Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi

Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN, KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI

A. KEPALA DINAS PERDAGANGAN, KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI

  1. Kepala Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi mempunyai
    tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perdagangan,
    ketenagakerjaan dan koperasi berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
    pembantuan.
  2. Kepala Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi:
    a. melaksanakan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. mengkoordinir penyusunan program dan anggaran, pengelolaan
    keuangan, pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan
    barang milik daerah/negara;
    e. mengkoordinir penyusunan pengelolaan urusan ASN;
    f. mengkoordinir pelayanan administrasi perdagangan, ketenagakerjaan
    dan koperasi;
    g. mengkoordinir penetapan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk
    koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kecamatan dalam 1
    (satu) daerah kabupaten;
    h. mengkoordinir penetapan penerbitan izin pembukaan kantor cabang,
    cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk
    koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kecamatan dalam 1
    (satu) daerah kabupaten;
    i. mengkoordinir penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi
    yang wilayah keanggotaannya lintas daerah kecamatan dalam 1 (satu)
    daerah kabupaten;
    j. mengkoordinir penetapan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi
    simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah
    keanggotaannya lintas daerah kecamatan dalam 1 (satu) daerah
    kabupaten;
    k. mengkoordinir penetapan hasil penilaian kesehatan koperasi simpan
    pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya
    lintas daerah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
    l. mengoordinasikan pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi
    yang wilayah lintas daerah kecamatan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
    m. mengoordinasikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang
    keanggotaannya lintas daerah kecamatan dalam 1 (satu) daerah
    kabupaten;
    n. mengoordinasikan pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui
    pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan
    dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
    o. mengoordinasikan pengembangan usaha kecil dengan orientasi
    peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
    p. menerbitkan dan menandatangani dokumen perdagangan,
    ketenagakerjaan dan koperasi;
    q. mengkordinir pelaksanaan inovasi peningkatkan kinerja perdagangan,
    ketenagakerjaan dan koperasi;
    r. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban
    Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan
    evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    s. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan penatausahaan perdagangan,
    ketenagakerjaan dan koperasi;
    t. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)-SKPD;
    u. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan bahan LKPJ, LPPD, ILPPD
    dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    v. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    w. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Dinas;
    x. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; dan
    y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS PERDAGANGAN, KETENAGAKERJAAN DAN KOPERASI

  1. Sekretaris Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi mempunyai
    tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan
    pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan,
    tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan
    Dinas.
  2. Sekretaris Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
    dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
    fungsi Dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan Dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan Satuan
    Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
    d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan
    Koperasi:
    a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik
    daerah/negara;
    d. menyelenggarakan pengelolaan urusan ASN;
    e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
    pelaporan;
    f. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)-SKPD;
    g. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan bahan LKPJ, LPPD,
    ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah
    Daerah;
    h. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    i. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sekretariat;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang
    milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian Umum
    dan Kepegawaian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan dan pelaksanaan
    perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta pengukuran
    indeks pembangunan ketenagakerjaan;
    d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi ketenagakerjaan;
    e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan data dan informasi
    serta perencanaan tenaga kerja makro dan mikro serta
    pengukuran indeks pembangunan ketenagakerjaan;
    f. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    g. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bagian;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan
    keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan
    keuangan di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja secretariat:
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai
    dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program
    dan pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan
    pembukuan keuangan dinas;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan Dinas,
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

  1. Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
    dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan.
  2. Kepala Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
    fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
    perdagangan;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    perdagangan;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan;
    dan
    e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Perdagangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis perdagangan;
    c. mnyelenggarakan penyusunan perencanaan, pengembangan
    perdagangan;
    d. menyelenggarakan pelaksanaan pembinaan perdagangan;
    e. menyelenggarakan melaksanakan pelayanan perencanaan,
    pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
    f. menyelenggarakan pendokumentasian perencanaan, pengembangan
    iklim dan promosi penanaman modal;
    g. menyelenggarakan pengendalian dan mengevaluasi perencanaan,
    pengembangan perdangan;
    h. menyelenggarakan pelaksanaan pengembangan sistem informasi
    perdagangan;
    i. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama perdagangan;
    j. meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan dengan stakeholder di
    bidang perdagangan;
    k. menyelenggarakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perdagangan.
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI PENGAWASAN PERIZINAN PERDAGANGAN DAN
STABILISASI HARGA

  1. Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan dan
    Stabilisasi Harga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam
    penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis,
    pembinaan dan koordinasi serta pengawasan perizinan perdagangan
    dan stabilisasi harga.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengawasan Perizinan Perdagangan dan
    Stabilisasi Harga:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. perumusan kebijakan teknis pengawasan perizinan perdagangan
    dan stabilisasi harga;
    c. melaksanakan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan;
    d. melaksanakan penyusunan kebijakan, pedoman, petunjuk
    pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan
    jasa;
    e. melaksanakan pengawasan barang beredar dan jasa serta
    penegakan hukum;
    f. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang
    beredar dan jasa;
    g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan jasa
    bisnis dan jasa distribusi;
    h. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar
    dan jasa;
    i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
    evaluasi izin usaha perdagangan barang kategori dalam
    pengawasan;
    j. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan perlindungan
    konsumen;
    k. melaksanakan sosialisasi, informasi dan publikasi tentang
    perlindungan konsumen;
    l. melaksanakan pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa
    konsumen;
    m. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
    evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga;
    n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
    evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam
    negeri;
    o. melaksanakan pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran
    petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi
    dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan
    elektronika;
    p. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    perencanaan penanaman modal;
    q. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERDAGANGAN

  1. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta sarana
    dan prasarana perdagangan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Perdagangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan
    penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib
    daftar perusahaan;
    c. menyiapkan bahan perencanaan sarana dan prasarana
    perdagangan;
    d. perumusan kebijakan teknis sarana dan prasarana perdagangan;
    e. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola sarana dan
    prasarana distribusi perdagangan masyarakat;
    f. melakukan pelayanan sarana dan prasarana perdagangan di
    tingkat kabupaten;
    g. melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana
    perdagangan di sektor perdagangan;
    h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan sarana dan
    prasarana perdagangan jasa bisnis dan jasa distribusi;
    i. melaksanakan dukungan sarana dan prasarana, pembinaan dan
    pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di
    daerah perbatasan, pedalaman, terpencil dan pulau terluar;
    j. melaksanakan pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah
    melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi
    legal oleh pemerintah;
    k. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, monitoring dan
    evaluasi sarana dan prasarana perdagangan (pasar/toko modern
    dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran,
    konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
    l. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Seksi
    Sarana dan Prasarana Perdagangan;
    m. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG TENAGA KERJA

  1. Kepala Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
    dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang tenaga kerja.
  2. Kepala Bidang Tenaga Kerja dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
    fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
    tenaga kerja;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    tenaga kerja;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja;
    dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Tenaga Kerja:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas:
    b. Menyelenggarakan penyusunan dan melaksanakan rencana kerja Bidang
    berdasarkan rencana kerja Dinas;
    c. koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
    d. menyelengarakan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja
    yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
    e. menyelenggarakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia
    lembaga pelatihan kerja swasta;
    f. menyelenggarakan perencanaan pemberian izin kepada lembaga
    pelatihan kerja swasta;
    g. menyelenggarakan penyebarluaskan infomasi produktivitas kepada
    perusahaan kecil;
    h. menyelenggarakan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas
    kepada perusahaan kecil;
    i. menyelenggarakan koodinasi pengukuran produktivitas tingkat
    kabupaten;
    j. menyelenggarakan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
    k. menyelenggarakan koordinasi pemberian dan penyebarluaskan informasi
    pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan
    pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
    l. menyelenggarakan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam
    pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada
    masyarakat;
    m. menyelenggarakan koordinasi perantara kerja dalam pelayanan antar
    kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
    n. menyelenggarakan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga
    penempatan tenaga kerja swasta;
    o. menyelenggarakan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian
    kerja yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
    p. menyelenggarakan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan
    perjanjian kerja bersama daerah kabupaten;
    q. menyelenggarakan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja
    bersama daerah kabupeten
    r. menyelenggarakan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan
    perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
    s. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja
    Sama Bipartit di perusahaan;
    t. pengendalian dan evaluasi pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan
    tenaga kerja;
    u. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja bidang;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN PERLUASAN
KESEMPATAN KERJA

  1. Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan
    Kerja mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan
    koordinasi serta penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan
    kerja.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan
    Kesempatan Kerja:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan
    pengantar kerja dan petugas antar kerja;
    c. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pemberian
    informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, dan
    perantara kerja;
    d. melaksanakan pembuatan rencana kerja tentang perantara kerja
    dalam pelayanan kerja;
    e. melaksanakan perencanaan sumber daya manusia pemberian
    izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
    f. melaksanakan penyusunan kesiapan sarana dan prasarana
    perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja
    swasta;
    g. melaksanakan penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi
    lembaga penempatan tenaga kerja swasta;
    h. melaksanakan penyusunan kesiapan sumber daya manusia
    untuk pelayanan penerbitan perpanjangan IMTA;
    i. melaksanakan pemantauan dan mengevaluasi hasil penerbitan
    perpanjangan IMTA;
    j. melaksanakan rencana penyiapan sumber daya manusia terkait
    pelayanan penandatangan perjanjian kerja;
    k. melaksanakan rencana penyediaan sumber daya manusia untuk
    jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan
    kesempatan kerja kepada masyarakat;
    l. melaksanakan rencana penyediaan sarana dan prasarana
    pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada
    masyarakat;
    m. melaksanakan rencana kerja tentang pengembangan dan
    perluasan kesempatan kerja;
    n. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di seksi
    penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;
    o. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    p. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    r. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PELATIHAN DAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

  1. Kepala Seksi Pelatihan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan
    dan koordinasi serta pelatihan dan jaminan sosial tenaga
    kerja.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pelatihan dan Jaminan Sosial
    Tenaga Kerja:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan pengumpulan bahan informasi regulasi
    bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;
    c. melaksanakan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang
    pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
    d. melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan kerja bagi
    sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
    e. melaksanakan rancangan kesiapan materi pelatihan kerja;
    f. melaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi lembaga
    pelatihan kerja swasta;
    g. melaksanakan pengumpulan bahan verifikasi infomasi
    regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan
    kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
    h. melaksanakan penyusunan persiapan sarana dan
    prasarana perizinan lembaga pelatihan kerja swasta;
    i. melaksanakan penentuan pemberian tanda daftar lembaga
    pelatihan kerja;
    j. melaksanakan penyiapan pelaksanaan analisis kebutuhan
    pelatihan;
    k. melaksanakan penyiapan instruktur dengan tenaga
    pelatihan;
    l. melaksanakan penyiapan calon peserta pelatihan kerja;
    m. membuat konsep pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
    pelatihan kerja;
    n. merencanakan penyiapan sumber daya manusia terkait
    pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan
    pemberi kerja;
    o. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk
    pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada
    pencari kerja dan pemberi kerja
    p. menyiapkan, merencanakan dan memantau promosi
    peningkatan produktivitas;
    q. menyiapkan sumber daya manusia bidang konsultasi
    produktivitas;
    r. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami
    aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian
    kerja bersama;
    s. menyiapkan bahan dalam rangka membentuk
    kelembagaan di perusahaan melalui PK, PP, PKB dan
    lembaga kerja Bipartit;
    t. membuat konsep pendaftaran perjanjian kerja bersama di
    kabupaten/Kota;
    u. menyiapkan SDM yang memahami ketentuan pengupahan
    dan jaminan sosial tenaga kerja;
    v. menyiapkan bahan pengembangan sistem pengupahan
    dan jaminan sosial tenaga kerja;
    w. menyiapkan penyusunan bahan penetapan upah
    minimum kabupaten/kota dan sektoral;
    x. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengupahan
    jaminan sosial tenaga kerja;
    y. menyiapkan sumber daya manusia yang memahami
    pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan
    industrial;
    z. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya
    penyelesaian hubungan industri, mogok kerja dan
    penutupan perusahaan;
    aa. menyiapkan sumber daya manusia bidang pengukuran
    produktivitas;
    bb. menyiapkan data dan metode pengukuran produktivitas;
    cc. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Seksi
    Pelatihan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
    dd. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    ee. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja seksi;
    ff. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara
    periodik;
    gg. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    hh. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan
    sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    ii. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG KOPERASI, UMKM DAN PERINDUSTRIAN

  1. Kepala Bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, umkm dan
    perindustrian.
  2. Kepala Bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian dalam melaksanakan
    tugasnya menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
    koperasi, UMKM dan perindustrian;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    koperasi, UMKM dan perindustrian;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, UMKM dan
    perindustrian;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Koperasi, UMKM
    dan Perindustrian; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Koperasi, UMKM dan Perindustrian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. menyeleggarakan verifikasi data dan jumlah koperasi yang akurat;
    c. menyeleggarakan verifikasi data dan jumlah koperasi simpan
    pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
    d. menyeleggarakan koordinasi dan memverifikasi dokumen izin usaha
    simpan pinjam untuk koperasi;
    e. mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan Koperasi, UMKM
    mengoordinasikan pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar
    koperasi dan pembubaran koperasi dan Perindustrian;
    f. mengoordinasikan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan
    laporan tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
    g. menyeleggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi yang wilayah
    keanggotaan dalam daerah kabupaten/Kota
    h. menyeleggarakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi simpan
    pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam
    daerah kabupaten/Kota;
    i. menyeleggarakan upaya penciptaan iklim usaha simpan pinjam yang
    sehat melalui penilaian koperasi;
    j. menyeleggarakan pelaksanaan penyediaan data kesehatan koperasi
    simpan pinjam/unit simpan pinjam;
    k. menyeleggarakan penerapan peraturan perundang-undangan dan
    sanksi bagi koperasi;
    l. menganalisis dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam;
    m. menganalisis dan memverikfikasi dokumen izin pembukaan kantor
    cabang, cabang pembantu dan kantor kas;
    n. menganalisa berkas pembentukan koperasi dan perubahan anggaran
    dasar koperasi;
    o. menganalisa berkas pembubaran koperasi;
    p. merencanakan bimbingan dan penyuluhan dalam pembuatan laporan
    tahunan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
    q. merencanakan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan
    pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
    r. menganalisis data dan jumlah koperasi serta koperasi simpan
    pinjam/unit simpan pinjam yang akurat;
    s. menyeleggarakan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi
    koperasi;
    t. mempromosikan akses pasar bagi produk koperasi di dalam dan luar
    negeri;
    u. menyeleggarakan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan bimbingan
    teknis anggota koperasi;
    v. menyeleggarakan koordinasi kemitraan antar koperasi dan badan
    usaha lainnya;
    w. menyeleggarakan koordinasi pelaksanaan pendidikan dan latihan bagi
    perangkat organisasi koperasi;
    x. menyeleggarakan koordinasi pelaksanaan perlindungan koperasi;
    y. menyeleggarakan koordinasi pemberdayaan dan perlindungan usaha
    kecil;
    z. mempromosikan akses pasar bagi produk usaha kecil di dalam dan luar
    negeri;
    aa. menyeleggarakan koordinasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
    pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
    bb. menyeleggarakan koordinasi pendataan izin usaha mikro kecil (IUMK);
    cc. menyeleggarakan koordinasi pengembangan usaha kecil dengan
    orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha menengah;
    dd. menyeleggarakan koordinasi pengembangan kewirausahaan;
    ee. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    ff. menyeleggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    bidang;
    gg. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    hh. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    ii. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    jj. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI KOPERASI DAN UMKM

  1. Kepala Seksi Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan, perumusan
    kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta koperasi dan
    UMKM.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Koperasi dan UMKM:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. merencanakan pelaksanaan pemberdayaan koperasi;
    c. melaksanakan pengembangan perluasan akses
    pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
    d. melaksanakan pembuatan konsep kemitraan antara koperasi dan
    badan usaha lainnya;
    e. melaksanakan pengembangan akses pasar bagi produk koperasi
    di dalam dan luar negeri;
    f. melaksanakan rencana pelaksanaan perlindungan koperasi;
    g. melaksanakan pengembangan pemberdayaan dan perlindungan
    usaha kecil;
    h. melaksanakan rancangan akses pasar bagi produk usaha kecil di
    dalam dan luar negeri;
    i. melaksanakan analisis data izin usaha mikro kecil (IUMK);
    j. melaksanakan rencana pengembangan usaha kecil dengan
    orientasi peningkatan skala usaha kecil menjadi usaha
    menengah;
    k. melaksanakan rencana kegiatan monitoring, evaluasi dan
    pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil;
    l. melaksanakan rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
    bagi perangkat organisasi koperasi;
    m. menyusun konsep pengembangan pendidikan dan latihan bagi
    perangkat organisasi koperasi;
    n. melaksanakan rencana pengembangan kewirausahaan;
    o. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Seksi
    Koperasi dan UMKM;
    p. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SEKSI PERINDUSTRIAN

  1. Kepala Seksi Perindustrian mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan bahan perencanaan,
    perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan koordinasi serta
    perindustrian.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perindustrian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat
    kabupaten;
    c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
    desentralisasi bidang industri tingkat kabupaten
    d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan
    pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
    e. melaksanakan pengolahan dan penyajian data/Informasi
    Industri;
    f. melaksanakan pengembangan pusat-pusat industri yang
    terintegrasi;
    g. melaksanakan koordinasi penyediaan sarana dan
    prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan
    limbah IKM) untuk industri;
    h. melaksanakan pemberian fasilitas usaha dalam rangka
    pengembangan IKM;
    i. melaksanakan pemberian perlindungan kepastian berusaha
    terhadap usaha industri;
    j. melaksanakan promosi produk industri kabupaten;
    k. melaksanakan penelitian, pengembangan dan penerapan
    teknologi di bidang industri;
    l. melaksanakan fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian,
    pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
    m. melaksanakan sosialisasi hasil penelitian, pengembangan
    dan penerapan teknologi di bidang industri;
    n. melaksanakan fasilitasi akses permodalan bagi industri;
    o. melaksanakan fasilitasi kemitraan antara industri kecil,
    menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya
    di kabupaten;
    p. melaksanakan fasilitasi kerjasama pengembangan industri
    melalui pola kemitraan usaha di kabupaten;
    q. melaksanakan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama
    lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri
    di kabupaten;
    r. melaksanakan pengumpulan, analisis dan diseminasi data
    bidang industri tingkat kabupaten dan pelaporan kepada
    provinsi;
    s. pelaksanaan evaluasi terhadap seluruh kegiatan di Seksi
    Perindustrian;
    t. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    u. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja seksi;
    v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara
    periodik;
    w. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.