Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  7. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

 

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN

A. KEPALA DINAS PENDIDIKAN

  1. Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang operasional pendidikan, kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
  2. Kepala Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.

Rincian Tugas Kepala Dinas Pendidikan:
a. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas Pendidikan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
f. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
g. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar serta pendidikan non formal;
h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pemantauan, pelaksanaan, pengendalian pengawasan, pelaporan dan evaluasi di bidang operasional pendidikan, kurikulum dan pengendalian mutu pendidikan, pendidik dan tenaga kependidikan serta sarana dan prasarana pendidikan;
i. mengkoordinir penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dan atau perizinan di bidang pendidikan;
j. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
k. mengkoordinir penyusunan laporan keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD;
l. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan LKjIP Pemerintah Daerah;
m. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
n. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
o. pelaksanaan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat Daerah;
p. mengkoordinir penyelenggaraan sosialisasi urusan pendidikan;
q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/unit kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
r. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan, evaluasi pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
s. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
t. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Dinas;
u. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
v. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN

  1. Sekretaris Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Pendidikan:
    a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik daerah/negara; d. pengelolaan urusan kepegawaian;
    e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
    f. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sekretariat;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
    c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
    d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas,
    e. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

  1. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program:
    a. menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

  1. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
  2. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
    a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    h. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    i. menyelenggarakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    j. menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan ujian nasional pendidikan non formal;
    l. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten;
    m. melaksanakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten;
    n. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal skala kabupaten;
    o. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal skala kabupaten;
    p. membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan non formal;
    q. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
    r. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
    s. melaksanakan supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
    t. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    u. melaksanakan verifikasi atau validasi data yang berkaitan dengan kurikulum dari hasil peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan;
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI KURIKULUM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

  1. Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan pendidikan non formal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal:
    a. menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, pengembangan dan penyuluhan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi serta supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK, PEMBANGUNAN KARAKTER PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

  1. Kepala Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik, pembangunan karakter paud dan pendidikan non formal.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Peserta Didik, Pembangunan Karakter PAUD dan Pendidikan Non Formal:
    a. menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, pengawasan, pengembangan dan penyuluhan peserta didik, pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi serta supervisi pengembangan peserta didik, pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal;
    j. melaksanakan pengembangan potensi, bakat dan minat serta kreativitas siswa melalui kegiatan lomba-lomba;
    k. melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
    l. melaksanakan pengumpulan dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar tahap akhir;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PENDIDIKAN DASAR

  1. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan dasar.
  2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan dasar;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan dasar;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan pendidikan dasar;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan pendidikan dasar; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar:
    a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan pendidikan dasar;
    h. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pendidikan dasar;
    i. menyelenggarakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar;
    j. menyelenggarakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar;
    k. menyelenggarakan bantuan pelaksanaan ujian nasional Pendidikan Dasar;
    l. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten;
    m. menyelenggarakan penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala kabupaten;
    n. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada Pendidikan Dasar skala kabupaten;
    o. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan dasar skala kabupaten;
    p. menyelenggarakan bantuan pemerintah dalam akreditasi pendidikan dasar;
    q. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan;
    r. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional;
    s. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
    t. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan dasar;
    u. melaksanakan verifikasi atau validasi data yang berkaitan dengan kurikulum dari hasil peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan;
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN PENDIDIKAN DASAR

  1. Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian pendidikan dasar.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kurikulum dan Penilaian Pendidikan Dasar:
    a. menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan, pengembangan dan penyuluhan kurikulum dan penilaian pendidikan dasar;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi serta supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan dasar;
    g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum dan penilaian pendidikan dasar;
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER PENDIDIKAN DASAR

  1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Pendidikan Dasar:
    a. menyusun rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang pembinaan, pengawasan, pengembangan dan penyuluhan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi serta supervisi pengembangan peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan dasar;
    g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sosialisasi kerangka dasar pembangunan karakter pendidikan dasar;
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan sosialisasi dan fasilitasi implementasi pembangunan karakter pendidikan dasar;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pembangunan karakter pendidikan dasar;
    j. melaksanakan pengembangan potensi, bakat dan minat serta kreativitas siswa melalui kegiatan lomba-lomba;
    k. melaksanakan pencatatan dan pemeriksaan keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah;
    l. melaksanakan pengumpulan dokumentasi dan laporan hasil evaluasi belajar tahap akhir;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG SARANA DAN PRASARANA

  1. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang sarana dan prasarana pendidikan.
  2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Sarana dan Prasarana:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
    h. menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan;
    i. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;
    j. menyelenggarakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan;
    k. menyelenggarakan pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal;
    l. melaksanakan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan terhadap penggunaan sarana dan prasarana pendidikan;
    m. menyelenggarakan validasi data yang berkaitan dengan sarana dan prasarana pendidikan dari hasil peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan;
    n. melaksanakan koordinasi pembinaan manajeman pengelolaan dan penatausahaan aset sarana dan prasarana pendidikan dengan unit kerja terkait;
    o. melaksanakan penyiapan data dalam rangka penilaian aset sarana dan prasarana pendidikan;
    p. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    r. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI KELEMBAGAN DAN SARANA PRASARANA PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

  1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    f. menyusun rencana pemenuhan standar nasional Kelembagaan dan Sarana Prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    g. melaksanakan pengkajian/analisa usulan pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru dan sarana pendidikan lainnya tingkat satuan pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    i. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian aset sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    j. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik sarana dan prasarana PAUD dan Pendidikan Non Formal secara berkala;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DASAR

  1. Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan dasar.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
    f. menyusun rencana pemenuhan standar nasional Kelembagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar;
    g. melaksanakan pengkajian/analisa usulan pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru dan sarana pendidikan lainnya tingkat satuan Pendidikan Dasar;
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyediaan, pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana Pendidikan Dasar;
    i. menyiapkan bahan pelaksanaan penilaian aset sarana dan prasarana Pendidikan Dasar;
    j. melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana yang dilaksanakan oleh Pendidikan Dasar;
    k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik sarana dan prasarana Pendidikan Dasar secara berkala;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. KEPALA BIDANG PEMBINAAN KETENAGAAN

  1. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ketenagaan.
  2. Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bidang pembinaan ketenagaan;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas.
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yangmenjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. merumuskan kebijakan teknis di bidang Pembinaan Ketenagaan;
    h. menyelenggarakan perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
    i. menyelenggarakan pengusulan pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
    j. menyelenggarakan pengusulan pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam rangka pemerataan terhadap kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
    k. menyelenggarakan pengusulan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
    l. melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal;
    m. mengusulkan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundangundangan.
    n. melaksanakan verifikasi atau validasi data yang berkaitan dengan pendidik dan tenaga kependidikan dari hasil peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan;
    o. melaksanakan pengelolaan dan penyajian data statistik tenaga pendidik dan kependidikan;
    p. melaksanakan validasi sertifikasi tenaga pendidik dan kependidikan;
    q. menyelenggarakan pemberdayaan peranan warga sekolah;
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.1 KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL.

  1. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pedidikan Non Formal.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terhadap pengawasan dan pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    g. menyusun rencana kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal sesuai kewenangannya;
    h. menyiapkan usulan Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal sesuai kewenangannya;
    i. menyiapkan usulan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    k. menyiapkan usulan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
    l. melaksanakaan pendataan dan pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    m. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    n. melaksanakan uji kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    o. melaksanakan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Guru pada PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    p. melaksanakan pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada PAUD dan Pendidikan Non Formal; q. melaksanakan pembinaan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) pada PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    r. melaksanakan pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP/MGMD (Musyawarah Guru Mata Diklat) pada PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    s. melaksanakan pembinaan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) pada Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal;
    t. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    u. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    v. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.2 KEPALA SEKSI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR.

  1. Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis terhadap pengawasan dan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
    g. menyusun rencana kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar sesuai kewenangannya;
    h. menyiapkan usulan Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan dasar sesuai kewenangannya;
    i. menyiapkan usulan dan menyelenggarakan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
    k. menyiapkan usulan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
    l. melaksanakaan pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
    m. melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas-tugas pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
    n. melaksanakan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar;
    o. melaksanakan pembinaan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan Guru pada Pendidikan Dasar;
    p. melaksanakan pembinaan Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) pada Pendidikan Dasar;
    q. melaksanakan pembinaan Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKPS) pada Pendidikan Dasar;
    r. melaksanakan pembinaan Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP/MGMD (Musyawarah Guru Mata Diklat) pada Pendidikan Dasar;
    s. melaksanakan pembinaan Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) pada Pendidikan Dasar;
    t. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Seksi;
    u. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    v. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    x. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.