Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi dan Informatika

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

A. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan
    urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika
    berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika:
    a. melaksanakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. mengkoordinir administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. mengkoordinir penyusunan program dan anggaran, pengelolaan
    keuangan, pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tanggga dan
    barang milik daerah/negara;
    e. mengkoordinir penyusunan pengelolaan urusan ASN;
    f. menyusun perencanaan di bidang pengelolaan informasi, komunikasi
    publik dan statistik, penyelenggaraan e-government dan pengelolaan
    sumber daya, keamanan informasi dan persandian serta inovasi
    pelayanan komunikasi dan informatika;
    g. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan informasi,
    komunikasi publik dan statistik, penyelenggaraan e-government dan
    pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan persandian serta
    inovasi pelayanan komunikasi dan informatika;
    h. mengkoordinir pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
    i. mengkoordinir pelaksanaan penyelenggaraan e-government;
    j. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan sumber daya, keamanan
    informasi dan persandian;
    k. mengkoordinir pelaksanaan kerja sama komunikasi dan informatika;
    l. mengkoordinir pelaksanaan pemanfaatan data dan dokumen komunikasi
    dan informatika;
    m. mengkoordnir pelaksanaan inovasi komunikasi dan informatika;
    n. membina, mengkoordinasikan, pengendalian bidang komunikasi dan
    informatika;
    o. melaksanakan koordinasi kegiatan penatausahaan Dinas komunikasi
    dan informatika;
    p. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)-SKPD;
    q. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan bahan LKPJ, LPPD,
    ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah
    Daerah;
    r. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    s. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja dinas;
    t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; dan
    u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

  1. Sekretaris Dinas Komunikasi dan informatika mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan
    pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan,
    tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan
    Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
    dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
    fungsi dinas;
    b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
    kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika:
    a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik
    daerah/negara;
    d. pengelolaan urusan kepegawaian;
    e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
    pelaporan;
    f. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)-SKPD;
    g. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan bahan LKPJ, LPPD,
    ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah
    Daerah;
    h. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    i. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sekretariat;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang
    milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Umum
    dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
    membantu sekretaris dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi di bidang program dan keuangan, meliputi:
    perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
    pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di
    lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Sub Bagian Program dan Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai
    dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan
    pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
    keuangan dinas;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan dinas,
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sub
    bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN INFORMASI, KOMUNIKASI PUBLIK DAN STATISTIK

  1. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
    mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan
    perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang
    pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik.
  2. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik
    menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
    pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    pengelolaan informasi, komunikasi publik dan statistik;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan informasi,
    komunikasi publik dan statistik;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan
    informasi, komunikasi publik dan statistik; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi Publik dan
    Statistik:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan informasi, komunikasi publik
    dan statistik;
    c. mengelola informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan
    pemerintah daerah;
    d. menyelenggarakan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral
    dan pengelolaan media komunikasi publik;
    e. menyelenggarakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas
    sumber daya komunikasi publik;
    f. pelayanan Informasi Publik untuk Implementasi Undang-Undang nomor
    14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    g. penyediaan bahan komunikasi bagi pimpinan daerah (briefing notes,
    press release, backgrounders) di Kabupaten/Kota;
    h. penyusunan perencanaan pengelolaan informasi, komunikasi publik
    dan statistik;
    i. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan
    informasi, komunikasi publik dan statistik;
    j. pelaksanaan penerbitan dokumen informasi, komunikasi publik dan
    statistik;
    k. menyelenggarakan pelaksanaan pendokumentasian hasil pengelolaan
    informasi, komunikasi publik dan statistik;
    l. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan informasi, komunikasi publik
    dan statistik;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI OPINI DAN INFORMASI PUBLIK

  1. Kepala Seksi Opini dan Informasi Publik mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pelayanan dan opini dan informasi publik.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Opini dan Informasi Publik:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan opini dan informasi publik;
    c. menyelenggarakan layanan pengelolaan opini dan informasi
    publik;
    d. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi opini dan
    informasi publik;
    e. menyelengarakanpelayanan informasi publik, layanan hubungan
    media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik;
    f. menyelenggarakan penyediaan akses informasi di
    kabupaten/kota;
    g. menyelenggarakan penyiapan layanan Pengolahan informasi
    publik untuk implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008
    tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    h. layanan informasi publik untuk implementasi Undang-Undang
    nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
    i. menyiapkan Layanan peningkatan kapasitas sumber daya
    manusia dalam pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan dan
    Sistem Informasi Publik;
    j. menyelenggarakan Layanan pemeliharaan aplikasi
    kepemerintahan dan publik;
    k. menyelenggarakan Layanan pengembangan aplikasi pemerintahan
    dan pelayanan publik yang terintegrasi;
    l. menyelenggarakan Layanan interkonektivitas layanan publik dan
    kepemerintahan Layanan Pusat Application Programm Interface
    (API) daerah;
    m. menyelenggarakan Layanan pengembangan Business Process Reengineering
    pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non
    pemerintah (Stakeholder Smart City);
    n. menyelenggarakan Layanan Sistem Informasi Smart City;
    o. menyelenggarakan layanan interaktif Pemerintah dan Masyarakat,
    Layanan penyediaan sarana dan sarana pengendalian Smart City;
    p. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI HUBUNGAN MEDIA DAN STATISTIK

  1. Kepala Seksi Hubungan Media dan Statistik mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pelayanan dan hubungan media dan statistik.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Hubungan Media dan Statistik:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hubungan media dan
    statistik;
    c. menganalisa dan menyusun pelaksanaan strategi hubungan
    media dan statistik;
    d. menyediakan layanan hubungan media dan statistik, penguatan
    kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan
    akses informasi;
    e. melaksanakan layanan hubungan media dan statistik,
    penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan
    penyediaan akses informasi;
    f. menyediakan nama domain dan sub domain bagi lembaga,
    pelayanan publik dan kegiatan Kabupaten/Kota;
    g. mengembangkan sumber daya TIK pemerintah Kabupaten/Kota
    dan Masyarakat;
    h. melaksanakan Government Public Relation (GPR) di
    kabupaten/kota;
    i. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan
    kriteria penyelenggaraan hubungan media;
    j. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang layanan
    hubungan media;
    k. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    hubungan media dan statistik;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. KEPALA BIDANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT

  1. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas membantu
    Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
    dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan e-government.
  2. Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
    penyelenggaraan e-government;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    penyelenggaraan e-government;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan egovernment;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan
    e-government; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja di Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan egovernment
    meliputi: layanan komunikasi publik dan penyediaan akses
    informasi, Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO);
    c. menyelenggarakan pelaksanaan layanan keamanan informasi e-
    Government;
    d. merumuskan manajemen data dan informasi e-Government;
    e. mengawasi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan
    spesifik dan suplemen yang terintegrasi;
    f. menyiapkan integrasi layanan publik dan kepemerintahan;
    g. penyelenggaraan ekosistem TIK Smart City;
    h. menyelenggarakan Government Chief Information Officer (GCIO)
    pemerintah daerah kabupaten/kota;
    i. Menyiapkan bahan bimbingan teknis bidang penyelenggaraan egovernment;
    j. memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanakan
    penyelenggaraan e-government;
    k. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan egovernment
    meliputi: layanan hubungan media, penyediaan akses
    informasi, Layanan Nama domain dan sub domain bagi lembaga,
    pelayanan publik;
    l. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    penyelenggaraan di bidang penyelenggaraan e-government meliputi :
    layanan hubungan media, penyediaan akses informasi, Layanan Nama
    domain dan sub domain bagi lembaga, di kabupaten/kota;
    m. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
    penyelenggaraan e-government meliputi : layanan hubungan media,
    Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik, Layanan Nama
    domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan
    Kabupaten/Kota, Pengembangan Sumber Daya TIK pemerintah
    Kabupaten/Kota dan Masyarakat, Penyelenggaraan Government Chief
    Information Officer (GCIO) Pemerintah Kabupaten/Kota, Penyelenggaraan
    Ekosistem TIK Smart City;
    n. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

  1. Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pelayanan pelayanan infrastruktur dan teknologi.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Infrastruktur dan Tekhnologi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. menyiapkan bahan perumusan teknis bidang Layanan
    peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan
    Teknologi Informatika;
    c. melaksanakan perumusan kebijakan teknis Layanan Infrastruktur
    dasar Data Center, Disaster Recovery Center & TIK;
    d. melaksanakan layanan pengembangan intranet dan penggunaan
    akses internet;
    e. melaksanakan layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi
    Generik, Spesifik & Suplemen yang terintegrasi;
    f. pelaksanaan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
    penyelenggaraan layanan Infrastruktur dasar Data Center,
    Disaster Recovery Center & TIK Pemerintah di bidang
    penyelenggaraan e-government;
    g. menyiapkan sumber daya manusia bidang Infrastruktur dasar
    Data Center dan teknologi;
    h. melaksanakan pemantauan, evaluasi, pelaporan bidang
    penyelenggaraan Infrastruktur dasar Data Center dan teknologi;
    i. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    infrastruktur dan teknologi;
    j. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    k. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TATA KELOLA EGOVERNMENT

  1. Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola e-Government
    mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam penyiapan bahan
    perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pelayanan pengembangan aplikasi dan tata kelola egovernment.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola
    e-Government:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di
    bidang infrastruktur dan teknologi;
    c. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan,
    pengembangan pengawasan aplikasi dan tata kelola e-government
    dengan pihak lain, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    d. melaksanakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan
    pelayanan publik yang terintegrasi;
    e. melaksanakan layanan pemeliharaan aplikasi kepemerintahan
    dan publik;
    f. melaksanakan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non
    pemerintahan;
    g. menyiapkan layanan Pusat Application Programm Interface (API)
    daerah;
    h. melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan
    dan pengendalian penerapan standar pengumpulan, pengolahan
    dan pemanfaatan Objek aplikasi dan tata kelola e-government,
    sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
    i. melaksanakan penelitian dan pengembangan aplikasi dan tata
    kelola e-government;
    j. menyiapkan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis yang
    berkaitan dengan aplikasi dan tata kelola e-government;
    k. melaksanakan kerjasama dalam pengembangan Pengawasan
    aplikasi dan tata kelola e-government;
    l. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pengembangan aplikasi dan tata kelola e-government;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA, KEAMANAN INFORMASI
DAN PERSANDIAN

  1. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan Informasi dan
    Persandian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
    melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
    kebijakan di bidang penyelenggaraan e-government.
  2. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan Informasi dan
    Persandian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
    penyelenggaraan e-government;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    penyelenggaraan e-government;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan egovernment;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penyelenggaraan
    e-government; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya, Keamanan
    Informasi dan Persandian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sumber daya, keamanan
    informasi dan persandian;
    c. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang
    pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan persandian;
    d. menyelenggarakan layanan pengelolaan sumber daya, keamanan
    informasi dan persandian;
    e. menyelenggarakan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan
    umum bidang pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan
    persandian;
    f. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang
    pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan persandian;
    g. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja bidang;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN LAYANAN PUBLIK

  1. Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan
    perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pelayanan pengelolaan sumber daya, keamanan
    informasi dan persandian.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan
    Publik:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. mengumpulkan data dan bahan perencanaan penyusunan
    kebijakan teknis pengelolaan sumber daya dan layanan publik
    dibidang pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan
    persandian;
    c. mengumpulkan data dan bahan perumusan penyusunan
    kebijakan teknis pengelolaan sumber daya dan layanan publik
    dibidang pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan
    persandian;
    d. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
    pengendalian dan pengaturan teknis pengelolaan sumber daya dan
    layanan publik di bidang pengelolaan sumber daya, keamanan
    informasi dan persandian;
    e. mengawasi, mengendalikan dan melaporkan pengelolaan sumber
    daya dan layanan publik;
    f. pelaksanaan pelayanan pengelolaan sumber daya dan layanan
    publik di bidang pengelolaan sumber daya, keamanan informasi
    dan persandian;
    g. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SEKSI KEAMANAN INFORMASI DAN PERSANDIAN

  1. Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    keamanan informasi dan persandian.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Keamanan Informasi dan Persandian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. mengumpulkan data dan bahan perencanaan dan perumusan
    penyusunan kebijakan teknis keamanan informasi dan persandian
    dibidang pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan
    persandian;
    c. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan,
    pengendalian dan pengaturan teknis keamanan informasi dan
    persandian di bidang pengelolaan sumber daya, keamanan
    informasi dan persandian;
    d. pelaksanaan pelayanan keamanan informasi dan persandian di
    bidang pengelolaan sumber daya, keamanan informasi dan
    persandian;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    g. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    h. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.