Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

A. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

  1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai
    tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengendalian
    penduduk dan keluarga berencana.
  2. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana:
    a. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. mengkoordinir penyusunan program dan anggaran;
    e. mengkoordinir pengelolaan keuangan;
    f. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tanggga dan barang milik
    daerah/negara;
    g. mengkoordinir pengelolaan urusan ASN;
    h. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis di bidang pengendalian
    penduduk dan keluarga berencana;
    i. menyusun kebijakan teknis di bidang keluarga berencana, pemberdayaan
    perempuan dan perlindungan anak;
    j. mengkoordinir penyelenggaraan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan
    kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan, pelayanan keluarga
    berencana dan perlindungan anak;
    k. mengkoordinir penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
    umum di bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan
    perlindungan anak;
    l. mengkoordinir penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian teknis
    urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    m. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis
    dan rencana kerja Dinas;
    n. mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja
    Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD;
    o. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD serta
    LKjIP Pemerintah Daerah;
    p. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas
    pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
    q. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar
    Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah
    sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan
    atas pelaksanaannya;
    r. mengkoordinir penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (PK);
    s. melaksanakan koordinasi dengan instansi/unit kerja terkait untuk
    mendukung pelaksanaan tugas;
    t. mengkoordinir pelaksanaan kerjasama dengan unit kerja terkait untuk
    mendukung pelaksanaan tugas;
    u. mengkoordinir penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    v. mengkoordinir penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Dinas;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

  1. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
    mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan,
    keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di
    lingkungan Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
    dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
    fungsi Dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan Dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan
    Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga
    Berencana:
    a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik
    daerah/negara;
    d. pengelolaan urusan kepegawaian;
    e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
    pelaporan;
    f. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik
    (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja sekretariat;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu
    Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi
    ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, perlengkapan, arsip,
    dokumentasi dan penataan barang milik daerah/negara di lingkungan
    Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Umum dan
    Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan,
    perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penatalaksanaan pengelolaan
    barang milik daerah/negara serta perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu
    Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi
    di bidang program dan keuangan, meliputi: perencanaan, evaluasi dan
    pelaporan, pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi
    serta pelaporan keuangan di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan
    rencana kerja Sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai dengan
    rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan
    pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
    keuangan Dinas;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
    keuangan dinas;
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    q. pemberian usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

  1. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
    mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan
    perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang
    pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan di lingkup
    pemerintah daerah, untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah
    daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
  2. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
    dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian
    penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk,
    penyuluhan dan penggerakan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengendalian
    penduduk, penyuluhan dan penggerakan; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan
    Penggerakan :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan rencana
    kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. perumusan kebijakan teknis pengendalian penduduk, penyuluhan dan
    penggerakan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    e. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar
    berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang
    berlaku;
    f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian
    penduduk, penyuluhan dan penggerakan;
    h. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
    dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum
    dan kualitas keluarga;
    i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
    pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
    ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    j. menyelenggarakan penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan
    pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
    ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    k. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
    pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
    bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    l. menyelenggarakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
    kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
    perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas
    keluarga;
    m. menyelenggarakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender
    dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik
    hukum dan kualitas keluarga;
    n. mengkoordinir perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
    dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial,
    politik hukum dan kualitas keluarga;
    o. menyelenggarakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
    gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    p. mengkoordinir perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
    analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi,
    sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    q. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
    gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    r. menyelenggarakapenyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
    gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga;
    s. menyelenggarakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
    penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi, sosial, politik
    hukum dan kualitas keluarga;
    t. menyelenggarakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender;
    u. menyelenggarakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
    penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan
    kesetaraan gender dan hak anak; dan
    v. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
    gender di bidang ekonomi, sosial, politik hukum dan kualitas keluarga.
    w. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    x. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    y. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI ADVOKASI DAN PENGGERAKAN

  1. Kepala Seksi Advokasi dan Pengggerakan mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan
    kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta pemantauan evaluasi di
    bidang advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi.
  2. Rincian tugas Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang.
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
    gender dan pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan
    hukum;
    d. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan
    pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
    sosial, politik dan hukum;
    e. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
    pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
    di bidang sosial, politik dan hukum;
    f. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan
    pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang
    sosial, politik dan hukum;
    g. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
    penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
    pemberdayaan perempuan di bidang sosial, politik dan hukum;
    h. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
    pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
    di bidang sosial, politik dan hukum;
    i. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
    dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan
    hukum;
    j. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
    pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
    bidang sosial, politik dan hukum;
    k. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan, pengolahan,
    analisis dan penyajian data dan informasi gender di bidang sosial,
    politik dan hukum;
    l. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
    gender di bidang sosial, politik dan hukum;
    m. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengumpulan,
    pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
    bidang sosial, politik dan hukum;
    n. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
    penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan
    penyajian data dan informasi gender di bidang sosial, politik dan
    hukum;
    o. penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender di bidang sosial,
    politik dan hukum;
    p. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan
    perempuan di bidang sosial, politik dan hukum; dan
    q. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
    gender di bidang sosial, politik dan hukum;
    r. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi advokasi dan
    penggerakan;
    s. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    t. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja seksi;
    u. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    v. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 SEKSI PENYULUHAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK

  1. Kepala Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pelaksanaan
    terhadap penyuluhan dan pengendalian penduduk.
  2. Rincian Tugas Seksi Penyuluhan dan Pengendalian Penduduk:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Dinas
    sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
    menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    pelaksanaan pelayanan keluarga berencana;
    f. melaksanakan dukungan pelayanan keluarga berencana baik rutin
    maupun terpadu;
    g. melaksanakan dukungan pelayanan rujukan keluarga berencana dan
    kesehatan reproduksi;
    h. melaksanakan operasionalisasi jaminan dan pelayanan keluarga
    berencana;
    i. melaksanakan pembinaan terhadap peserta keluarga berencana (aktif
    maupun baru);
    j. melaksanakaan sosialisasi peningkatan partisipasi peserta keluarga
    berencana dan orang yang belum mendapatkan pelayanan keluarga
    berencana (Unmet Need);
    k. melaksanakan pengembangan layanan komunikasi dan informasi
    terhadap peningkatan layanan edukasi keluarga berencana dan
    kesehatan reproduksi;
    l. melaksanakan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan
    pelayanan keluarga berencana dan pembinaan penyuluh keluarga
    berencana;
    m. melaksanakan pengayoman terhadap pemakaian/penggunaan alat
    kontrasepsi dan non kontrasepsi;
    n. melaksanakan perencanaan dan penyediaan sarana dan prasarana
    pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang
    lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata;
    o. melaksanakan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara
    kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan
    kelompok rentan;
    p. melaksanakan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan
    promosi kesehatan reproduksi;
    q. melaksanakan informed choice dan informed consent dalam program
    keluarga berencana;
    r. melaksanakan penanggulangan efek samping, komplikasi dan
    kegagalan pemakaian kontrasepsi dan non kontrasepsi;
    s. melaksanakan penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta
    kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
    t. melakukan pemantauan dan pengawasan standar mutu pelayanan
    kontrasepsi dan kelayakan tempat pelayanan keluarga berencana;
    u. menyusun dan menetapkan perkiraan sasaran pelayanan keluarga
    berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran
    peningkatan partisipasi pria, sasaran “Unmet Need”, sasaran
    penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran
    kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;
    v. melaksanakan pemantauan dan pelaporan tingkat drop out peserta
    keluarga berencana;
    w. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam rangka
    peningkatan mutu dan kualitas pelayanan keluarga berencana;
    x. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi penyuluhan
    dan pengendalian penduduk;
    y. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    z. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja seksi;
    aa. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    bb. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

  1. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan
    Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas penyiapan
    perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,
    prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta
    pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyiapan perumusan
    dan pelaksanaan kebijakan operasional sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
  2. Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
    Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keluarga
    berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana,
    pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keluarga
    berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan
    Perempuan dan Perlindungan Anak:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas.
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. perumusan kebijakan teknis keluarga berencana, pemberdayaan
    perempuan dan perlindungan anak;
    d. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
    pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
    rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
    kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    e. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
    perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
    rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
    kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    f. menyelenggarakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di
    bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di
    dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
    dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    g. menyelenggarakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan di
    bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di
    dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
    dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    h. menyelenggarakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang
    pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam
    rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
    kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    i. menyelenggarakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang
    perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam
    rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan
    kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    j. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di
    bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di
    dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
    dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    k. menyelenggarakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
    kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
    kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
    situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
    orang;
    l. menyelenggarakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
    kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap
    perempuan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
    situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
    orang;
    m. menyelenggarakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
    kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan perempuan korban
    kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam
    situasi darurat dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan
    orang;
    n. menyelenggarakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi penerapan kebijakan di bidang pencegahan dan penanganan
    kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di bidang
    ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
    tindak pidana perdagangan orang;
    o. menyelenggarakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan
    pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
    bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
    dari tindak pidana perdagangan orang;
    p. menyelenggarakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
    penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang pencegahan dan
    penanganan kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, di
    bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
    dari tindak pidana perdagangan orang;
    q. menyelenggarakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
    penyedia layanan perlindungan perempuan di bidang perlindungan dan
    pemberdayaan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di
    bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta
    dari tindak pidana perdagangan orang;
    r. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
    bidang pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan di
    dalam rumah tangga, di bidang ketenagakerjaan, dalam situasi darurat
    dan kondisi khusus serta dari tindak pidana perdagangan orang;
    s. menyelenggarakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
    penerapan kebijakan di bidang perlindungan dan pemberdayaan
    perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, di bidang
    ketenagakerjaan, dalam situasi darurat dan kondisi khusus serta dari
    tindak pidana perdagangan orang;
    t. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
    perlindungan khusus anak;
    u. menyelenggarakan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
    perlindungan khusus anak;
    v. menyelenggarakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
    kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    w. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan
    kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    x. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi
    anak yang memerlukan perlindungan khusus;
    y. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di
    bidang perlindungan khusus anak;
    z. menyelenggarakan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,
    pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
    terhadap perempuan dan anak;
    aa. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
    pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi kekerasan
    terhadap perempuan dan anak;
    bb. menyelenggarakan penyiapan perumusan kajian kebijakan
    pengumpulan,pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
    kekerasan terhadap perempuan dan anak;
    cc. menyelenggarakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
    kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
    informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak;
    dd. menyelenggarakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
    kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
    informasi kekerasan terhadap perempuan dan anak; penyiapan bahan
    pemberian bimbingan teknis dan supervisi ;
    ee. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi
    kekerasan terhadap perempuan dan anak;
    ff. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    gg. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    hh. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    ii. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    jj. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    kk. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN DAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA

  1. Kepala Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan
    Keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
    penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
    pembinaan dan koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pembinaan
    dan peningkatan kesertaan ber – KB serta melakukan penyiapan
    melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan
    pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria
    serta pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana,
    ketahanan, dan kesejahteraan keluarga.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Keluarga Berencana, Ketahanan dan
    Kesejahteraan Keluarga :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga
    berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
    e. pelaksanaan penyelenggaraan norma, standar prosedur dan
    kriteria di bidang keluarga berencana, ketahanan dan
    kesejahteraan keluarga;
    f. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian dan
    pendistribusian alat obat kontrasepsi di Kabupaten;
    g. pelaksanaan pelayanan keluarga berencana di Kabupaten;
    h. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pembinaan
    ketahanan remaja;
    i. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang bina keluarga
    lansia dan rentan;
    j. pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan
    keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
    k. pelaksanaan pembinaan kesertaan Ber KB di Kabupaten;
    l. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi keluarga
    berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

  1. Kepala Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan
    perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta pemantauan dan evaluasi pembinaan pemberdayaan
    perempuan dan perlindungan anak.
  2. Rincian Tugas Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
    Anak:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan
    pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di
    bidang ekonomi;
    e. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
    pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
    perempuan di bidang ekonomi;
    f. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan
    pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan
    perempuan di bidang ekonomi;
    g. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
    kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
    pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
    h. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
    kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
    pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
    i. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan
    gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
    j. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
    penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan
    pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
    k. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan,
    pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi gender di
    bidang ekonomi;
    l. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
    informasi gender di bidang ekonomi;
    m. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
    informasi gender di bidang ekonomi;
    n. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
    kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
    dan informasi gender di bidang ekonomi;
    o. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan
    pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data dan
    informasi gender di bidang ekonomi;
    p. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi penerapan kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis
    dan penyajian data dan informasi gender di bidang ekonomi;
    q. melaksanakan penyiapan pelembagaan pengarusutamaan gender
    di bidang ekonomi;
    r. melaksanakan penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan
    pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi;
    s. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan
    kebijakan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data
    dan informasi gender di bidang ekonomi.
    t. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang
    perlindungan khusus anak;
    u. melaksanakan penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan
    di bidang perlindungan khusus anak;
    v. melaksanakan penyiapan perumusan kajian kebijakan di bidang
    perlindungan khusus anak;
    w. melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan
    kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    x. melaksanakan penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi
    kebijakan dibidang perlindungan khusus anak;
    y. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus
    anak;
    z. melaksanakan penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga
    penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
    khusus;
    aa. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan
    penerapan kebijakan di bidang perlindungan khusus anak;
    bb. penyiapan perumusan kebijakan pengumpulan, pengolahan,
    analisis dan penyajian data dan informasi di bidang perlindungan
    khusus anak;
    cc. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pengumpulan,
    pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
    perlindungan khusus anak;
    dd. penyiapan perumusan kajian kebijakan pengumpulan,
    pengolahan, analisis dan penyajian data dan informasi di bidang
    perlindungan khusus anak;
    ee. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia
    layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
    ff. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
    gg. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    hh. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    ii. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    jj. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    kk. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    ll. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.