik dan praktik perorangan), pelayanan kesehatan rujukan (pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit serta rumah sakit pendidikan) dan pelayanan kesehatan tradisional (empiris, komplementer dan integrasi);
    k. penyiapan pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) terkait kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
    l. penyiapan perumusan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten;
    m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Rujukan dan Tradisional;
    n. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SEKSI FASILITAS, MUTU DAN AKREDITASI PELAYANAN KESEHATAN.

  1. Kepala Seksi Fasilitas, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Fasilitas, Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
    f. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
    g. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
    h. melaksanakan penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
    i. melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
    j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan primer, rujukan dan fasilitas kesehatan lainnya;
    k. melaksanakan koordinasi layanan pengadaan barang/jasa terkait kegiatan pengadaan/peningkatan fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
    l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang fasilitas, mutu dan akreditasi pelayanan kesehatan;
    m. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN.

  1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang kefarmasian, alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), jaminan kesehatan dan sumber daya manusia kesehatan.
  2. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sumber daya kesehatan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya kesehatan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sumber daya kesehatan meliputi kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. menyelenggarakan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
    c. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
    d. menyelenggarakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
    e. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT serta sumber daya manusia kesehatan;
    f. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    g. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    h. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
    i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    j. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya kesehatan;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.1 KEPALA SEKSI KEFARMASIAN, ALAT KESEHATAN DAN PKRT.

  1. Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan, dan PKRT.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kefarmasian, Alat Kesehatan dan PKRT:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan rencana kerja bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
    f. perumusan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
    g. pelaksanaan kebijakan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
    h. melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
    i. melaksanakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
    j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan PKRT, pengawasan alat kesehatan dan perbekalan rumah tangga, tata kelola perbekalan kesehatan dan pelayanan kefarmasian;
    k. pelaksanaan administrasi bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;
    l. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT;
    m. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.2 KEPALA SEKSI SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN.

  1. Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
    f. melaksanakan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
    g. pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
    h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan di bidang perencanaan, pendayagunaan, peningkatan kompetensi dan pembinaan mutu sumber daya manusia kesehatan;
    i. pelaksanaan administrasi bidang sumber daya kesehatan;
    j. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.