Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

A. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

  1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta pertanahan, meliputi: pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan pertanahan serta pembinaan jasa konstruksi berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
    f. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di bidang pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan pertanahan serta pembinaan jasa konstruksi;
    g. mengkoordinir pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, program dan keuangan, umum dan kepegawaian;
    h. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan/atau perizinan di bidang pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan pertanahan serta pembinaan jasa konstruksi;
    i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis urusan pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya, tata ruang dan pertanahan serta pembinaan jasa konstruksi;
    j. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    k. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah
    Lampiran VI Peraturan Bupati Nias Barat Nomor : 38 Tahun 2016 Tanggal : 8 Desember 2016 Tentang : Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    l. pelaksanaan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (PK);
    m. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    n. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD;
    o. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah, RENSTRA dan RENJA SKPD;
    p. menyelenggarakan sosialisasi dan penyuluhan pengelolaan sumber daya air, bina marga, cipta karya dan pembinaan jasa konstruksi, tata ruang dan pertanahan;
    q. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Unit Kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    r. mengkoordinir pelaksanaan kerjasama dengan Unit Kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    s. menyelenggarakan pembinaan unit pelaksana teknis pada Dinas;
    t. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    u. menyusun indikator dan pengukuran kinerja Dinas;
    v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    w. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

  1. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang:
    a. menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas;
    b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
    c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
    d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait;
    e. mengkoordinir dan penyusunan program dan anggaran;
    f. menyelenggarakan pengelolaan keuangan;
    g. menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara;
    h. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
    j. mengkoordinir penyusunan LKPJ, LPPD, dan LKjIP Pemerintah Daerah, RENSTRA dan RENJA;
    k. mengkoordinir penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    l. menyelenggarakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sekretariat;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan dinas;
    c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
    d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas,
    e. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

  1. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program:
    a. menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

  1. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase).
  2. Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Sumber Daya Air:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air;
    g. menyelenggarakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    h. menyelenggarakan konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
    i. menyelenggarakan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
    j. menyelenggarakan sistem informasi sumber daya air;
    k. menyelenggarakan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten;
    l. menyelenggarakan Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
    m. menyelenggarakan Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau, waduk dan pantai pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
    n. menyelenggarakan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;
    o. menyelenggarakan survey atau penelitian terhadap kondisi fisik dan pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase);
    p. menyelenggarakan penyusunan rencana program/kegiatan dan pelaksanaan pembangunan fisik dan pengelolaan sumber daya air (rawa, pantai, air baku, sungai, irigasi dan drainase);
    q. menyelenggarakan survey, investigasi, desain (SID) dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) di bidang pengembangan pengelolaan sumber daya air;
    r. menyelenggarakan pengendalian terhadap daya rusak air dan kegiatan pembangunan akibat daya rusak air;
    s. menyelenggarakan kegiatan pembangunan jaringan irigasi dan drainase serta mengatur pengelolaan dan pemeliharaannya;
    t. menyelenggarakan pemantauan atau monitoring atau pengawasan kegiatan konservasi dan pendayagunaan sumber daya air;
    u. menyelenggarakan perencanaan, penyediaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan atas pengelolaan peralatan di bidang pengelolaan sumber daya air;
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

  1. Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan pengelolaan sumber daya air.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan.
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumber daya air;
    f. melaksanakan penyusunan norma, standar pedoman dan manual pelaksanaan pekerjaan pembangunan jaringan drainase, jaringan irigasi, daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
    g. melaksanakan inventarisasi dan klasifikasi jaringan drainase, jaringan irigasi, daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
    h. melaksanakan survey atau penelitian terhadap kondisi jaringan drainase, jaringan irigasi, daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
    i. melaksanakan kegiatan pengumpulan data teknik (coilecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pembangunan jaringan drainase, jaringan irigasi, daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
    j. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metode kerja dan jenis konstruksi, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintahan/swasta;
    k. menyusun pembakuan jenis konstruksi, standar mutu bahan dan peralatan pekerjaan pembangunan konstruksi jaringan drainase, jaringan irigasi, daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

  1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Sumber Daya Air :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya air;
    g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan jaringan drainase, jaringan irigasi, daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
    h. melaksanakan pembangunan, pengawasan dan pemeliharaan serta pengelolaan jaringan drainase, jaringan irigasi, daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
    i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pencapaian sasaran fungsional pembangunan jaringan drainase, jaringan irigasi, daerah rawa, pantai, air baku dan sungai;
    j. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan operasional bidang pengelolaan sumber daya air;
    k. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG BINA MARGA

  1. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina marga, meliputi: perencanaan teknik dan evaluasi, pembangunan, pemeliharaan jalan dan jembatan.
  2. Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Bina Marga:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang kebinamargaan;
    h. menyelenggarakan pengaturan jalan kabupaten;
    i. menyelenggarakan penyusunan kebijakan penyelenggaraan jalan kabupaten/desa dan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan;
    j. menyelenggarakan penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kabupaten/desa;
    k. menyelenggarakan penyusunan status jalan kabupaten/desa;
    l. menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten/desa;
    m. menyelenggarakan pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kabupaten/desa;
    n. menyelenggarakan pembangunan jalan kabupaten;
    o. menyelenggarakan penyusunan rencana pembiayaan pembangunan jalan kabupaten/desa;
    p. menyelenggarakan perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan kabupaten/desa;
    q. menyelenggarakan pengoperasian dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa;
    r. menyelenggarakan pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kabupaten desa;
    s. menyelenggarakan pengawasan jalan yakni evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa;
    t. menyelenggarakan pengawasan jalan yakni pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kabupaten/desa;
    u. menyelenggarakan penyusunan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NPSK) di bidang kebinamargaan;
    v. menyelenggarakan penyusunan dan pengelolaan database jalan dan jembatan;
    w. menyelenggarakan pengujian terhadap kualitas bahan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan;
    x. menyelenggarakan pengendalian, pengawasan dan pelaporan atas pengelolaan peralatan bidang bina marga;
    y. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
    z. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    aa. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    bb. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN BINA MARGA

  1. Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis perencanaan jalan dan jembatan;
    g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan norma, standar pedoman dan manual pelaksanaan pekerjaan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
    h. melaksanakan survey tentang struktur jalan, topologi serta melaksanakan rencana dan gambar mengenai geometri jalan;
    i. mengumpulkan bahan dalam rangka melaksanakan penelitian dan pengujian tentang keadaan tanah serta bahan jalan dan jembatan;
    j. mengumpulkan bahan hasil penelitian dan pengujian, memberikan pertimbangan tentang keadaan tanah untuk bahan pembangunan jalan dan jembatan;
    k. melaksanakan pengumpulan data teknik (coilecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
    l. menentukan klasifikasi kelas jalan dan jembatan yang akan dibangun;
    m. meneliti dokumen rencana teknik pembangunan dan/atau peningkatan jalan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah;
    n. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metoda kerja dan jenis konstruksi jalan, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintahan/swasta
    o. menyusun pembakuan jenis konstruksi, standar mutu bahan dan peralatan pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan terhadap sarana jaringan utilitas;
    p. menyiapkan rekomendasi terhadap penggunaan dan pemanfaatan struktur dan ruang jalan, (tidak termasuk rekomendasi terhadap sarana jaringan utilitas);
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN BINA MARGA

  1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Bina Marga:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
    g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
    h. melaksanakan kegiatan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
    i. melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya;
    j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pencapaian sasaran fungsional pembangunan jalan yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan;
    k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan operasional bidang bina marga;
    l. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pendirian bangunan yang menggunakan daerah milik jalan (damija) dan ruang milik jalan (rumija);
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

  1. Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas serta pembangunan penyediaan air minum.
  2. Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. 3. Rincian Tugas Kepala Bidang Cipta Karya:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. merumuskan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
    h. menyelenggarakan bangunan gedung dan lingkungan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
    i. melaksanakan perencanaan teknis, pembangunan dan pemeliharaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah kabupaten;
    j. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundangundangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya;
    k. melaksanakan perencanaan teknik dan pelaksanaan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai dengan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RI-SPAM) dan Rencana Detail Sistem Penyediaan Air Minum;
    l. melaksanakan perencanaan, penyediaan, pengendalian, pengawasan dan pelaporan atas pengelolaan peralatan bidang cipta karya;
    m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN CIPTA KARYA

  1. Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perencanaan Cipta Karya:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang; b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian cipta karya;
    f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
    g. melaksanakan kegiatan pengumpulan data teknik (coilecting data) dan penyusunan dokumen rencana teknik pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
    h. melaksanakan penyusunan norma, standar pedoman dan manual pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
    i. meneliti dokumen rencana teknik pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah;
    j. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dalam rangka peningkatan kualitas bahan, metode kerja dan jenis konstruksi gedung, termasuk kerja sama dengan instansi pemerintahan/ swasta;
    k. menyusun pembakuan jenis konstruksi, standar mutu bahan dan peralatan pekerjaan pembangunan dan rehabilitasi/ pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SEKSI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN CIPTA KARYA

  1. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Cipta Karya mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengelolaan dan Pengendalian Cipta Karya:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
    g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pelaksanaan dan pengendalian pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
    h. melaksanakan kegiatan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas;
    i. melaksanakan kegiatan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan rehabilitasi/pemeliharaan gedung pemerintah dan rumah dinas, termasuk yang dilaksanakan oleh masyarakat, badan hukum dan/atau instansi pemerintah lainnya;
    j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap pencapaian sasaran fungsional pembangunan gedung pemerintah dan rumah dinas yang dituangkan dalam laporan akhir kegiatan;
    k. melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan peralatan operasional bidang Cipta Karya;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG TATA RUANG DAN PERTANAHAN

  1. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan.
  2. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. merumuskan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan;
    h. menyelenggarakan perencanaan dan pengendalian tata ruang serta pertanahan;
    i. menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah kabupaten;
    j. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
    k. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.1 KEPALA SEKSI TATA RUANG

  1. Kepala Seksi Tata Ruang mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan perencanaan dan pengendalian tata ruang.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Tata Ruang:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyusun rencana teknis tata ruang kawasan;
    f. melaksanakan pengaturan perencanaan teknis pembangunan kota dan kawasan di daerah garis sempadan;
    g. memberikan bantuan teknis perencanaan pengembangan tata ruang;
    h. mengembangkan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang;
    i. menyusun bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
    j. melaksanakan pengawasan, pelaksanaan pembangunan di wilayah garis sempadan;
    k. menyelenggarakan pengendalian pemanfaatan ruang;
    l. menyusun peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang;
    m. melaksanakan pengawasan pemanfaatan ruang;
    n. melaksanakan perijinan pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK;
    o. melaksanakan rekomendasi pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK;
    p. melaksanakan pengendalian pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang;
    q. melaksanakan pemberian rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
    r. melaksanakan pembinaan dan pengawasan Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    s. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja seksi;
    t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    u. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    w. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.2 KEPALA SEKSI PERTANAHAN

  1. Kepala Seksi Pertanahan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pertanahan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pertanahan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan tanah untuk Pemerintah Daerah/ kepentingan umum;
    g. melaksanakan inventarisasi dan rencana penetapan lokasi dalam rangka pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah/kepentingan umum;
    h. menyiapkan bahan dan fasilitasi tim pelaksana pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah/kepentingan umum;
    i. melaksanakan pendataan, monitoring, evaluasi pengawasan dan pelaporan atas aset tanah-tanah milik pemerintah daerah;
    j. menyiapkan bahan rumusan penyelesaian masalah ganti rugi atau santunan dalam rangka pengadaan tanah untuk Pemerintah Daerah/Kepentingan Umum;
    k. melaksanakan pengurusan akta atau sertifikat tanah milik pemerintah daerah;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.