Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

A. KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

  1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas
    melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan
    ketahanan pangan berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas
    pembantuan.
  2. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas
    menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas Pertanian dan
    Ketahanan Pangan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
    Dinas;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
    tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan
    yang berlaku;
    f. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan
    atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan
    Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    g. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar
    Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah
    sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan
    atas pelaksanaannya;
    h. mengkoordinir penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (PK);
    i. mengkoordinasikan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana
    strategis dan rencana kerja Dinas;
    j. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan
    Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD;
    k. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan
    Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah,
    RENSTRA dan RENJA SKPD;
    l. mengkoordinir penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang
    ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan,
    prasarana dan sarana serta penyuluhan, tanaman pangan dan
    hortikultura, perkebunan serta peternakan dan kesehatan hewan;
    m. mengkoordinir peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang
    ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan
    pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
    n. mengkoordinir penyusunan program penyuluhan pertanian;
    o. mengkoordinir penataan prasarana pertanian;
    p. mengkoordinir pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman,
    benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
    q. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan peredaran sarana pertanian;
    r. melaksanakan pembinaan produksi di bidang pertanian;
    s. mengkoordinir pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan hama
    penyakit tanaman dan penyakit hewan;
    t. melaksanakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
    u. mengkoordinir penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
    v. mengkoordinir pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
    w. mengkoordinir pelaksanaan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan
    pelaporan penyelenggaraan di bidang ketahanan pangan dan pertanian;
    x. mengkoordinir penyelenggaraan pembinaan unit pelaksana teknis pada
    Dinas;
    y. mengkoordinir penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan
    fungsional;
    z. mengkoordinir penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Dinas;
    aa. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    bb. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    cc. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui
    Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

  1. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan
    pelayanan administratif dan teknis yang meliputi: perencanaan, keuangan,
    tata usaha, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan
    Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
    dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
    fungsi Dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan Dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
    kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
    e. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan:
    f. menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas;
    g. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan
    perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
    fungsi Dinas;
    h. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
    i. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
    satuan kerja perangkat daerah terkait;
    j. mengkoordinir dan penyusunan program dan anggaran;
    k. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    l. mengkoordinir pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga dan
    barang milik daerah/negara;
    m. mengkoordinir pengelolaan urusan kepegawaian;
    n. mengkoordinir pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan,
    evaluasi, dan pelaporan;
    o. mengkoordinir penyusunan LKPJ, LPPD, dan LKjIP Pemerintah Daerah,
    RENSTRA dan RENJA;
    p. mengkoordinasikan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP),
    Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    q. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sekretariat;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN.

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan barang
    milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu
    Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan
    administrasi di bidang keuangan, meliputi: pengelolaan keuangan,
    pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di
    lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
    keuangan dinas;
    c. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    d. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan dinas,
    e. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    f. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    g. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

  1. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris
    Dinas dalam melaksanakan pemberian dukungan administrasi di
    bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program:
    a. menyusun dan melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub
    Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai
    dengan rencana strategis dan rencana kerja sekretariat;
    c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program
    dan pelaporan;
    d. melaksanakan penyusunan anggaran;
    e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melaksanakan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    i. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PRASARANA, SARANA DAN PENYULUHAN

  1. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana, sarana
    dan penyuluhan.
  2. Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    d. menyelenggarakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas
    agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan
    yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    f. menyelenggarakan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal
    (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang
    tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis di bidang prasarana,
    sarana dan penyuluhan pertanian;
    h. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan program pertanian;
    i. menyelenggarakan pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur
    pertanian;
    j. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi pengembangan potensi dan
    pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
    k. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi penyediaan dan
    pengawasan peredaran pupuk, pestisida serta alat dan mesin
    pertanian;
    l. menyelenggarakan pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
    m. menyelenggarakan pemberian fasilitasi investasi pertanian;
    n. menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan dan penguatan kelembagaan
    pertanian;
    o. menyelenggarakan pelaksanaan bimbingan dan peningkatan kapasitas
    ketenagaan penyuluhan pertanian;
    p. menyelenggarakan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
    prasarana, sarana dan penyuluhan pertanian;
    q. menyelenggarakan pelaksanaan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja Bidang;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN

  1. Kepala Seksi Sarana Produksi Pertanian mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
    serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana produksi
    pertanian, meliputi: pengelolaan lahan dan irigasi, pupuk, pestisida,
    alat dan mesin pertanian.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Sarana Produksi Pertanian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
    pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
    f. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
    (SKP);
    g. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha
    tani, dan jaringan irigasi tersier;
    h. melaksanakan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi,
    konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
    i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan
    tata guna lahan pertanian;
    j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan
    kelembagaan pemakai air;
    k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di
    bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
    l. melaksanakan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat
    dan mesin pertanian;
    m. melaksanakan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk,
    pestisida, alat dan mesin pertanian;
    n. melaksanakan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan
    mesin pertanian;
    o. melaksanakan bimbingan pendampingan dan superfisi
    pembiayaan dan investasi pertanian;
    p. melaksanakan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi
    pertanian;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI PENYULUHAN

  1. Kepala Seksi Penyuluhan mempunyai tugas membantu Kepala
    Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
    operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
    evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan, meliputi:
    kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi penyuluhan
    pertanian.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Penyuluhan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan.
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di
    bidang kelembagaan, ketenagaan dan metode serta informasi
    penyuluhan pertanian;
    f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program
    penyuluhan pertanian;
    g. melaksanakan penyiapan bahan materi dan pengembangan
    metodologi di bidang penyuluhan pertanian;
    h. melaksanakan penyiapan bahan informasi dan media di bidang
    penyuluhan pertanian;
    i. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan
    sistem manajemen informasi di bidang penyuluhan pertanian;
    j. melaksanakan penyiapan bahan penguatan dan pengembangan
    serta peningkatan kapasitas di bidang ketenagaan penyuluhan
    pertanian;
    k. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan database di bidang
    ketenagaan penyuluhan pertanian;
    l. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kompetensi
    kerja penyuluh pertanian;
    m. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan
    pemberian penghargaan kepada penyuluh pertanian;
    n. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi di bidang
    kelembagaan penyuluhan pertanian;
    o. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan
    akreditasi kelembagaan petani;
    p. melaksanakan penyiapan bahan penilaian dan pemberian
    penghargaan kepada kelembagaan penyuluh pertanian;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Bidang
    sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan
    sesuai tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

  1. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang tanaman pangan
    dan hortikultura.
  2. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    e. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja
    Pegawai (SKP);
    f. menyelenggarakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
    (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan
    bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas
    pelaksanaannya;
    g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan perbenihan,
    produksi, perlindungan dan pengolahan dan pemasaran hasil di
    bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    h. menyelenggarakan koordinasi perencanaan kebutuhan dan
    penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan peredaran
    dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan
    penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan
    hortikultura;
    k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan
    penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam,
    dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan
    hortikultura;
    l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan
    pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman
    pangan dan hortikultura;
    m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberian izin
    usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan
    hortikultura;
    n. menyelenggarakan koordinasi pemantauan dan evaluasi di bidang
    tanaman pangan dan hortikultura;
    o. menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan
    bidang tugas untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. menyelenggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Bidang;
    q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    r. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN

  1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
    serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan
    perlindungan tanaman pangan dan hortikultura.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
    perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan
    hortikultura;
    f. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan
    benih tanaman;
    g. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman;
    h. melaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih
    tanaman;
    i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan
    pengembangan varietas unggul;
    j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan
    pengeluaran benih yang beredar;
    k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan
    kelembagaan benih;
    l. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian serangan
    organisme pengganggu tumbuhan (OPT);
    m. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT;
    n. melaksanakan menyiapan bahan pengendalian dan pemantauan
    OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
    o. melaksanakan pengelolaan data OPT;
    p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
    q. melaksanakan penyiapan sekolah lapang pengendalian hama
    terpadu;
    r. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan
    iklim;
    s. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
    t. melaksanakan pemberian bimbingan teknis perbenihan dan
    perlindungan di bidang hortikultura;
    u. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    w. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

  1. Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
    serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi,
    pengolahan, pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura.
  2. Rincian Tugas Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
    peningkatan produksi;
    f. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan produksi ;
    g. melaksanakan menyiapkan bahan rencana taman dan
    produksi;
    h. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi;
    i. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya;
    j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
    pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan
    unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan
    hortikultura;
    l. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di
    bidang tanaman pangan dan hortikultura;
    m. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi
    pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat
    keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang
    tanaman pangan dan hortikultura;
    n. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
    o. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman
    pangan dan hortikultura;
    p. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
    pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan
    dan hortikultura;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PERKEBUNAN

  1. Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
    dalam melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang perkebunan.
  2. Kepala Bidang Perkebunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
    fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Perkebunan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan perbenihan,
    produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
    perkebunan;
    g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan kebutuhan
    dan penyediaan benih di bidang perkebunan;
    h. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan peredaran dan
    sertifikasi benih di bidang perkebunan;
    i. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan
    penerapan peningkatan produksi di bidang perkebunan;
    j. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan
    penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan
    dampak perubahan iklim di bidang perkebunan;
    k. menyelenggarakan koordinasi penanggulangan gangguan usaha, dan
    pencegahan kebakaran di bidang perkebunan;
    l. menyelenggarakan pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan
    dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
    m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberian izin
    usaha/rekomendasi teknis di bidang perkebunan;
    n. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang perkebunan;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bidang;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI PERBENIHAN DAN PERLINDUNGAN

  1. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
    serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perbenihan dan
    perlindungan tanaman perkebunan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
    perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
    f. melaksanakan penyediaan dan pengawasan peredaran/penggunaan
    benih tanaman di bidang perkebunan;
    g. melaksanakan pengawasan dan pengujian mutu benih tanaman
    di bidang perkebunan;
    h. melaksanakan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih
    tanaman di bidang perkebunan;
    i. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan benih dan
    pengembangan varietas unggul;
    j. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan
    pengeluaran benih yang beredar;
    k. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan
    kelembagaan benih;
    l. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian organisme
    pengganggu tumbuhan (OPT);
    m. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan OPT;
    n. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian dan pemantauan
    OPT, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT;
    o. melaksanakan pengelolaan data OPT;
    p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT;
    q. melaksanakan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian
    hama terpadu;
    r. melaksanakan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan
    iklim;
    s. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam;
    t. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
    perbenihan dan perlindungan di bidang perkebunan;
    u. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja
    seksi;
    v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    w. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    y. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.2 KEPALA SEKSI PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

  1. Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
    serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi,
    pengolahan, pemasaran hasil perkebunan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Produksi, Pengolahan dan Pemasaran:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi di
    bidang perkebunan;
    f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana tanam dan
    produksi tanaman di bidang perkebunan;
    g. melaksanakan bimbingan peningkatan mutu dan produksi tanaman
    di bidang perkebunan;
    h. melaksanakan bimbingan penerapan teknologi budidaya tanaman
    di bidang perkebunan;
    i. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan
    hasil di bidang perkebunan;
    j. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan
    unit pengolahan hasil di bidang perkebunan;
    k. melaksanakan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di
    bidang perkebunan;
    l. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan
    olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan
    kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang perkebunan;
    m. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
    n. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang perkebunan;
    o. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
    pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
    p. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
    pengolahan dan pemasaran hasil di bidang perkebunan;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

  1. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang
    peternakan dan kesehatan hewan.
  2. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
    sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyelenggarakan koordinasi penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
    (SKP);
    f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
    menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. menyelenggarakan koordinasi penyusunan kebijakan di bidang
    benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan,
    perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
    peternakan;
    h. menyelenggarakan koordinasi pengelolaan sumber daya genetik
    hewan;
    i. menyelenggarakan koordinasi penyusunan perencanaan
    kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak,
    dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
    j. menyelenggarakan pemberian bimbingan penerapan peningkatan
    produksi ternak;
    k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengendalian penyakit
    hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
    l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan peredaran
    dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan,
    hijauan pakan ternak, dan obat hewan;
    m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pengawasan
    pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
    n. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan sertifikasi persyaratan
    teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
    o. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberian
    izin/rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan dan
    kesehatan masyarakat veteriner;
    p. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemberian bimbingan
    pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
    peternakan;
    q. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemantauan dan
    evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Bidang;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.1 KEPALA SEKSI PERBIBITAN DAN PRODUKSI

  1. Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
    supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
    perbibitan dan produksi peternakan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perbibitan dan Produksi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
    anggaran Seksi;
    g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana dan
    anggaran Seksi Benih/Bibit, dan Produksi;
    h. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
    benih/bibit, pakan, dan produksi di bidang peternakan;
    i. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran
    pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
    j. melaksanakan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan
    peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
    k. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan produksi,
    mutu, pakan, benih/bibit HPT;
    l. melaksanakan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
    m. melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya
    genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
    n. melaksanakan pemberian bimbingan peningkatan produksi
    ternak;
    o. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok
    peternak;
    p. melaksanakan penyusunan pelaporan dan
    pendokumentasian kegiatan Seksi;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F.2 KEPALA SEKSI KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT
VETERINER, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN.

  1. Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner,
    Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala
    Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
    operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
    evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan hewan, kesehatan
    masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hewan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kesehatan Hewan, Kesehatan
    Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang
    kesehatan hewan;
    f. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat
    hewan tingkat distributor;
    g. melaksanakan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan
    pemberantasan penyakit hewan;
    h. melaksanakan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis
    kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan
    hewan;
    i. melaksanakan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
    j. melaksanakan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan
    dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
    k. melaksanakan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan
    penerapan mutu obat hewan;
    l. melaksanakan penyiapan bahan penerbitan izin/rekomendasi
    usaha distributor obat hewan;
    m. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan
    kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran
    hasil di bidang peternakan;
    n. melaksanakan penyiapan bahan penilaian penerapan
    penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha
    produk hewan;
    o. melaksanakan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha
    produk hewan skala kecil;
    p. melaksanakan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil
    penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan
    produk hewan;
    q. melaksanakan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan
    produk hewan;
    r. melaksanakan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran
    produk hewan;
    s. melaksanakan penyiapan bahan pencegahan penularan
    zoonosis;
    t. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan
    pemotongan hewan qurban;
    u. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan
    unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan
    hewan;
    v. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat
    pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
    w. melaksanakan penyiapan bahan penerapan cara produksi
    pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat
    keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang
    peternakan dan kesehatan hewan;
    x. melaksanakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar
    di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
    y. melaksanakan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan
    dan kesehatan hewan;
    z. melaksanakan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis
    kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
    peternakan;
    aa. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan
    kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang
    peternakan;
    bb. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
    kegiatan Seksi;
    cc. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    dd. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    ee. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    ff. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G. KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

  1. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan
    distribusi pangan.
  2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penyusunan Sasaran
    Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang
    menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    g. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang
    ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
    h. menyelenggarakan penyiapan penyusunan bahan rumusan
    kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, distribusi
    pangan dan kerawanan pangan;
    i. menyelenggarakan penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang
    ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
    j. menyelenggarakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
    bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan
    pangan;
    k. menyelenggarakan penyiapan pemantapan program di bidang
    ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan;
    l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi
    dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, distribusi
    pangan dan kerawanan pangan;
    m. menyelenggarakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan
    program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di
    bidang ketersediaan pangan, distribusi pangan dan kerawanan
    pangan;
    n. menyelenggarakan koordinasi penyiapan koordinasi penyediaan dan
    penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka
    stabilisasi pasokan dan harga pangan;
    o. menyelenggarakan koordinasi penyiapan pengelolaan cadangan
    pangan pemerintah provinsi dan menjaga keseimbangan
    cadangan pangan;
    p. menyelenggarakan koordinasi penyiapan bahan rumusan
    kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh
    Pemerintah Pusat;
    q. menyelenggarakan koordinasi penyediaan data informasi pasokan
    dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
    r. menyelenggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Bidang;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G.1 KEPALA SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

  1. Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
    serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketersediaan
    dan distribusi pangan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Ketersediaan dan Distribusi Pangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
    ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan
    sumber daya ketahanan pangan lainnya;
    f. melaksanakan penyiapan bahan pengkajian di bidang
    ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan
    sumber daya ketahanan pangan lainnya;
    g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan pangan,
    penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya ketahanan
    pangan lainnya;
    h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis di bidang
    ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan, dan
    sumber daya ketahanan pangan lainnya;
    i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi,
    supervisi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan,
    penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya
    ketahanan pangan lainnya;
    j. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian
    ketersediaan pangan daerah;
    k. menyiapkan data dan informasi untuk penyusunan Neraca
    Bahan Makanan (NBM);
    l. menyiapkan data dan informasi untuk penghitungan Pola
    Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan;
    m. menyiapkan bahan pengembangan jaringan informasi
    ketersediaan pangan;
    n. menyiapkan bahan koordinasi ketersediaan pangan dalam
    rangka menghadapi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN);
    o. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
    distribusi, harga dan cadangan pangan;
    p. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di
    bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
    q. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang distribusi, harga dan
    cadangan pangan;
    r. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
    supervisi di bidang distribusi, harga dan cadangan pangan;
    s. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
    pelaporan kegiatan di bidang distribusi, harga dan cadangan
    pangan;
    t. melaksanakan penyiapan data dan informasi rantai pasok dan
    jaringan distribusi pangan;
    u. melaksanakan penyiapan pengembangan kelembagaan
    distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat
    terhadap pangan;
    v. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan prognosa neraca
    pangan;
    w. melaksanakan penyiapan pengumpulan data harga pangan di
    tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
    x. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan
    cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan
    pangan pokok lokal);
    y. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan
    pemerintah provinsi;
    z. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
    kegiatan Seksi;
    aa. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    bb. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    cc. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    dd. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

G.2 KEPALA SEKSI KERAWANAN PANGAN

  1. Kepala Seksi Kerawanan Pangan mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
    pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kerawanan pangan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kerawanan Pangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi cadangan pangan
    dan penanganan kerawanan pangan;
    f. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian
    cadangan pangan dan penanganan kerawanan pangan;
    g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang cadangan pangan dan
    penanganan kerawanan pangan;
    h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
    supervisi di bidang cadangan pangan dan penanganan
    kerawanan pangan;
    i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
    pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan dan
    penanganan kerawanan pangan;
    j. melaksanakan penyiapan bahan intervensi daerah rawan
    pangan;
    k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan analisis
    sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
    l. melaksanakan penyiapan data dan informasi kerentanan
    dan ketahanan pangan Provinsi;
    m. melaksanakan penyiapan penyediaan dan pengelolaan
    cadangan pangan pemerintah provinsi (pangan pokok dan
    pangan pokok lokal);
    n. melaksanakan penyiapan pemanfaatan cadangan pangan
    pemerintah provinsi;
    o. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
    kegiatan Seksi;
    p. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    r. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H. KEPALA BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

  1. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi dan
    keamanan pangan.
  2. Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
    (SKP);
    f. menyelenggarakan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan
    Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah sesuai
    dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas
    pelaksanaannya;
    g. menyelenggarakan koordinasi penyiapan pelaksanaan koordinasi di
    bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan
    keamanan pangan;
    h. menyelenggarakan koordinasi penyiapan penyusunan bahan
    rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi pangan,
    penganekaragaman pangan,dan keamanan pangan;
    i. menyelenggarakan koordinasi penyiapan pelaksanaan kebijakan di
    bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan
    keamanan pangan;
    j. menyelenggarakan koordinasi pemberian bimbingan teknis dan
    supervisi di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan,
    dan keamanan pangan;
    k. menyelenggarakan koordinasi penyiapan pemantapan program di
    bidang konsumsi pangan, penganekaragaman pangan, dan
    keamanan pangan;
    l. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi
    dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan,
    penganekaragaman pangan dan keamanan pangan;
    m. menyelenggarakan koordinasi penyiapan pelaksananaan
    komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi
    pangan;
    n. menyelenggarakan koordinasi penyiapan bahan penyusunan
    program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di
    bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan,
    dan keamanan pangan;
    o. menyelenggarakan koordinasi penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja Bidang;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H.1 KEPALA SEKSI KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN

  1. Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
    teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
    bidang konsumsi dan penganekaragaman pangan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Konsumsi dan Penganekaragaman
    Pangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
    konsumsi pangan;
    f. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian
    dibidang konsumsi pangan;
    g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan;
    h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
    supervisi di bidang konsumsi pangan;
    i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
    pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan;
    j. melaksanakan penyiapan penghitungan angka konsumsi
    pangan per komoditas per kapita per tahun;
    k. melaksanakan penyiapan penghitungan tingkat konsumsi
    energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
    l. melaksanakan penyiapan penghitungan pola pangan
    harapan (PPH) tingkat konsumsi;
    m. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan peta pola
    konsumsi pangan;
    n. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian dalam
    rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, dan
    pengembangan pangan lokal;
    o. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan
    pelaksanaan kebijakan dalam rangka promosi
    penganekaragaman konsumsi pangan, dan pengembangan
    pangan lokal;
    p. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
    supervisi dalam rangka promosi penganekaragaman
    konsumsi pangan, dan pengembangan pangan lokal;
    q. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
    pelaporan kegiatan dalam rangka promosi
    penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan
    pangan lokal;
    r. melaksanakan penyiapan bahan promosi konsumsi pangan
    yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)
    berbasis sumber daya lokal;
    s. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan gerakan
    konsumsi pangan non beras dan non terigu;
    t. melaksanakan penyiapan bahan pemanfaatan lahan
    pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
    u. melaksanakan penyiapan bahan kerja sama antar lembaga
    pemerintah, swasta dan masyarakat dalam percepatan
    penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya
    lokal;
    v. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan pangan
    pokok lokal;
    w. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
    kegiatan Seksi;
    x. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    y. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    z. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    aa. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

H.2 KEPALA SEKSI KEAMANAN PANGAN

  1. Kepala Seksi Keamanan Pangan mempunyai tugas membantu Kepala
    Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan
    operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan,
    evaluasi dan pelaporan di bidang keamanan pangan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Keamanan Pangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi di bidang
    kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan
    pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
    f. melaksanakan penyiapan bahan analisis dan kajian di bidang
    kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan
    pangan, dan kerja sama dan informasi keamanan pangan;
    g. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rumusan dan
    pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan keamanan
    pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan
    informasi keamanan pangan;
    h. melaksanakan penyiapan bahan bimbingan teknis dan
    supervisi di bidang kelembagaan keamanan pangan,
    pengawasan keamanan pangan dan kerja sama serta informasi
    keamanan pangan;
    i. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan
    pelaporan kegiatan di bidang kelembagaan keamanan
    pangan, pengawasan keamanan pangan, dan kerja sama dan
    informasi keamanan pangan;
    j. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan
    pangan segar yang beredar;
    k. melaksanakan penyiapan bahan untuk sertifikasi jaminan
    keamanan pangan segar;
    l. melaksanakan penyiapan bahan jejaring keamanan pangan
    daerah (JKPD);
    m. melaksanakan penyiapan bahan komunikasi, informasi dan
    edukasi keamanan pangan;
    n. melaksanakan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian
    kegiatan Seksi;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.