Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN

A. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

  1. Kepala Dinas Perhubungan mempunyai tugas melaksanakan urusan
    pemerintahan daerah bidang lalu lintas dan angkutan, prasarana, dan
    pengembangan keselamatan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
    pembantuan.
  2. Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
    fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Perhubungan:
    a. pelaksanaan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. mengkoordinir penyusunan program dan anggaran, pengelolaan
    keuangan, pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tanggga dan
    barang milik daerah/negara;
    e. mengkoordinir pengelolaan urusan ASN;
    f. mengkoordinir penyusunan perencanaan di bidang lalu lintas dan
    angkutan, prasarana, dan pengembangan keselamatan;
    g. mengkoordinir pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lalu lintas
    dan angkutan, prasarana, dan pengembangan keselamatan;
    h. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang lalu
    lintas dan angkutan, prasarana, dan pengembangan keselamatan;
    i. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan, meliputi:
    perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
    j. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, dan LKjIP
    pemerintah daerah, RENSTRA dan RENJA;
    k. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan
    atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan
    Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    l. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar
    Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah
    sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan
    atas pelaksanaannya;
    m. pelaksanaan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) Perangkat
    Daerah;
    n. mengkoordinir pengendalian terhadap pelaksanaan program dan
    kegiatan di lalu lintas dan angkutan, prasarana, dan pengembangan
    keselamatan;
    o. mengkoordinir pembinaan pegawai dan pejabat fungsional di lingkungan
    Dinas Perhubungan;
    p. mengkoordinir pengawasan dan pengendalian terhadap pelayanan
    administrasi dan perizinan di Dinas Perhubungan;
    q. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    r. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran
    dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
    s. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam
    pengembangan karier;
    t. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di
    bidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
    dan
    u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN

  1. Sekretaris Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
    dalam melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administratif dan
    teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan,
    rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
    dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
    fungsi dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
    kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Perhubungan:
    a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    c. pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan barang milik
    daerah/negara;
    d. pengelolaan urusan kepegawaian;
    e. pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan, evaluasi, dan
    pelaporan;
    f. penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    h. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sekretariat;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang
    milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi di bidang program dan keuangan, meliputi:
    perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
    pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di
    lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja sub bagian
    berdasarkan rencana kerja sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai
    dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan
    pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
    keuangan dinas;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan dinas,
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN

  1. Kepala Bidang Lalu lintas dan Angkutan mempunyai tugas membantu
    Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
    dan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan dan pengujian
    sarana.
  2. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan mempunyai fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan:
    a. menyusun dan menyelenggarakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan.
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas
    agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan
    yang berlaku;
    e. menerapkan standar operasional prosedur (SOP), standar pelayanan
    publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    f. menyelenggarakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    g. menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis di bidang lalu lintas,
    angkutan dan pengujian sarana;
    h. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
    i. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal
    dalam daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten
    dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten;
    j. menyelenggarakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
    pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah
    kabupaten;
    k. menyelenggarakan penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten;
    l. menyelenggarakan penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya
    dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
    m. menyelenggarakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada
    jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
    n. menyelenggarakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
    dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten;
    o. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
    p. menyelenggarakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan
    angkutan perkotaan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
    q. menyelenggarakan penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan
    dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
    r. menyelenggarakan penetapan rencana umum jaringan trayek perdesaan
    yang menghubungkan 1 (satu) daerah kabupaten;
    s. menyelenggarakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang
    dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) daerah
    kabupaten;
    t. menyelenggarakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang
    yang melayani trayek antar kota dalam daerah kabupaten serta
    angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam
    daerah kabupaten;
    u. menyelenggarakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan
    usaha yang berdomisili dalam daerah kabupaten dan beroperasi pada
    lintas pelabuhan di daerah kabupaten;
    v. menyelenggarakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat
    bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang
    beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten;
    w. menyelenggarakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan
    sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah
    kabupaten yang bersangkutan;
    x. menyelenggarakan penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang
    kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas
    penyeberangan dalam daerah;
    y. menyelenggarakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum
    yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
    z. menyelenggarakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan
    menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya
    berada dalam daerah kabupaten;
    aa. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
    lalu lintas, angkutan dan pengujian sarana;
    bb. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    cc. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    dd. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    ee. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI LALU LINTAS

  1. Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
    dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas dalam daerah kabupaten.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Lalu lintas:
    a. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    b. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
    bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan
    tahunan di bidang lalu lintas;
    d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
    rencana induk jaringan LLAJ kabupaten;
    e. melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
    pengoperasian kapal dalam daerah kabupaten yang terletak pada
    jaringan jalan kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api
    kabupaten;
    f. melaksanakan penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan
    pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam
    daerah kabupaten;
    g. melaksanakan penetapan rencana induk perkeretaapian
    kabupaten;
    h. melaksanakan penetapan jaringan jalur kereta api yang
    jaringannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
    i. melaksanakan penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada
    jaringan jalur perkeretaapian kabupaten;
    j. melaksanakan penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten
    dan pelaksanaan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan
    kabupaten;
    k. melaksanakan persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas
    untuk jalan kabupaten;
    l. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya
    kepada atasan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi.
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI ANGKUTAN DAN PENGUJIAN SARANA

  1. Kepala Seksi Angkutan dan Pengujian Sarana mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan penyiapan
    perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang
    penyediaan angkutan umum dan pengujian berkala sarana angkutan
    umum dalam daerah kabupaten.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Angkutan dan Pengujian Sarana:
    a. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    b. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
    bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan
    tahunan bidang penyediaan angkutan umum, pengujian berkala
    kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa terkait
    dengan perawatan dan perbaikan kapal sesuai ketentuan dan
    standar yang ditetapkan;
    d. melaksanakan penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan
    orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
    e. melaksanakan penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan
    angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
    f. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1
    (satu) Daerah kabupaten;
    g. melaksanakan penetapan rencana umum jaringan trayek
    pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
    h. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang
    dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah
    kabupaten;
    i. melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan
    orang yang melayani trayek antar kota dalam Daerah kabupaten
    serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah
    pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
    j. melaksanakan penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan
    usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi
    pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten;
    k. melaksanakan penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran
    rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili
    dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah
    kabupaten;
    l. melaksanakan penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan
    sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam
    Daerah kabupaten;
    m. melaksanakan penetapan tarif angkutan penyeberangan
    penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya
    pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
    n. melaksanakan penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian
    umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu)
    Daerah kabupaten;
    o. melaksanakan penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan
    menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah
    operasinya berada dalam Daerah kabupaten;
    p. melaksanakan penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan
    angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada
    dalam Daerah kabupaten;
    q. melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
    sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan
    warga negara Indonesia atau badan usaha;
    r. melaksanakan penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan
    penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dan
    penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapian
    khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang
    jaringannya dalam Daerah kabupaten;.
    s. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian
    berkala kendaraan bermotor dan penerbitan izin usaha jasa
    terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal;
    t. melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya
    kepada atasan sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    u. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    seksi;
    v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    w. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    y. melaksanakan tugas-tugas tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PRASARANA

  1. Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
    penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
    perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana perhubungan.
  2. Kepala Bidang Prasarana mempunyai fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Prasarana:
    a. menyusun dan menyeleggarakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas
    agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan
    yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    f. menyelenggarakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    g. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
    serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk dan
    DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
    h. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
    serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan
    dan pembangunan fasilitas parkir;
    i. pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal, pengoperasian pelabuhan
    sungai dan danau;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA

  1. Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan
    pembangunan prasarana perhubungan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perencanaan dan pembangunan
    prasarana:
    a. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan.
    b. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian
    bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan
    tahunan di bidang Perencanaan dan pembangunan prasarana
    sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
    d. melaksanakan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan,
    pengembangan di bidang perencanaan dan pembangunan
    prasarana dengan pihak lain sesuai ketentuan dan standar yang
    ditetapkan;
    e. melaksanakan sosialisasi, evaluasi, pembinaan, pemberdayaan
    dan pengendalian penerapan standar pengumpulan, pengolahan
    dan perencanaan dan pembangunan prasarana sesuai ketentuan
    dan peraturan yang berlaku;
    f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan
    rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal;
    g. melaksanakan penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk
    pelabuhan sungai dan danau;
    h. melaksanakan penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada
    jaringan jalur kereta api kabupaten;
    i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin
    penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir,
    pembangunan;
    j. melaksanakan penerbitan izin dan pembangunan pelabuhan
    pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan izin
    pembangunan pelabuhan sungai dan danau;
    k. melaksanakan penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah
    perairan pelabuhan pengumpan lokal;
    l. melaksanakan penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan
    pelabuhan pengumpan lokal;
    m. penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan
    lepas landas helikopter;
    n. melaksanakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin
    operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
    dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
    o. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas
    kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PENGOPERASIAN DAN PERAWATAN PRASARANA

  1. Kepala Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengoperasian dan
    perawatan prasarana perhubungan.
  2. Rincian Tugas Seksi Pengoperasian dan Perawatan Prasarana:
    a. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    b. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    c. melaksanakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan
    pengumpan local, pengoperasian pelabuhan sungai dan danau;
    d. melaksanakan penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di
    pelabuhan pengumpul lokal;
    e. melaksanakan penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk
    pelabuhan;
    f. melaksanakan penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama
    24 jam untuk pelabuhan pengumpan local;
    g. melaksanakan penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk
    Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan
    pengumpan lokal;
    h. melaksanakan penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin
    operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya
    dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota;
    i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan
    berkala kelayakan sarana dan prasarana perhubungan dalam
    wilayah kabupaten;
    j. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang
    perawatan/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan
    dalam wilayah kabupaten;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN DAN KESELAMATAN

  1. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan dan
    koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan
    keselamatan transportasi, meliputi: pemaduan moda, teknologi
    perhubungan, lingkungan perhubungan, dan keselamatan transportasi.
  2. Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi;
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan:
    a. menyusun dan menyelenggarakan rencana kerja bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas
    agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan
    yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    f. menyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    g. menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda dan
    pengembangan teknologi perhubungan;
    h. menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
    lingkungan perhubungan;
    i. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
    serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan
    lalu lintas jalan di jalan provinsi, laik fungsi jalan keselamatan sarana
    dan prasarana;
    j. menyelenggarakan fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di
    jalan provinsi;
    k. menyelenggarakan fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu
    lintas dan angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum;
    l. menyelenggarakan fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakkan
    hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI PEMADUAN MODA DAN TEKNOLOGI PERHUBUNGAN

  1. Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang
    pemaduan moda dan pengembangan teknologi perhubungan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi
    Perhubungan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja seksi berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Bidang;
    b. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    d. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pemaduan moda
    transportasi;
    e. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan
    teknologi perhubungan;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SEKSI KESELAMATAN TRANSPORTASI

  1. epala Seksi Keselamatan Transportasi mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan koordinasi
    pelaksanaan kebijakan di bidang Keselamatan Transportasi.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Keselamatan Transportasi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    c. melaksanakan Pengumpulan, pengolahan dan penyajian
    bahan/data untuk penyusunan pengembangan dan pelestarian
    seni budaya rencana jangka menengah dan tahunan.
    d. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    e. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    f. melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang keselamatan
    transportasi dan pengembangan lingkungan perhubungan;
    g. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
    evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan
    lalu lintas jalan di jalan provinsi;
    h. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
    evaluasi dan pelaporan terhadap laik fungsi jalan, keselamatan
    sarana dan prasarana;
    i. fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan
    provinsi,
    j. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lalu lintas dan
    angkutan jalan, keselamatan pengusahaan angkutan umum;
    k. fasilitasi kelaikan kendaraan, serta penegakan hukum oleh PPNS
    di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.