Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

A. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

  1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas
    melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pemberdayaan
    masyarakat dan desa berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
    pembantuan.
  2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya;
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
    a. melaksanakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    c. mengkoordinir pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    d. mengkoordinir penyusunan program dan anggaran, pengelolaan
    keuangan, pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tanggga
    dan barang milik daerah/negara;
    e. mengkoordinir penyusunan pengelolaan urusan ASN;
    f. mengkoordinir penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan
    masyarakat, penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan
    desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
    g. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat,
    penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa,
    pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
    h. mengkoordinir pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
    i. mengkoordinir pelaksanaan penataan, kerjasama dan administrasi
    pemerintahan desa;
    j. mengkoodinir pelaksanaan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
    k. melaksanakan kerja sama Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    l. melaksanakan pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    m. melaksanakan inovasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    n. pembinaan, koordinasi, pengendalian bidang Pemberdayaan
    Masyarakat dan Desa;
    o. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas
    Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
    p. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan
    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)-SKPD;
    q. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan bahan LKPJ, LPPD,
    ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah
    Daerah;
    r. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    s. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja dinas;
    t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; dan
    u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui
    Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

  1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai
    tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi:
    perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan
    kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
    keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran
    pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan Dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
    satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa:
    a. menyelenggarakan koordinasi dan penyusunan program dan
    anggaran;
    b. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. menyelenggarakan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan
    barang milik daerah/negara;
    d. menyelenggarakan penglolaan urusan ASN;
    e. menyelenggarakan dan mengolah data serta pemantauan, evaluasi,
    dan pelaporan;
    f. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan
    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)-SKPD;
    g. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan bahan LKPJ, LPPD,
    ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Pemerintah
    Daerah;
    h. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
    (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan
    pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sekretariat;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan
    barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Umum
    dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan Dinas;
    c. menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi di bidang program dan keuangan, meliputi:
    perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
    pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di
    lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub bagian
    berdasarkan rencana kerja sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai
    dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan
    pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
    keuangan dinas;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan dinas,
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

  1. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas membantu
    kepala dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan
    teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat.
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang pemberdayaan masyarakat;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang pemberdayaan masyarakat;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan
    masyarakat
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    pemberdayaan masyarakat;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan masyarakat;
    c. perumusan bahan pelaksanaan pembinaan/fasilitasi kerjasama dan
    keterpaduan program dengan pihak-pihak yang peduli pemberdayaan
    ekonomi penduduk miskin;
    d. menyelenggarakan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi
    masyarakat desa;
    e. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
    pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
    f. menyelengarakan monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
    pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
    g. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
    pengembangan lembaga keuangan mikro perdesaan;
    h. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan
    pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
    i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan dan sinkronisasi serta
    pelaksanaan strategi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
    j. menyelenggarakan segmentasi sasaran program pengembangan usaha
    ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat dan pemberdayaan
    ekonomi penduduk miskin;
    k. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan
    pemberdayaan masyarakat desa;
    l. bertanggung jawab dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pelaporan
    pelaksanaan anggaran bantuan operasional pemberdayaan
    masyarakat desa terkait kegiatan bidang pemberdayaan masyarakat
    desa;
    m. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemberdayaan
    masyarakat desa;
    n. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT (PKM)

  1. Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan
    perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pengembangan kesejahteraan masyarakat.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Kesejahteraan
    Masyarakat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. perencanaan pengembangan kesejahteraan masyarakat di
    bidang pemberdayaan masyarakat;
    c. melaksanakan pembinaan pengembangan kesejahteraan
    masyarakat desa di bidang pemberdayaan masyarakat;
    d. melaksanakan koordinasi pengembangan kesejahteraan
    masyarakat desa di bidang pemberdayaan masyarakat;
    e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang peningkatan
    pemberdayaan masyarakat desa di bidang pemberdayaan
    masyarakat;
    f. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi
    strategi pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
    g. melaksanakan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin;
    h. melaksanakan pengumpulan dan analisa data penduduk
    miskin;
    i. melaksanakan administrasi di bidang pemberdayaan
    masyarakat desa;
    j. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pengembangan kesejahteraan masyarakat;
    k. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT (PEM)

  1. Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan
    perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pengembangan ekonomi masyarakat.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Masyarakat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. perumusan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat di
    bidang pemberdayaan masyarakat;
    c. melaksanakan kebijakan pengembangan ekonomi masyarakat di
    bidang pemberdayaan masyarakat;
    d. melaksanakan fasilitasi sarana untuk mendukung kegiatan
    pengembangan ekonomi, usaha ekonomi keluarga dan kelompok
    masyarakat;
    e. melaksanakan bimbingan, pelatihan dan pendampingan
    pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok
    masyarakat;
    f. melaksanakan atau fasilitasi penyaluran bantuan dalam rangka
    pengembangan ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat;
    g. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pengembangan kesejahteraan masyarakat;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PENATAAN, KERJASAMA DAN ADMINISTRASI
PEMERINTAHAN DESA (PK-APD).

  1. Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan
    Desa (PK-APD) mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
    melaksanakan penyiapan perumusan, kebijakan teknis dan pelaksanaan
    kebijakan di bidang penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan
    desa.
  2. Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi Pemerintahan
    Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa;
    d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penataan, kerjasama
    dan administrasi desa;
    e. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang penataan,
    kerjasama dan administrasi desa;
    f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Penataan, Kerjasama dan Administrasi
    Pemerintahan Desa:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. perumusan kebijakan teknis penataan, kerjasama dan administrasi
    pemerintahan desa;
    c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan penataan, kerjasama
    dan administrasi pemerintahan desa;
    d. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan penataan,
    kerjasama dan administrasi pemerintahan desa;
    e. menyelenggarakan penataan, kerjasama dan administrasi
    pemerintahan desa;
    f. pengendalian dan evaluasi penataan, kerjasama dan administrasi
    pemerintahan desa;
    g. memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penataan,
    kerjasama dan administrasi pemerintahan desa;
    h. menyelenggarakan bimbingan penyusunan profil desa dan monografi
    desa;
    i. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi perubahan status desa
    menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi desa;
    j. menghimpun profil desa dan menyusun profil desa tingkat
    kabupaten;
    k. menyelenggarakan pelaksanaan pedoman pemilihan Kepala Desa;
    l. menyelenggarakan pengelolaan dan pelaporan pelaksanaan anggaran
    bantuan penataan, kerjasama dan administrasi pemerintahan desa;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    n. menyelenggarakan melaksanakan penyusunan indikator dan
    pengukuran kinerja bidang;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN
PENATAAN DESA (PAPD-PD)

  1. Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan Penataan
    Desa mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pembinaan administrasi pemerintahan dan penataan
    desa.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pembinaan Administrasi Pemerintahan dan
    Penataan Desa :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan pengumpulan data/laporan penyelenggaraan
    pemerintahan desa;
    c. menyiapkan bahan perencanaan pembinaan administrasi
    pemerintahan desa dan penataan desa;
    d. melaksanakan perumusan kebijakan teknis pembinaan
    administrasi pemerintahan desa dan penataan desa;
    e. pembinaan dan koordinasi pembinaan administrasi pemerintahan
    desa dan penataan desa;
    f. pelayanan pembinaan administrasi pemerintahan desa dan
    penataan desa;
    g. melaksanakan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan;
    h. melaksanakan administrasi evaluasi perkembangan desa dan
    kelurahan;
    i. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Penataan Desa;
    j. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    k. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI FASILITASI KERJASAMA ANTAR DESA (FKD)

  1. Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pelayanan fasilitasi kerjasama antar desa.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Fasilitasi Kerjasama Antar Desa:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. menyiapkan bahan perencanaan fasilitasi kerjasama antar desa;
    c. perumusan kebijakan teknis fasilitasi kerjasama antar desa;
    d. pembinaan dan koordinasi fasilitasi kerjasama antar desa;
    e. pelayanan fasilitasi kerjasama antar desa;
    f. melaksanakan inventarisasi dan penyusunan kebutuhan
    pendidikan dan pelatihan perangkat desa untuk peningkatan
    pemerintahan desa (Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD);
    g. melaksanakan fasilitasi pendistribusian dan pembinaan
    pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD) Anggaran
    pendapatan dan belanja Desa (APB Des);
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanan penilaian/ pemeringkatan
    desa skala kabupaten ;
    i. melaksanakan fasilitasi kerjasama desa, pembangunan desa,
    Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), batas wilayah desa, kawasan
    perdesaan, profil/monografi desa;
    j. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa
    (RPJMD, RKPDesa dan APBDesa);
    k. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan aset desa;
    l. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi fasilitasi
    kerjasama antar desa;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (PLK).

  1. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai
    tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan
    perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang
    pemberdayaan lembaga kemasyarakatan.
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
    b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
    bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan lembaga
    kemasyarakatan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pengembangan
    manajemen pembangunan partisipatif masyarakat;
    c. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan
    pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
    d. menyelenggarakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan
    pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (PKK);
    e. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan partisipasi
    masyarakat dan keswadayaan masyarakat;
    f. menyelenggarakan pembinaan, fasilitasi dan pemanfaatan teknologi
    tepat guna (TTG) melalui posyantek;
    g. menfasilitasi penguatan lembaga kemasyarakatan dan adat;
    h. menyelenggarakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di subbidang
    pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
    i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    j. menyelenggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DAN ADAT

  1. Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    lembaga kemasyarakatan dan adat.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Lembaga Kemasyarakatan dan Adat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka
    memperkaya, melestarikan kebudayaan nasional pada umumnya
    dan kebudayaan daerah pada khususnya;
    c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelatihan lembaga
    kemasyarakatan dan adat;
    d. memfasilitasi penguatan nilai-nilai hukum adat dan hak ulayat
    masyarakat adat;
    e. melaksanakan pemasyarakatan hukum adat pada masyarakat;
    f. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Seksi
    Lembaga Kemasyarakatan dan Adat;
    g. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SEKSI MASYARAKAT HUKUM ADAT

  1. Kepala Seksi Masyarakat Hukum Adat mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan
    kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pelayanan
    masyarakat hukum adat.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Masyarakat Hukum Adat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka
    memperkaya, melestarikan kebudayaan nasional pada umumnya
    dan kebudayaan daerah pada khususnya;
    c. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pelatihan lembaga
    kemasyarakatan dan adat;
    d. memfasilitasi penguatan nilai-nilai hukum adat dan hak ulayat
    masyarakat adat;
    e. melaksanakan pemasyarakatan hukum adat pada masyarakat;
    f. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di subbidang
    pemberdayaan lembaga kemasyarakatan;
    g. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.