Dinas Sosial

Dinas Sosial

  1. Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  3. Bidang-Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  5. Seksi-Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan;
  6. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL

A. KEPALA DINAS SOSIAL

  1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
    daerah di bidang sosial, meliputi: rehabilitasi, perlindungan dan jaminan
    sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin berdasarkan azas
    otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  2. Kepala Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
    b. mengkoordinir penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan
    umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
    c. mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    d. memonitoring pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup
    tugasnya; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris
    Daerah terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Dinas Sosial:
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Dinas Sosial agar lebih
    berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja
    Dinas;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan
    tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangundangan
    yang berlaku;
    f. mengkoordinir penyusunan kebijakan teknis pemerintah daerah di
    bidang sosial, meliputi: rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial,
    pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
    g. mengokordinir, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan
    pemerintah daerah di bidang sosial, meliputi: rehabilitasi,
    perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan
    fakir miskin;
    h. memonitoring pelaksanaan pembinaan, evaluasi penyelenggaraan
    pelayanan umum di bidang sosial, meliputi: rehabilitasi, perlindungan
    dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
    i. mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan kesekretariatan, meliputi
    perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, umum dan
    kepegawaian;
    j. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Dinas.
    k. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana
    strategis dan rencana kerja Dinas;
    l. mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan LKjIP
    SKPD;
    m. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD
    serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    n. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan
    atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
    o. mengkoordinir penyusunan rencana pencapaian dan penerapan
    Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban
    Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugas serta melaksanakan
    evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    p. melaksanakan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat
    Daerah (PK);
    q. melaksanakan koordinasi dengan Instansi/Unit Kerja terkait untuk
    mendukung pelaksanaan tugas;
    r. melaksanakan kerjasama dengan Unit Kerja terkait untuk
    mendukung pelaksanaan tugas;
    s. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    t. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja dinas;
    u. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    v. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    w. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui
    Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. SEKRETARIS DINAS SOSIAL

  1. Sekretaris Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
    melaksanakan pemberian dukungan pelayanan administratif dan teknis
    yang meliputi: perencanaan, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah
    tangga dan kepegawaian di lingkungan Dinas.
  2. Sekretaris Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan
    fungsi:
    a. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan
    dan perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
    fungsi dinas;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di
    lingkungan dinas;
    c. penyelenggaraan hubungan kerja di bidang administrasi dengan satuan
    kerja perangkat daerah terkait; dan
    d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Sekretaris Dinas Sosial:
    a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja Sekretariat berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. menyelenggarakan administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan
    perlengkapan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan
    fungsi Dinas;
    c. menyelenggarakan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan
    Dinas;
    d. menyelenggarakan hubungan kerja di bidang administrasi dengan
    satuan kerja perangkat daerah terkait;
    e. Menyelenggarkan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
    f. penyelenggaraan pengelolaan keuangan;
    g. menyelenggarkan pengelolaan perlengkapan, tata usaha, rumah tangga
    dan barang milik daerah/negara;
    h. menyelenggarakan pengelolaan urusan kepegawaian;
    i. menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan data serta
    pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
    j. menyelenggarakan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP),
    Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    k. menyelenggarakan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
    (SPM) serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaporan
    pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
    l. menyelenggarakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sekretariat;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi ketatausahaan, kerumahtanggaan,
    kepegawaian, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan penataan
    barang milik daerah/negara di lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian,
    kerumahtanggaan, perlengkapan, arsip, dokumentasi dan
    penatalaksanaan pengelolaan barang milik daerah/negara serta
    perjalanan dinas;
    c. penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan laporan terhadap
    pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian;
    d. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    Sub Bagian;
    f. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    g. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas
    membantu Sekretaris Dinas dalam melaksanakan pemberian
    dukungan administrasi di bidang program dan keuangan, meliputi:
    perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan,
    pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di
    lingkungan Dinas.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian
    berdasarkan rencana kerja Sekretariat;
    b. melaksanakan penyusunan rencana, program dan kegiatan
    sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Dinas;
    c. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan program
    dan pelaporan;
    d. melaksanakan penyusunan anggaran;
    e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta laporan kegiatan;
    f. melaksanakan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
    g. melaksanakan pengelolaan data dan kerja sama;
    h. melaksanakan pengelolaan, pengadministrasian dan
    pembukuan keuangan dinas;
    i. melaksanakan urusan perbendaharaan dan penatausahaan
    keuangan;
    j. melaksanakan penyusunan laporan pertanggungjawaban atas
    pelaksanaan pengelolaan keuangan dinas,
    k. melaksanakan pengawasan pembayaran gaji pegawai;
    l. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja
    sub bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
    Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BIDANG REHABILITASI, PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.

  1. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial mempunyai
    tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan penyiapan
    perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang
    rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial.
  2. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan
    tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan
    Sosial:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bidang berdasarkan
    rencana kerja Dinas;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan
    Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan
    tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang identifikasi
    dan rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
    f. menyelenggarakan identifikasi data penyandang masalah
    kesejahteraan sosial;
    g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan rehabilitasi, perlindungan dan
    jaminan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial;
    h. menyiapkan bahan/data pelaksanaan koordinasi dengan
    instansi/lembaga terkait tentang pelaksanaan kegiatan pelayanan
    rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial terhadap penyandang
    masalah kesejahteraan sosial;
    i. menyelenggarakan penyusunan indikator dan penyusunan kinerja
    Bidang;
    j. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    k. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL DAN PENANGANAN BENCANA

  1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan Bencana
    mempunyai tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan
    perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan
    teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di
    bidang rehabilitasi sosial dan penanganan bencana.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial dan Penanganan
    Bencana:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan
    rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
    dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
    rehabilitasi penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi:
    penyandang cacat, anak dan remaja bermasalah, tuna sosial
    dan daerah kumuh;
    f. melaksanakan identifikasi data penyandang masalah
    kesejahteraan sosial, meliputi: penyandang cacat, anak dan
    remaja bermasalah, tuna sosial dan daerah kumuh;
    g. melaksanakan kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap
    penyandang masalah kesejahteraan sosial, meliputi:
    penyandang cacat, anak dan remaja bermasalah, tuna sosial
    dan daerah kumuh;
    h. menyiapkan bahan/data pelaksanaan koordinasi dengan
    instansi/lembaga terkait tentang pelaksanaan kegiatan
    pelayanan rehabilitasi sosial terhadap penyandang masalah
    kesejahteraan sosial, meliputi: penyandang cacat, anak dan
    remaja bermasalah, tuna sosial dan daerah kumuh;
    i. melaksanakan identifikasi dan seleksi korban bencana alam
    dan bencana sosial;
    j. menyiapkan bahan pembinaan kesiapsiagaan, sumber daya
    sosial, penggunaan sarana dan prasarana bantuan bencana dan
    dapur umum lapangan;
    k. menyiapkan dan membina taruna siaga bencana bersama
    tim terpadu penanggulangan bencana;
    l. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pelaporan
    terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dan penanganan
    bencana;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran
    kinerja Seksi;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL.

  1. Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
    supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
    perlindungan dan jaminan sosial.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penerapan Standar Operasional Prosedur
    (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan
    Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang
    perlindungan dan jaminan sosial;
    f. melakukan identifikasi situasi dan kondisi sosial,
    individu/kelompok yang bermasalah atau menjadi korban dan
    masalah sosial yang mengganggu tata kehidupan sosial serta
    menerima laporan pengaduan dari masyarakat terutama para
    korban tindak kekerasan, perlakuan salah dan pelanggaran
    hak asasi manusia;
    g. melaksanakan koordinasi dalam rangka pembinaan,
    perlindungan dan jaminan sosial terhadap korban tindak
    kekerasan, perlakuan salah, pekerja migran terlantar,
    penyandang cacat berat dan anak-anak terlantar;
    h. melaksanakan pemberian perlindungan dan jaminan sosial
    terhadap korban tindak kekerasan, perlakuan salah, pekerja
    migran terlantar, penyandang masalah cacat berat dan anakanak
    terlantar;
    i. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam
    memberikan perlindungan dan jaminan sosial;
    j. melaksanakan identifikasi sumber dan potensi yang dapat
    dimanfaatkan untuk kesejahteraan sosial, khususnya
    perlindungan dan jaminan sosial;
    k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan
    perlindungan dan jaminan sosial;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan penyusunan
    kinerja seksi;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN PENANGANAN FAKIR MISKIN

  1. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
    mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyiapan
    perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan di bidang
    pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
  2. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dalam
    melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan perumusan kebijakan sesuai dengan
    lingkup tugasnya;
    b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai
    dengan lingkup tugasnya;
    c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
    d. pengawasan, pengendalian dan pelaporan terhadap penyelenggaraan
    urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup
    tugasnya;
    e. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai
    dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir
    Miskin:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi berdasarkan rencana
    kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada
    bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan,
    petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang
    tugas;
    d. menyelenggarakan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam
    pelaksanaan tugas;
    e. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, pemberdayaan sosial dan
    pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial di bidang pemberdayaan
    sosial dan penanganan fakir miskin;
    f. memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap masyarakat
    dalam kegiatan usaha kesejahteraan sosial;
    g. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    h. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
    pelaksanaan tugas;
    i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
    Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN KELEMBAGAAN

  1. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan Kelembagaan mempunyai
    tugas membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
    supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
    pemberdayaan sosial dan kelembagaan.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan
    Kelembagaan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan penerapan Standar Operasional Prosedur
    (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan
    Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha–
    usaha kesejahteraan sosial di bidang keluarga (keluarga muda
    mandiri, keluarga bermasalah sosial psikologis, wanita rawan
    sosial ekonomi, keluarga rentan);
    f. memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna
    meningkatkan pelayanan sosial kepada masyarakat yang
    berada di daerah terpencil/komunitas adat terpencil (KAT);
    g. melaksanakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan
    sosial masyarakat, pembinaan karang taruna, dan pembinaan
    organisasi sosial;
    h. memberikan petunjuk teknis dan pembinaan terhadap mitramitra
    kerja, pilar-pilar partisipasi masyarakat, dalam kegiatan
    usaha kesejahteraan sosial;
    i. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    j. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala
    bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SEKSI PENANGANAN FAKIR MISKIN

  1. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas
    membantu Kepala Bidang dalam penyiapan perumusan dan
    pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan
    supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang
    penanganan fakir miskin.
  2. Rincian Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial dan
    Kelembagaan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Seksi
    berdasarkan rencana kerja Bidang;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas
    kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan,
    keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis
    sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar
    Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat
    (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha–
    usaha kesejahteraan sosial fakir miskin guna peningkatan
    kesejahteraan sosial;
    f. memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna
    meningkatkan pelayanan sosial bagi fakir miskin;
    g. memberikan bimbingan sosial dan pemberdayaan sosial guna
    meningkatkan pelayanan sosial masyarakat yang berada
    dilingkungan kurang layak huni/kumuh;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka
    kelancaran pelaksanaan tugas;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
    pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
    Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.