Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

A. KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP.

  1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
    Hidup mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di
    bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup,
    kebersihan dan persampahan serta kehutanan berdasarkan azas otonomi
    daerah dan tugas pembantuan.
  2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan
    Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
    Lingkungan Hidup:
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas Perumahan Rakyat,
    Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup agar lebih berdaya guna
    dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
    Dinas;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
    tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan
    yang berlaku;
    f. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di
    bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan
    hidup, kebersihan dan persampahan serta kehutanan;
    g. mengkoordinir, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
    pemerintah daerah di bidang perumahan rakyat dan kawasan
    permukiman, lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan serta
    kehutanan;
    h. melaksanakan pembinaan, evaluasi penyelenggaraan pelayanan
    umum di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
    lingkungan hidup, kebersihan dan persampahan serta kehutanan;
    i. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan, meliputi
    perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan
    kepegawaian;
    j. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, dan LKjIP
    pemerintah daerah, RENSTRA dan RENJA;
    k. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan
    atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dan
    Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    l. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan Standar
    Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban pemerintah daerah
    sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan
    atas pelaksanaannya;
    m. pelaksanaan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat
    Daerah (PK);
    n. memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar
    sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang
    berlaku;
    o. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    p. mengkoordinir penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Dinas;
    q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik.
    r. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui
    Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

  1. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
    Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
    melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administratif dan teknis
    yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah
    tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan
    Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
    dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
    dan fungsi Dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
    kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
    dan Lingkungan Hidup:
    a. menyusun rencana kerja Sekretariat berdasarkan rencana kerja Dinas;
    b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan
    perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
    fungsi Dinas;
    c. melaksanakan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
    d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
    satuan kerja perangkat daerah terkait;
    e. mengkoordinir dan penyusunan program dan anggaran;
    f. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan keuangan;
    g. menyelenggarakan pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga
    dan barang milik daerah/negara;
    h. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta
    pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
    j. mengkoordinir penyusunan LKPJ, LPPD, dan LKjIP Pemerintah Daerah,
    RENSTRA dan RENJA;
    k. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    l. melaksanakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
    serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan pelaksanaan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sekretariat;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan
    barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub
    Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi di bidang program dan keuangan, meliputi:
    perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
    pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di
    lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melakukan penyusunan rencana, program dan kegiatan sesuai
    dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan program dan
    pelaporan;
    d. melakukan penyusunan anggaran;
    e. melakukan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan pembukuan
    keuangan dinas;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    j. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
    pengelolaan keuangan dinas,
    k. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    l. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PSU

  1. Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan PSU mempunyai tugas
    membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan
    rakyat dan kawasan permukiman serta penyediaan prasarana, sarana
    dan utilitas umum (PSU) di perumahan dan kawasan permukiman.
  2. Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan PSU dalam melaksanakan
    tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap
    penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
    sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Perumahan, Permukiman dan PSU:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
    (SKP);
    f. menyelenggarakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis
    di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta
    penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum di perumahan
    rakyat dan kawasan permukiman;
    g. mengkoordinir pelaksanaan pendataan, perencanaan, penyediaan,
    pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah umum;
    h. mengkoordinir pelaksanaan pendataan, perencanaan, pemberdayaan,
    bantuan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi rumah swadaya;
    i. mengkoordinir pelaksanaan pendataan dan perencanaan, pencegahan
    dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman
    kumuh, pemanfaatan dan pengendalian kawasan permukiman;
    j. mengkoordinir pelaksanaan perencanaan, pelaksanaan, operasi dan
    pemeliharaan serta pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana,
    sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman sesuai
    luasan wilayah yang ditetapkan;
    k. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja
    Bidang;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.

  1. Kepala Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan pendataan,
    perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pelaksanaan,
    pemantauan dan evaluasi serta pencegahan dan peningkatan
    kualitas di bidang perumahan dan kawasan permukiman,
    perumahan kumuh dan permukiman kumuh, serta pemanfaatan
    dan pengendalian kawasan permukiman.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perumahan dan Kawasan
    Permukiman:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan pendataan dan perencanaan penyediaan dan
    pengembangan sistem pembiayaan bidang perumahan dan
    rumah umum;
    g. melaksanakan penyediaan dan pembiayaan bidang
    perumahan;
    h. melaksanakan penyediaan rumah umum, rumah khusus,
    rumah negara dan rumah komersil serta pembiayaan rumah
    umum;
    i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan
    pembiayaan bidang perumahan;
    j. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembiayaan rumah
    umum serta penyediaan rumah umum, rumah khusus, rumah
    negara dan rumah komersil;
    k. melaksanakan pendataan dan perencanaan pemberdayaan,
    bantuan dan pengembangan sistem pembiayaan di bidang
    rumah swadaya;
    l. melaksanakan pemberdayaan, bantuan dan pembiayaan
    rumah swadaya;
    m. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan,
    bantuan dan pembiayaan rumah swadaya;
    n. melaksanakan pendataan dan perencanaan kawasan
    permukiman;
    o. melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas
    perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
    p. melaksanakan pemanfaatan dan pengendalian kawasan
    permukiman;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja Seksi;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Dinas melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan
    fungsinya.

C.2. KEPALA SEKSI PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

  1. Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam melaksanakan
    penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan di
    bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan
    kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan
    pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan
    kawasan permukiman serta pemantauan dan evaluasi di bidang PSU
    perumahan dan kawasan permukiman tingkat kabupaten.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum
    (PSU):
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penyiapan bahan analisis teknis dan penyusunan
    rencana penyediaan PSU perumahan dan kawasan permukiman;
    g. melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional
    penyelenggaraan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
    h. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan
    pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan
    Permukiman;
    i. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan
    evaluasi di bidang penyediaan PSU perumahan dan kawasan
    permukiman;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Seksi;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG KEBERSIHAN DAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN

  1. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan mempunyai
    tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan
    kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang
    kebersihan, pertamanan, persampahan dan pengendalian lingkungan.
  2. Kepala Bidang Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Kebersihan dan Pengendalian Lingkungan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyelenggarakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional
    bidang kebersihan, meliputi sarana dan prasarana, pelayanan
    kebersihan, pengembangan teknologi dan kemitraan, pengelolaan
    dan pengolahan sampah, pertamanan serta sarana dan angkutan
    kebersihan;
    g. mengkoordinir pelaksanaan kebijakan operasional bidang
    kebersihan, meliputi sarana prasarana, pelayanan kebersihan,
    pengembangan teknologi dan kemitraan, pengelolaan dan
    pengolahan sampah, pertamanan serta sarana dan angkutan
    kebersihan;
    h. mengkoordinir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
    bidang kebersihan, meliputi sarana prasarana, pelayanan
    kebersihan, pengembangan teknologi dan kemitraan, pengelolaan
    dan pengolahan sampah, pertamanan serta sarana dan angkutan
    kebersihan;
    i. mengkoordinir pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional
    bidang pengendalian lingkungan, meliputi pemantauan sumber
    pencemaran, penanggulangan pencemaran, pembinaan terhadap
    sumber pencemaran lingkungan;
    j. mengkoordinir pelaksanaan kebijakan operasional bidang
    pengendalian lingkungan, meliputi pemantauan sumber
    pencemaran, penanggulangan pencemaran, pembinaan terhadap
    sumber pencemaran lingkungan;
    k. mengkoordinir pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di
    bidang pengendalian lingkungan, meliputi pemantauan sumber
    pencemaran, penanggulangan pencemaran, pembinaan terhadap
    sumber pencemaran lingkungan;
    l. mengkoordinir pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan
    terhadap masyarakat dalam kegiatan kebersihan dan pengendalian
    lingkungan;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI KEBERSIHAN

  1. Kepala Seksi Kebersihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
    dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,
    bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan
    pelaporan di bidang kebersihan, meliputi: meliputi sarana prasarana,
    pelayanan kebersihan, pengembangan teknologi dan kemitraan,
    pengelolaan dan pengolahan sampah, pertamanan serta sarana dan
    angkutan kebersihan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Kebersihan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, meliputi:
    perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan,
    evaluasi dan pelaporan di bidang kebersihan dan pertamanan;
    f. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pelaksanaan,
    koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, pengawasan
    dan pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang
    peralatan dan perbekalan kebersihan;
    g. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pelaksanaan,
    koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, pengawasan
    dan pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang
    pengelolaan kebersihan;
    h. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pelaksanaan,
    koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, pengawasan
    dan pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang
    penanganan, pengolahan dan pemanfaatan sampah;
    i. menyiapkan bahan penyusunan rencana program, pelaksanaan,
    koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait, pengawasan
    dan pengendalian, pembinaan, evaluasi dan pelaporan di bidang
    pengelolaan pertamanan;
    j. melaksanakan koordinasi pemilahan, pengumpulan,
    pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah;
    k. melaksanakan penyediaan sarpras penanganan sampah;
    l. memfasilitasi pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa
    layanan pengelolaan sampah;
    m. melaksanakan penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA
    sampah serta pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir
    dengan sistem pembuangan open dumping;
    n. memfasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kota lain
    dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam
    menyelenggarakan pengelolaan sampah;
    o. melaksanakan penyusunan kebijakan perizinan pengolahan
    sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah
    yang diselenggarakan oleh swasta;
    p. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan perizinan
    penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 (pengajuan, perpanjangan, perubahan dan pencabutan) dalam
    satu daerah Kabupaten;
    q. memfasilitasi pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara,
    pengumpulan dan pengangkutan limbah B3 dalam satu daerah
    Kabupaten;
    r. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penyimpanan
    sementara limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
    s. memfasilitasi pelaksanaan perizinan Penimbunan, penguburan
    Limbah B3 dalam satu daerah Kabupaten;
    t. melaksanakan pengelolaan dan pengawasan serta penyuluhan di
    bidang kebersihan dan pertamanan;
    u. melaksanakan fasilitasi dan peningkatan peran serta masyarakat
    dalam penyediaan lahan kebersihan dan pertamanan;
    v. melaksanakan pendataan potensi retribusi daerah bukan pajak
    daerah;
    w. melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang
    kebersihan dan pertamanan;
    x. melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah di bidang
    kebersihan dan pertamanan;
    y. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    z. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    bb. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PENGENDALIAN PENCEMARAN

  1. Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
    pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian
    pencemaran lingkungan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan pemantauan sumber pencemar institusi dan non
    institusi, pemantauan kualitas air, udara, tanah serta pesisir dan
    laut;
    g. penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap
    sumber pencemar institusi dan non institusi;
    h. melaksanakan penentuan baku mutu lingkungan, baku mutu
    sumber pencemar dan kriteria baku kerusakan lingkungan;
    i. melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan
    penanggulangan pencemaran (pemberian informasi, pengisolasian
    serta penghentian) sumber pencemar institusi dan non institusi;
    j. melaksanakan pemulihan pencemaran (pembersihan, remidiasi,
    rehabilitasi dan restorasi) sumber pencemar institusi dan non
    institusi;
    k. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan terhadap
    penyediaan sarpras pemantauan lingkungan (laboratorium
    lingkungan);
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KEPALA BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS
LINGKUNGAN

  1. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
    mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan
    penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di
    bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan serta urusan
    kehutanan.
  2. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
    Lingkungan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. mengkoordinir pelaksanaan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai
    (SKP);
    f. mengkoordinir penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
    g. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang yang berbasis daya
    dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
    h. mengkoordinir penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
    Kabupaten;
    i. mengkoordinasikan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
    dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL/UPL, izin
    lingkungan, audit lingkungan, analisis resiko lingkungan hidup);
    j. mengkoordinir pelaksanaan penilaian terhadap dokumen lingkungan
    (AMDAL dan UKL/UPL);
    k. mengkoordinir penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan
    yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan
    Lingkungan Hidup;
    l. mengkoordinasikan penelaahan, verifikasi, penyelesaian sengketa
    lingkungan atas pengaduan;
    m. mengkoordinir penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha
    dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin
    perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    n. mengkoordinir pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin
    lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    o. mengkoordinasikan pelaksanaan penegakan hukum atas
    pelanggaran perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    p. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan
    masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
    dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA
    terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    q. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan,
    pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, kearifan lokal
    atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
    r. memfasilitasi perumusan kebijakan, pengelolaan, pengolahan dan
    pemanfaatan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang ada di
    wilayah kabupaten;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
    melalui Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E.1 KEPALA SEKSI PENATAAN LINGKUNGAN

  1. Kepala Seksi Penataan Lingkungan mempunyai tugas membantu
    Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan pelaksanaan
    kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta
    pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penataan lingkungan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Penataan Lingkungan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di
    bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
    g. melaksanakan penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung
    dan daya tampung lingkungan hidup;
    h. melaksanakan penyusunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
    Kabupaten;
    i. melaksanakan penyusunan instrumen pencegahan pencemaran
    dan/atau kerusakan lingkungan hidup (Amdal, UKL/UPL, izin
    lingkungan, audit lingkungan, analisis resiko lingkungan hidup);
    j. melaksanakan penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL
    dan UKL/UPL);
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN

  1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi,
    serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan
    kapasitas lingkungan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai
    dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
    f. melaksanakan penerimaan pengaduan atas usaha atau kegiatan
    yang tidak sesuai dengan izin Perlindungan dan Pengelolaan
    Lingkungan Hidup;
    g. melaksanakan penelaahan, verifikasi, penyelesaian sengketa
    lingkungan atas pengaduan;
    h. melaksanakan penyusunan kebijakan pengawasan terhadap
    usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin
    perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    i. melaksanakan pengawasan terhadap penerima izin lingkungan
    dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan;
    j. memfasilitasi pelaksanaan penegakkan hukum atas pelanggaran
    perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
    k. melaksanakan penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan
    masyarakat hukum adat, kearifan lokal atau pengetahuan
    tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
    dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan
    lingkungan hidup;
    l. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pendidikan dan
    pelatihan, pengembangan dan pendampingan terhadap MHA,
    kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait PPLH;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang
    sesuai dengan tugas dan fungsinya.