Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

A. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

  1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
    Pintu mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di
    bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu
    berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  2. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu
    Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
    Terpadu Satu Pintu:
    a. melaksanakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    c. mengkoordinir administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. mengkoordinir penyusunan program dan anggaran, pengelolaan
    keuangan, pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tanggga
    dan barang milik daerah/Negara;
    e. mengkoordinir penyusunan pengelolaan urusan ASN;
    v. mengkoordinir penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman
    modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu dengan prinsip
    koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan
    kepastian;
    w. mengkoordinir penerbitan dan menandatangani dokumen perizinan
    atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang yang
    dilimpahkan oleh Bupati;
    x. mengkoordinir informasi kepada satuan kerja perangkat daerah
    (SKPD) terkait, secara periodik tentang jenis, jumlah dan retribusi
    perizinan yang diterbitkan;
    y. menindaklanjuti pengaduan masyarakat dan pelaku usaha mengenai
    hal-hal yang berhubungan dengan penanaman modal dan pelayanan
    perizinan terpadu satu pintu;
    z. mengkoordinir pelaksanaan inovasi peningkatan kinerja penanaman
    modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
    aa. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban
    Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta
    melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    bb. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penatausahaan penanaman
    modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
    cc. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan
    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)-SKPD;
    dd. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD
    dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    ee. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    ff. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja dinas;
    gg. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    hh. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    ii. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    jj. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
    tugas dan fungsinya

B. SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

  1. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
    Satu Pintu mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas
    secara terpadu, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi di
    bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan, keuangan, umum dan
    kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah dan tugas-tugas
    pembantuan lainnya di lingkungan Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
    Satu Pintu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
    keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran
    pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
    satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
    Perizinan Terpadu Satu Pintu:
    a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    b. menyelenggarakan pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik
    daerah/negara;
    d. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
    pelaporan;
    f. mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan SKPD dan
    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)-SKPD;
    g. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD
    dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    h. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
    (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan
    pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sekretariat;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan
    barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Umum
    dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi di bidang program dan keuangan,
    meliputi: perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan
    keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan
    keuangan di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan
    sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program
    dan pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan
    pembukuan keuangan Dinas;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan Dinas,
    k. melaksanakan pengawasan pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja Sub Bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PERENCANAAN, PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI
PENANAMAN MODAL

  1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi
    Penanaman Modal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
    melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan
    kebijakan di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi
    penanaman modal.
  2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi
    Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman
    modal;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan,
    pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan,
    pengembangan iklim dan promosi penanaman modal; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan
    Promosi Penanaman Modal:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengembangan iklim dan
    promosi penanaman modal lingkup daerah;
    c. menyusun perencanaan, pengembangan iklim dan promosi
    penanaman modal lingkup daerah;
    d. menyelenggarakan pembinaan perencanaan, pengembangan iklim dan
    promosi penanaman modal lingkup daerah;
    e. menyelenggarakan pelayanan perencanaan, pengembangan iklim dan
    promosi penanaman modal lingkup daerah;
    f. menyelenggarakan pendokumentasian perencanaan, pengembangan
    iklim dan promosi penanaman modal lingkup daerah;
    g. mengendalikan dan mengevaluasi perencanaan, pengembangan iklim
    dan promosi penanaman modal lingkup daerah;
    h. menyelenggarakan pengembangan sistem informasi perencanaan,
    pengembangan iklim dan promosi penanaman modal lingkup daerah;
    i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama perencanaan,
    pengembangan iklim dan promosi penanaman modal lingkup daerah;
    j. meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder
    di bidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman
    modal;
    k. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    l. menyelenggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

  1. Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pelayanan perencanaan penanaman modal.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perencanaan Penanaman Modal:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. Melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan
    deregulasi/kebijakan penanaman modal lingkup daerah
    berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
    c. Melakukan pengkajian pengembangan potensi dan peluang
    penanaman modal lingkup daerah dengan mengembangkan
    badan usaha melalui kemitraan dan daya saing berdasarkan
    sektor usaha dan wilayah;
    d. melaksanakan pengadaan bahan – bahan promosi penanaman
    modal, untuk kebutuhan promosi perencanaan penanaman
    modal;
    e. menyusun petunjuk teknis perencanaan penanaman modal;
    f. membina kerjasama perencanaan penanaman modal dalam dan
    luar negeri;
    g. melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait di dalam dan
    luar negeri, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    h. melaksanakan pengadaan sarana pemasaran penanaman modal
    skala kabupaten, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    i. menyiapkan rumusan penetapan perencanaan penanaman
    modal;
    j. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    perencanaan penanaman modal;
    k. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI PENGEMBANGAN IKLIM DAN PROMOSI PENANAMAN MODAL

  1. Kepala Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan
    perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pelayanan pengembangan iklim dan promosi
    penanaman modal.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengembangan Iklim dan Promosi
    Penanaman Modal:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. menyiapkan bahan perencanaan pengembangan iklim dan
    promosi penanaman modal;
    c. perumusan kebijakan teknis pengembangan iklim dan promosi
    penanaman modal;
    d. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengembangan iklim
    dan promosi penanaman modal;
    e. menyusun dan mengusulkan deregulasi/kebijakan pengembangan
    iklim dan promosi penanaman modal;
    f. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanan koordinasi
    bidang pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
    g. melaksanakan penyusunan strategi pengembangan iklim dan
    promosi penanaman modal;
    h. melaksanakan identifikasi potensi pengembangan iklim dan
    promosi penanaman modal;
    i. melakukan pengkajian pengembangan iklim dan promosi
    penanaman modal dan peluang penanaman modal lingkup daerah
    dengan mengembangkan badan usaha melalui kemitraan dan
    daya saing berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
    j. melaksanakan peningkatan kerjasama dan partisipasi aktif
    dalam forum promosi penanaman modal lokal, nasional maupun
    internasional;
    k. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

  1. Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal
    mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
    penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di
    bidang pengendalian dan sistem informasi penanaman modal.
  2. Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi Penanaman Modal
    dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
    pengendalian dan sistem informasi penanaman modal;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    pengendalian dan sistem informasi penanaman modal;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan sistem
    informasi penanaman modal;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian
    dan sistem informasi penanaman modal;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Sistem Informasi
    Penanaman Modal:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan sistem informasi
    penanaman modal;
    c. menyusun perencanaan pengendalian dan sistem informasi
    penanaman modal;
    d. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pengendalian dan sistem
    informasi penanaman modal;
    e. menyelenggarakan pendokumentasian hasil pengendalian dan sistem
    informasi penanaman modal;
    f. mengendalikan dan mengevaluasi sistem informasi penanaman modal;
    g. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    h. menyelenggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

  1. Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pelayanan pengawasan penanaman modal.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengawasan Penanaman Modal:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. menyiapkan bahan perencanaan pengawasan penanaman modal;
    c. perumusan kebijakan teknis pengawasan penanaman modal;
    d. pembinaan dan koordinasi pengawasan penanaman modal;
    e. melaksanakan pelayanan pengawasan penanaman modal;
    f. menetapkan inventarisasi obyek pengawasan penanaman modal;
    g. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pengawasan penanaman modal;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PEMBINAAN DAN SISTEM INFORMASI
PENANAMAN MODAL

  1. Kepala Seksi Pembinaan dan Sistem Informasi Penanaman
    Modal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
    penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
    pembinaan dan koordinasi serta pelayanan pembinaan dan
    sistem informasi penanaman modal.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pembinaan dan Sistem Informasi
    Penanaman Modal:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. menyiapkan bahan perencanaan pembinaan dan sistem
    informasi penanaman modal;
    c. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan sistem
    informasi penanaman modal;
    d. membina dan mengkoordinasikan sistem informasi
    penanaman modal;
    e. melaksanakan pelayanan pembinaan dan sistem informasi
    penanaman modal;
    f. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pembinaan dan sistem informasi penanaman modal;
    g. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja seksi;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara
    periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN USAHA, NON USAHA DAN
FASILITASI DAERAH

  1. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Non Usaha dan Fasilitasi
    Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
    penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di
    bidang pelayanan perizinan usaha, non usaha dan fasilitasi daerah.
  2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Non Usaha dan Fasilitasi
    Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang pelayanan perizinan usaha, non usaha dan fasilitasi daerah;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    pelayanan perizinan usaha, non usaha dan fasilitasi daerah;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan
    usaha, non usaha dan fasilitasi daerah;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pelayanan
    perizinan usaha, non usaha dan fasilitasi daerah;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Usaha, Non Usaha dan
    Fasilitasi Daerah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. menyiapkan bahan perumusan teknis pelayanan perizinan usaha, non
    usaha dan fasilitasi daerah;
    c. menyusun perencanaan pelayanan perizinan usaha, non usaha dan
    fasilitasi daerah;
    d. menyelenggarakan pembinaan dan mengkoordinasikan pelaksanaan
    pelayanan perizinan usaha, non usaha dan fasilitasi daerah;
    e. menyelenggarakan pelayanan perizinan usaha, non usaha dan fasilitasi
    daerah;
    f. menyelenggarakan penerbitan dokumen perizinan usaha, non usaha
    dan fasilitasi daerah;
    g. menyelenggarakan pendokumentasian hasil pelayanan perizinan
    usaha, non usaha dan fasilitasi daerah;
    h. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan
    usaha, non usaha dan fasilitasi daerah;
    i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN NON USAHA

  1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non Usaha mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan
    perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pelayanan perizinan usaha dan non usaha.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Usaha dan Non
    Usaha:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. menyiapkan bahan perencanaan pelayanan perizinan usaha dan
    non usaha;
    c. merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan usaha dan
    non usaha;
    d. membina dan mengkoordinasikan pelayanan perizinan usaha dan
    non usaha;
    e. memproses dan menerbitkan dokumen pelayanan perizinan
    usaha dan non usaha sesuai kewenangan dan ketentuan yang
    berlaku;
    f. menyiapkan bahan penyusunan dan pembuatan laporan
    pelayanan perizinan usaha dan non usaha;
    g. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pelayanan perizinan usaha dan non usaha;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SEKSI PELAYANAN PERIZINAN FASILITASI DAERAH

  1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Fasilitasi Daerah mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan
    perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pelayanan perizinan fasilitasi daerah.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Fasilitasi
    Daerah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. menyiapkan bahan perencanaan pelayanan perizinan
    fasilitasi daerah;
    c. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan fasilitasi
    daerah;
    d. membina dan mengkoordinasikan pelayanan perizinan
    fasilitasi daerah;
    e. memproses dan menerbitkan dokumen perizinan fasilitasi
    daerah sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku;
    f. menyiapkan bahan penyusunan dan pembuatan laporan
    pelayanan perizinan fasilitasi daerah;
    g. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pelayanan perizinan fasilitasi daerah;
    h. melaksanakan proses dan menerbitkan dokumen perizinan
    fasilitasi daerah;
    i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja seksi;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara
    periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG PENGADUAN, KEBIJAKAN DAN PELAPORAN LAYANAN

  1. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai
    tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan
    perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang
    pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
  2. Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan penanaman modal dan
    pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    pengaduan, kebijakan dan pelaporan penanaman modal dan
    pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengaduan, kebijakan
    dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
    satu pintu;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengaduan,
    kebijakan dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan perizinan
    terpadu satu pintu;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan
    Layanan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data pengaduan,
    kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal dan pelayanan
    perizinan terpadu satu pintu;
    c. merumuskan kebijakan teknis pengaduan, kebijakan dan pelaporan
    layanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu
    pintu;
    d. menyusun perencanaan pedoman pengaduan, kebijakan dan pelaporan
    layanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu
    pintu;
    e. menyelenggarakan pembinaan dan koordinasi pengaduan, kebijakan
    dan pelaporan layanan penanaman modal dan pelayanan perizinan
    terpadu satu pintu;
    f. menyelenggarakan layanan pengaduan, kebijakan dan pelaporan
    layanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu
    pintu;
    g. menyelenggarakan pendokumentasian hasil pelayanan pengaduan,
    kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal dan pelayanan
    perizinan terpadu satu pintu;
    h. pengendalian dan evaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan
    layanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu
    pintu;
    i. menyelenggarakan pengkajian dan penelitian pengaduan, kebijakan
    dan pelaporan layanan, sesuai ketentuan dan standar yang
    ditetapkan;
    j. menyelenggarakan pengembangan dan pemanfaatan pengaduan,
    kebijakan dan pelaporan layanan penanaman modal dan pelayanan
    perizinan terpadu satu pintu;
    k. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.1 KEPALA SEKSI PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN
PENYULUHAN

  1. Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan Penyuluhan
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pelayanan pengaduan masyarakat dan penyuluhan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan
    Penyuluhan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. menyiapkan bahan perencanaan pelayanan pengaduan
    masyarakat dan penyuluhan penanaman modal dan pelayanan
    perizinan terpadu satu pintu;
    c. perumusan kebijakan teknis pelayanan pengaduan masyarakat
    dan penyuluhan penanaman modal dan pelayanan perizinan
    terpadu satu pintu;
    d. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasikan pelayanan
    pengaduan masyarakat dan penyuluhan penanaman modal dan
    pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
    e. melayani pengaduan masyarakat dan penyuluhan layanan;
    f. menyimpan dan memelihara pengaduan masyarakat dan
    penyuluhan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu
    satu pintu;
    g. menyiapkan bahan penyusunan dan pembuatan laporan
    pelayanan pengaduan masyarakat dan penyuluhan penanaman
    modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
    h. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pelayanan pengaduan masyarakat dan penyuluhan penanaman
    modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
    i. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.2 KEPALA SEKSI PELAYANAN PENDATAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

  1. Kepala Seksi Pelayanan Pendataan, Evaluasi dan Pelaporan
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan
    dan koordinasi serta pelayanan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pelayanan Pendataan, Evaluasi dan
    Pelaporan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. menyiapkan bahan perencanaan pelayanan pendataan,
    evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan
    perizinan terpadu satu pintu;
    c. perumusan kebijakan teknis pelayanan pendataan, evaluasi
    dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan perizinan
    terpadu satu pintu;
    d. membina dan mengkoordinasikan pelayanan pendataan,
    evaluasi dan pelaporan penanaman modal dan pelayanan
    perizinan terpadu satu pintu;
    e. melaksanakan pelayanan pendataan, evaluasi dan
    pelaporan penanaman modal dan pelayanan perizinan
    terpadu satu pintu;
    f. menyiapkan bahan penyusunan pembuatan laporan
    pelayanan pendataan, evaluasi dan pelaporan penanaman
    modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
    g. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pelayanan pendataan, evaluasi dan pelaporan penanaman
    modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja seksi;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara
    periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.