Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah

  1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan  bertanggungjawab kepada Bupati;
  2. Asisten-Asisten berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah;
  3. Bagian-Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten;
  4. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan;
  5. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah.

 

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH

A. SEKRETARIS DAERAH

  1. Sekretaris Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah, pengoordinasian dan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah.
  2. Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintah Daerah;
    b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
    c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah;
    d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
    e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya;
  3. Rincian Tugas Sekretaris Daerah:
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Sekretariat Daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    c. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintahan Daerah;
    d. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan Daerah;
    e. mengkoordinasikan pemantauan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah;
    f. mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah Daerah;
    g. mengkoordinasikan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah terhadap program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah;
    h. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
    i. mengkoordinasikan penyelenggarakan pelayanan pemerintah Daerah;
    j. mengkoordinasikan pembentukan produk hukum Daerah;
    k. mengkoordinasikan perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan;
    l. mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
    m. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
    n. mengkoordinasikan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya aparatur pemerintah Daerah;
    o. mengkoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana pemerintah Daerah;
    p. mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan dan potensi Daerah;
    q. mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah dan Pemerintah Daerah dan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah; Lampiran I Peraturan Bupati Nias Barat Nomor : 38 Tahun 2016 Tanggal : 8 Desember 2016 Tentang : Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat
    r. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, penerapan, evaluasi dan pelaporan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan Pemerintah Daerah;
    s. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, penerapan, evaluasi dan pelaporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah;
    t. membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
    u. mengolah data atau informasi atas laporan pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang dilaksanakan oleh Kepala SKPD sebagai bahan masukan/pertimbangan pelaksanaan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
    v. melaksanakan penjabaran tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dan Wakil Bupati sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; w. membantu Bupati/Wakil Bupati dalam penyelenggaraan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan instansi vertikal;
    x. mengkoordinir penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dan Pemerintah Daerah;
    y. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    z. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik; aa. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; bb. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan cc. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

  1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengawasan, tugas pembantuan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat dan Hukum serta Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan desa, kerjasama, instansi vertikal, otonomi daerah, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebakaran, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, koordinasi kerukunan umat beragama, fasilitasi produk hukum daerah, bantuan dan konsultasi hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum, kesatuan bangsa dan politik serta penanggulangan bencana.
  2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program pemerintah daerah di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan Perundang-Undangan;
    b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraaan tugas dan program perangkat daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
    d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat dan penyusunan peraturan Perundang-Undangan; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat:
    a. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah di Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat;
    b. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan desa, kerjasama, instansi vertikal, otonomi daerah, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebakaran, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, koordinasi kerukunan umat beragama, fasilitasi produk hukum daerah, bantuan dan konsultasi hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana;
    c. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan desa, kerjasama, instansi vertikal, otonomi daerah, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebakaran, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, koordinasi kerukunan umat beragama, fasilitasi produk hukum daerah, bantuan dan konsultasi hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana;
    d. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pemantauan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan desa, kerjasama, instansi vertikal, otonomi daerah, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebakaran, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, koordinasi kerukunan umat beragama, fasilitasi produk hukum daerah, bantuan dan konsultasi hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana;
    e. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan desa, kerjasama, instansi vertikal, otonomi daerah, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebakaran, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, koordinasi kerukunan umat beragama, fasilitasi produk hukum daerah, bantuan dan konsultasi hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana;
    f. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di bidang Pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan desa, kerjasama, instansi vertikal, otonomi daerah, pendidikan, pemuda dan olahraga, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kebakaran, transmigrasi, perpustakaan, kearsipan, pemberdayaan masyarakat dan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, koordinasi kerukunan umat beragama, fasilitasi produk hukum daerah, bantuan dan konsultasi hukum, dokumentasi dan penyuluhan hukum, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana;
    g. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
    h. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
    i. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pembentukan produk hukum Daerah;
    j. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, baik dalam jangka panjang, menengah maupun tahunan di bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat;
    k. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    l. membantu Sekretaris Daerah membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta urusan kebakaran;
    m. melaksanakan penjabaran tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
    n. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1 KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

  1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan penyusunan kebijakan pemerintah daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang: pemerintahan umum, pemerintahan kecamatan dan desa, pengawasan, tugas pembantuan, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kebakaran, kesatuan bangsa dan politik, penanggulangan bencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kerjasama, instansi vertikal.
  2. Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang administrasi pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta administrasi wilayah dan perbatasan;
    b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta administrasi wilayah dan perbatasan;
    c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta administrasi wilayah dan perbatasan;
    d. pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta administrasi wilayah dan perbatasan;
    e. pelaksanaan pemrosesan administrasi perizinan perjalanan dinas luar negeri bagi pejabat dan pegawai pemerintah daerah, pimpinan serta anggota DPRD; dan
    f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Tata Pemerintahan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta administrasi wilayah dan perbatasan;
    g. merumuskan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta administrasi wilayah dan perbatasan;
    h. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta administrasi wilayah dan perbatasan;
    i. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta administrasi wilayah dan perbatasan;
    j. melaksanakan pelayanan urusan pemerintahan;
    k. melaksanakan fasilitasi konsultasi dan informasi di bidang pemerintahan umum, otonomi daerah dan kerjasama serta administrasi wilayah dan perbatasan;
    l. melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
    m. melaksanakan koordinasi penyusunan Informasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
    n. mengkoordinir penyiapan anggaran Bagian meliputi: usulan anggaran dan usulan perubahan anggaran, bahan perhitungan anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1.1 KEPALA SUB BAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

  1. Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan umum.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum;
    g. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan laporan kebijakan pemerintah daerah di bidang pemerintahan umum;
    h. melaksanakan fasilitasi proses pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota dewan perwakilan rakyat daerah sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan rapat koordinasi pemerintah daerah, antar pemerintah daerah (Kabupaten atau Kota) dan dengan Pemerintah Provinsi;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan rapat Muspida Kabupaten;
    k. menghimpun laporan harian dan bulanan Bupati dan Wakil Bupati;
    l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, pelaporan dan pengkoordinasian penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
    m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penilaian dan pemeringkatan kecamatan di lingkungan pemerintah kabupaten;
    n. menyiapkan bahan dan pelaksanaan serah terima jabatan Camat di lingkungan pemerintah Kabupaten;
    o. melaksanakan pengkajian serta penyiapan bahan dan pelaksanaan pendelegasian kewenangan Bupati kepada SKPD;
    p. menyiapkan bahan dan pelaksanaan fasilitasi dukungan pelaksanaan Pemilihan Umum (pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Legislatif), Pemilihan Kepala Daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati) di Kabupaten;
    q. melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan dan rencana calon peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Bagian Tata Pemerintahan;
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1.2 KEPALA SUB BAGIAN OTONOMI DAERAH DAN KERJASAMA

  1. Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang urusan pemerintahan, evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaporan pemerintahan daerah, pengembangan kapasitas daerah dan kerjasama antar daerah/instansi lain.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundangundangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang otonomi dan kerjasama;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang otonomi dan kerjasama;
    g. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan laporan kebijakan pemerintah daerah di bidang otonomi dan kerjasama;
    h. melaksanakan pembinaan peningkatan kemampuan perangkat kecamatan;
    i. melaksanakan pengumpulan dan mengolah data dan informasi, penyiapan bahan koordinasi penyusunan LPPD dan ILPPD Kabupaten;
    j. melaksanakan pengumpulan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta melaksanakan pengolahan data, analisa atau pengkajian sebagai bahan materi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
    l. melaksanakan pengumpulan bahan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta melaksanakan pengolahan data, analisa atau pengkajian sebagai bahan materi penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
    m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah;
    n. melaksanakan inventarisasi, fasilitasi, supervisi, pengawasan pelaksanaan kerjasama dilingkungan pemerintah daerah;
    o. menyiapkan bahan dan pelaksanaan hubungan kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan kerjasama antar daerah;
    p. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyelesaian perselisihan kerjasama daerah dengan pihak ketiga dan kerjasama antar daerah;
    q. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah termasuk pembentukan kecamatan, pengusulan perubahan batas kabupaten, nama dan pemindahan ibu kota Daerah;
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.1.3 KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI WILAYAH DAN PERBATASAN

  1. Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah dan Perbatasan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi serta pemantauan, evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi wilayah dan perbatasan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Administrasi Wilayah dan Perbatasan;
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi wilayah dan perbatasan;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi wilayah dan perbatasan;
    g. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan laporan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi wilayah dan perbatasan;
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penataan dan penegasan batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten;
    i. menelaah usulan penegasan batas wilayah desa/kelurahan, kecamatan dan Kabupaten;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan milik pemerintah daerah dan sengketa perbatasan wilayah;
    k. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA BAGIAN HUKUM

  1. Kepala Bagian Hukum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang fasilitasi produk hukum daerah, bantuan hukum dan konsultasi hukum, penyuluhan dan dokumentasi hukum.
  2. Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan bahan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
    b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
    c. pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
    d. pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas lingkup penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
    e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan penyusunan peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum; dan
    f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Hukum:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan perumusan dan menyusun kebijakan teknis di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
    g. merumusakan dan melaksanaan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
    h. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan HAM, serta administrasi dokumentasi, penyuluhan hukum dan evaluasi hukum;
    i. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, konsultasi dan informasi di bidang hukum dan hak asasi manusia;
    j. melaksanakan penyusunan rancangan produk hukum daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
    k. melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan SKPD terkait dalam rangka penyusunan Prolegda;
    l. melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan SKPD terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah beserta naskah akademik dan/atau penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur serta pembentukan tim penyusun dan tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah;
    m. melaksanakan koordinasi dengan Pimpinan SKPD terkait dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
    n. melaksanakan evaluasi atas hasil pengkajian, pembahasan dan penyelarasan rancangan produk hukum daerah;
    o. memberikan saran pertimbangan dan pendampingan hukum kepada semua unsur pemerintah Daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas dalam rangka menegakkan hukum;
    p. melaksanakan publikasi produk hukum;
    q. melaksanakan pengelolaan dokumentasi produk hukum;
    r. melaksanakan kerjasama di bidang hukum dengan Instansi penegak hukum;
    s. melaksanakan jaringan dokumentasi dan informasi hukum serta pembinaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum;
    t. mengkoordinir penyiapan anggaran Bagian meliputi: usulan anggaran dan usulan perubahan anggaran, bahan perhitungan anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
    u. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    w. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2.1 KEPALA SUB BAGIAN FASILITASI PRODUK HUKUM DAERAH

  1. Kepala Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang perumusan rancangan peraturan perundang-undangan daerah, menelaah dan mengevaluasi pelaksanaannya.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang peraturan perundang-undangan;
    f. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan/pembentukan peraturan perundang-undangan atau produk hukum daerah;
    g. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi di bidang peraturan perundang-undangan;
    h. melaksanakan pengkajian dan penyelarasan atas rancangan Peraturan Daerah yang diajukan oleh SKPD;
    i. melaksanakan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi atas Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah;
    j. melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atau Rancangan Peraturan Bersama Kepala Daerah dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi;
    k. melaksanakan eksaminasi/penelitian rancangan produk hukum yang terdiri dari: Keputusan Bupati, instruksi Bupati, Peraturan Bupati, Peraturan Bersama Kepala Daerah, Rancangan Peraturan Daerah, Nota Kesepahaman (MoU) yang ditandatangani Bupati;
    l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, konsultasi, fasilitasi dan informasi di bidang peraturan perundang-undangan;
    m. melaksanakan inventarisasi perkembangan produk hukum daerah dalam rangka penyiapan bahan koordinasi dengan SKPD terkait sebagai penyusun Rancangan Produk Hukum Daerah;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2.2 KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN DAN KONSULTASI HUKUM

  1. Kepala Sub Bagian Bantuan dan Konsultasi Hukum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penyelesaian masalah hukum, sosialisasi hukum, pelayanan bantuan dan konsultasi hukum.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Bantuan dan Konsultasi Hukum:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bantuan hukum dan hak asasi manusia;
    f. mempelajari, meneliti dan dan mengkaji perkara yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas/kedinasan;
    g. melaksanakan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan terhadap perkara yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas/kedinasan;
    h. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelesaian perkara yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas/kedinasan dengan instansi/lembaga terkait;
    i. melaksanakan inventarisasi dan pengkajian serta menyajikan data atas permasalahan hukum yang akan timbul dalam pelaksanaan tugas kedinasan di lingkungan Pemerintah Daerah;
    j. melaksanakan penghimpunan hasil-hasil pengawasan/pemeriksaan yang terkait permasalah hukum dalam pelaksanaan tugas/kedinasan atau pemerintahan yang dilaksanakan oleh pengawas fungsional/APIP;
    k. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    l. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    m. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    n. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2.3 KEPALA SUB BAGIAN DOKUMENTASI DAN PENYULUHAN HUKUM

  1. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintah daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang dokumentasi dan publikasi produk-produk hukum daerah, penerbitan lembaran dan berita daerah serta penyuluhan hukum.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melakukan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang dokumentasi produk hukum;
    f. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan, konsultasi, fasilitasi kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah tentang informasi dokumentasi produk hukum;
    g. melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan dokumentasi produk hukum;
    h. melakukan penghimpunan, penyimpanan dan pemeliharaan dokumentasi produk-produk hukum;
    i. melaksanakan pengundangan peraturan daerah dalam Lembaran Daerah;
    j. melaksanakan pengundangan peraturan Bupati dalam Berita Daerah;
    k. melaksanakan pemberitahuan kepada seluruh SKPD lingkup Pemerintah Daerah atas terbitnya Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah melalui surat edaran;
    l. melaksanakan publikasi produk hukum melalui sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
    m. melaksanakan pelayanan informasi melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH);
    n. melaksanakan penyuluhan/pembinaan penyusunan rancangan produk hukum daerah;
    o. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi peningkatan sadar hukum dan hak asasi manusia di Kabupaten;
    p. melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan dan rencana calon peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Bagian Hukum;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3 KEPALA BAGIAN BINA KESEJAHTERAAN RAKYAT

  1. Kepala Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat merumuskan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidangkesejahteraan rakyat meliputi: kesejahteraan sosial, kemasyarakatan serta bina mental dan keagamaan.
  2. Kepala Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi: kesejahteraan sosial, kemasyarakatan serta bina mental dan keagamaan.
    b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi: kesejahteraan sosial, kemasyarakatan serta bina mental dan keagamaan;
    c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi: kesejahteraan sosial, kemasyarakatan serta bina mental dan keagamaan;
    d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Kesejahteraan Rakyat meliputi: kesejahteraan sosial, kemasyarakatan serta bina mental dan keagamaan;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Bina Kesejahteraan Rakyat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan penyelenggaraan tugas-tugas bidang kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, dan bina mental keagamaan;
    g. menganalisa setiap permasalahan yang timbul dalam masyarakat berkaitan dengan bidang tugas kesejahteraan rakyat, kemasyarakatan, dan bina mental keagamaan;
    h. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi/unit kerja terkait berkaitan dengan tugas dan fungsi;
    i. menyelenggarakan rapat koodinasi dan temu-ramah antar umat beragama;
    j. memfasilitasi pelaksanaan perayaan hari-hari besar keagamaan;
    k. memfasilitasi pembinaan kegiatan keagamaan di lingkungan Pemerintah Daerah;
    l. melaksanakan pembinaan terhadap organisasi sosial di lingkungan Pemerintah Daerah;
    m. mengarahkan, mengendalikan dan melakukan pembinaan personil di lingkungan Bagian;
    n. melaksanakan rapat staf secara berkala guna meningkatkan kinerja Bagian;
    o. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
    p. merumuskan dan melaksanakan koordinasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
    q. melaksanakan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pemberian bantuan social;
    r. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
    s. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Rakyat;
    t. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/Unit Kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    u. mengkoordinir penyiapan anggaran Bagian meliputi: usulan anggaran dan usulan perubahan anggaran, bahan perhitungan anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3.1 KEPALA SUB BAGIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

  1. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kesejahteraan sosial.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Sosial;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesejahteraan Sosial;
    g. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan laporan kebijakan pemerintah daerah di bidang kesejahteraan sosial;
    h. menghimpun data laporan tentang penyakit yang berkembang di daerah Kabupaten, kebakaran di Daerah Kabupaten, data anak usia 7-12 tahun, tenaga pengajar dan tenaga kesehatan, data anak usia wajib belajar, data unit pelayanan kesehatan dan sarana pendidikan di daerah Kabupaten, data laporan kejadian bencana alam di daerah Kabupaten, data laporan penyakit hewan di daerah Kabupaten;
    i. menghimpun, mengklasifikasikan dan menyusun data berkaitan dengan warga masyarakat penderita cacat, tuna karya, tuna wisma, tuna netra, tuna rungu, korban bencana dan panti asuhan;
    j. menyiapkan serta menatausahakan bantuan kepada badan-badan sosial dan korban bencana alam berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
    k. memfasilitasi koordinasi pengembangan dan pembangunan perumahan rakyat berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
    l. menyiapkan dan melaksanakan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat serta lembaga sosial masyarakat berkoordinasi dengan instansi/unit kerja terkait;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3.2 KEPALA SUB BAGIAN KEMASYARAKATAN

  1. Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kemasyarakatan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Kemasyarakatan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan;
    f. menghimpun dan menganalisis data mengenai kegiatan sosial kemasyarakatan;
    g. melaksanakan koordinasi dalam pemberian bantuan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya;
    h. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi dalam penyelenggaraan kegiatan sosial kemasyarakatan;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan;
    j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kemasyarakatan;
    k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang kemasyarakatan;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.3.3 KEPALA SUB BAGIAN BINA MENTAL DAN KEAGAMAAN

  1. Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, koordinasi pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina mental dan keagamaan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Bina Mental dan Keagamaan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi kebijakan pemerintah daerah di bidang bina mental dan keagamaan;
    f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan pemerintah daerah di bidang bina mental dan keagamaan;
    g. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pembinaan mental dan keagamaan;
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi perayaan hari-hari besar keagamaan;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi urusan haji;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama;
    k. mengumpulkan dan pengolahan data lembaga keagamaan;
    l. melaksanakan pembinaan keagamaan, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan sarana prasarana ibadah;
    m. mengumpulkan dan mengolah data bina mental dan keagamaan;
    n. melaksanakan fasilitasi kerukunan antar warga;
    o. mengumpulkan dan mengolah data jumlah penduduk umat beragama;
    p. melaksanakan fasilitasi kerukunan kehidupan beragama;
    q. melaksanakan pengendalian atas pemberian bantuan sosial terhadap kegiatan pembinaan mental, kegiatan keagamaan dan sarana-prasarana rumah ibadah;
    r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas penggunaan/pemanfaatan dana bantuan sosial terhadap kegiatan pembinaan mental, keagamaan serta sarana- prasarana rumah ibadah;
    s. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    u. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. ASISTEN PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KEPROTOKOLAN

  1. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengawasan, tugas pembantuan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di Bagian Administrasi Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Keprotokolan dan Acara serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian, pangan, perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, badan usaha milik daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
  2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur serta administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta keprotokolan dan acara;
    b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan;
    c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan;
    d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi perekonomian dan sumber daya alam, infrastruktur serta administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta keprotokolan dan acara;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan:
    a. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah di Bagian Administrasi Perekonomian, Administrasi Pembangunan, Keprotokolan dan Acara;
    b. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanian, pangan, perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, badan usaha milik daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
    c. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanian, pangan, perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, badan usaha milik daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
    d. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pemantauan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian, pangan, perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, badan usaha milik daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
    e. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian, pangan, perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, badan usaha milik daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
    f. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan Satuan Perangkat Daerah di bidang pertanian, pangan, perdagangan, tenaga kerja, koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, kehutanan, pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, badan usaha milik daerah, pengadaan barang dan jasa pemerintah serta urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan;
    g. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Organisasi Perangkat Daerah;
    h. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
    i. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana pemerintah daerah;
    j. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan dan potensi daerah;
    k. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengelolaan dan pengembangan badan usaha milik daerah;
    l. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan fasilitasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
    m. melaksanakan penjabaran tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    n. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    o. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinir penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dan Pemerintah Daerah;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN

  1. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan merumuskan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi perekonomian, meliputi: Pertanian, Pangan, Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan usaha kecil menengah, Perindustrian, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Kebudayaan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral serta BUMD.
  2. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Pangan, Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan usaha kecil menengah, Perindustrian, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Kebudayaan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD;
    b. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Pangan, Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan usaha kecil menengah, Perindustrian, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Kebudayaan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD;
    c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Pangan, Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan usaha kecil menengah, Perindustrian, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Kebudayaan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD;
    d. pelaksanaan pembinaan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Pangan, Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan usaha kecil menengah, Perindustrian, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Kebudayaan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral, Analisis makro ekonomi, sarana perekonomian dan BUMD; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Administrasi Perekonomian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi perekonomian;
    g. merumuskan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi perekonomian;
    h. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi perekonomian;
    i. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang administrasi perekonomian;
    j. melaksanakan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    k. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    l. melaksanakan monitoring pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    m. merumuskan kebijakan, evaluasi dan pelaporan atas penyaluran/pendistribusian beras miskin (RASKIN);
    n. mengkoordinasikan promosi potensi Daerah dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dengan cara melaksanakan dan mengikuti pameran, membuat brosur-brosur, dan audio visual tentang potensi Daerah untuk dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak yang terkait;
    o. mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dan pengembangan koperasi dengan cara memonitor dan peninjauan lapangan agar koperasi berjalan sesuai ketentuan, terutama yang mendapat bantuan Pemerintah;
    p. melaksanakan pembinaan bantuan modal industri kecil, mikro dan menengah dengan cara berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk pengembangan ekonomi rakyat;
    q. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan usaha hasil industri, perdagangan dan koperasi, jasa penanaman modal, pariwisata, pengusaha kecil dan menengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait agar dapat diketahui perkembangan dan hasil kegiatannya;
    r. melaksanakan pembinaan dan penyusunan petunjuk teknis terhadap usaha peningkatan produksi Pertanian, Pangan, Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan usaha kecil menengah, Perindustrian, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kelautan dan Perikanan, Pariwisata, Kebudayaan, Kehutanan, Energi dan Sumber Daya Mineral agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan;
    s. melaksanakan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perekonomian meliputi produksi, potensi, distribusi, Dana Bagi Hasil dan dunia usaha agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan memperoleh keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
    t. memonitor dan mengevaluasi distribusi bahan bakar minyak dan gas dengan cara koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait agar tidak terjadi penyimpangan;
    u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/Unit Kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    v. mengkoordinir penyiapan anggaran Bagian meliputi: usulan anggaran dan usulan perubahan anggaran, bahan perhitungan anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
    w. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    x. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic;
    y. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    z. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan aa. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1.1 KEPALA SUB BAGIAN BINA PRODUKSI

  1. Kepala Sub Bagian Bina Produksi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya air serta energi dan mineral.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Bina Produksi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya air serta energi dan mineral;
    f. mengolah dan mengumpulkan data di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya air serta energi dan mineral melalui koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait dengan menggunakan metode yang sesuai sebagai bahan penentuan kebijakan;
    g. menyiapkan program pembinaan dan petunjuk teknis terhadap usaha peningkatan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya air serta energi dan mineral agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
    h. melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi terkait guna menyamakan persepsi dan langkah pelaksanaan kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, sumber daya air serta energi dan mineral;
    i. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap distribusi Bahan Bakar Minyak dan Gas, Beras untuk Keluarga Miskin dengan cara mengkoordinasikan dengan instansi terkait agar sesuai dengan peruntukannya;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang perekonomian;
    k. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan laporan kebijakan pemerintah daerah di bidang perekonomian;
    l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi pengembangan perekonomian daerah, infrastruktur perekonomian daerah dan perekonomian rakyat;
    m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian daerah;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1.2 KEPALA SUB BAGIAN BINA SARANA PEREKONOMIAN

  1. Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang sarana perekonomian.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian.
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang sarana perekonomian;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah di bidang sarana perekonomian;
    g. menyiapkan bahan promosi potensi Daerah di bidang industri, perdagangan, jasa, penanaman modal, pengembangan pariwisata, koperasi dan pengusaha kecil menengah dengan cara melaksanakan dan mengikuti pameran, membuat brosur-brosur dan audio visual tentang potensi daerah berdasarkan potensi dan kebutuhan daerah untuk dapat disebarluaskan kepada pihak-pihak yang terkait;
    h. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan usaha industri, perdagangan, dan koperasi dengan cara mengkoordinasikan dengan instansi terkait untuk dapat diketahui perkembangan dan hasil kegiatannya;
    i. menghimpun laporan bahan dan data kebutuhan pokok masyarakat, bekerjasama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban;
    j. menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan perekonomian meliputi produksi, potensi, distribusi, Dana Bagi Hasil dan dunia usaha agar pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan memperoleh keterpaduan pelaksanaan kegiatan;
    k. melaksanakan dan mengevaluasi penggunaan Dana Bagi Hasil dengan cara bekerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, agar peruntukannya sesuai dengan aturan yang berlaku;
    l. melaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tentang pengembangan produk kerajinan khas Daerah;
    m. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    n. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    o. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1.3 KEPALA SUB BAGIAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN BUMD

  1. Kepala Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Koordinasi Penanaman Modal dan BUMD:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan analisis data dan bahan di bidang penanaman modal dan BUMD;
    f. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan BUMD;
    g. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang penanaman modal dan BUMD;
    h. menyiapkan bahan pemantauan dan pelaporan di bidang penanaman modal dan BUMD;
    i. melaksanakan fasilitasi pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    j. melaksanakan pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    k. melaksanakan monitoring pengawasan, evaluasi dan pelaporan atas kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    l. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
    m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengendalian terhadap pelaksanan program/kegiatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    n. menghimpun dan mengolah data rencana pelaksanaan program/kegiatan dari setiap SKPD yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    o. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan setiap SKPD yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    p. menghimpun laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dari SKPD yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    q. melaksanakan evaluasi perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    r. melaksanakan pelaporan terhadap perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    s. melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan program/kegiatan program/ kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    t. menyiapkan bahan dan pelaksanaan rapat koordinasi evaluasi, pelaporan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    u. melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan dan rencana calon peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Bagian Perekonomian;
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian; w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

  1. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan merumuskan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintahan daerah di bidang administrasi pembangunan, meliputi: pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, perhubungan, perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan, badan usaha milik daerah serta Pengadaan barang dan jasa pemerintah.
  2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina program pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan, koordinasi infrastruktur pembangunan;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang bina program pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan, koordinasi infrastruktur pembangunan;
    c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang bina program pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan, koordinasi infrastruktur pembangunan;
    d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang bina program pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan, koordinasi infrastruktur pembangunan;
    e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang bina program pembangunan, monitoring dan evaluasi pembangunan, koordinasi infrastruktur pembangunan; dan
    f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Administrasi Pembangunan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan;
    g. merumuskan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan;
    h. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan;
    i. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan;
    j. melaksanakan fasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    k. melaksanakan rapat-rapat koordinasi, evaluasi, pelaporan dan pengendalian pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    l. menghimpun dan mengolah data dan informasi sebagai bahan penyusunan laporan kebijakan pemerintah daerah di bidang pembangunan;
    m. melaksanakan Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
    n. mengumpulkan data dan penyusunan dalam rangka ekspose visualisasi proses pelaksanaan dan hasil pembangunan;
    o. melaksanakan fasilitasi pembinaan yang berkaitan dengan pembinaan jasa konstruksi dan non konstruksi di Kabupaten;
    p. melaksanakan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah lingkup kabupaten;
    q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi/Unit Kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    r. mengkoordinir penyiapan anggaran Bagian meliputi: usulan anggaran dan usulan perubahan anggaran, bahan perhitungan anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
    s. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    u. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2.1 KEPALA SUB BAGIAN BINA PROGRAM

  1. Kepala Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penyusunan program pembangunan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Bina Program:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program pembangunan daerah;
    f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang penyusunan program pembangunan daerah;
    g. menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang penyusunan program pembangunan daerah dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    i. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi penyusunan program pembangunan daerah;
    j. melakukan koordinasi kegiatan penyusunan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBD dan bantuan pembangunan daerah lainnya;
    k. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program pembangunan daerah;
    l. melaksanakan Standarisasi Harga Satuan Bahan, Upah dan Analisa Harga Satuan Pekerjaan;
    m. menyiapkan bahan rekomendasi di bidang penyusunan pelaksanaan program pembangunan daerah;
    n. melakukan pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan program pembangunan daerah;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2.2 KEPALA SUB BAGIAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN

  1. Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pembangunan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyiapkan bahan dan pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pengendalian terhadap pelaksanan program/kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    f. menghimpun dan mengolah data rencana pelaksanaan program/kegiatan dari setiap SKPD yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    g. melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan program/ kegiatan setiap SKPD yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    h. menghimpun laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan terhadap perkembangan pelaksanaan program/kegiatan dari SKPD yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    i. melaksanakan evaluasi perkembangan pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    j. melaksanakan pelaporan terhadap perkembangan pelaksanaan program/ kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    k. melaksanakan inventarisasi permasalahan pelaksanaan program/kegiatan program/ kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan rapat koordinasi, evaluasi, pelaporan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang bersumber dari APBD maupun sumber pendanaan lainnya;
    m. melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan dan rencana calon peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Bagian;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2.3 KEPALA SUB BAGIAN KOORDINASI INFRASTRUKTUR

  1. Kepala Sub Bagian Koordinasi Infrastruktur mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Koordinasi Infrastruktur.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Koordinasi Infrastruktur:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan pembangunan infrastruktur;
    f. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang pembangunan infrastruktur;
    g. menginventarisasikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang pembangunan infrastruktur serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
    h. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    i. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan, dalam rangka meningkatkan pembangunan infrastruktur;
    j. mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan pelaksanaan pembangunan insfrastruktur dalam rangka peningkatan pembangunan infrastruktur;
    k. menyiapkan laporan kepada Bupati terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3 KEPALA BAGIAN KEPROTOKOLAN DAN ACARA

  1. Kepala Bagian Keprotokolan dan Acara mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Keprotokolan merumuskan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah.
  2. Kepala Bagian Keprotokolan dan Acara dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
    a. perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    c. pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    d. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Keprotokolan dan Acara:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    g. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    h. pelaksanaan penyiapan dan mengatur acara pimpinan;
    i. pelaksanaan persiapan dan memperlancar tugas serta kegiatan pimpinan;
    j. melaksakakan koordinasi persiapan dan penerimaan Tamu Resmi Pemerintah Daerah;
    k. pelaksanaan acara penerimaan kunjungan tamu VIP/VVIP dan tamu lainnya ke Pemerintah Daerah;
    l. melaksanakan pengaturan sarana dan prasarana tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat protokoler;
    m. pelaksanaan pelayanan keprotokolan kepada instansi pemerintah/non pemerintah yang membutuhkan;
    n. merumuskan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    o. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    p. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang keprotokolan pimpinan, meliputi: tata acara, pelayanan tamu, urusan undangan dan penghubung pimpinan daerah;
    q. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atau pihak lain penyelenggara acara yang dihadiri pimpinan, baik dalam daerah maupun luar daerah;
    r. melaksanakan pembinaan terhadap para ajudan pimpinan;
    s. melaksanakan hubungan jaringan komunikasi pimpinan dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    t. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi atau Unit Kerja terkait untuk mendukung pelaksanaan tugas;
    u. mengkoordinir penyiapan anggaran Bagian meliputi: usulan anggaran dan usulan perubahan anggaran, bahan perhitungan anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3.1 KEPALA SUB BAGIAN ACARA

  1. Kepala Sub Bagian Acara mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata acara.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Acara:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang tata acara;
    f. melaksanakan penyusunan jadwal kegiatan pimpinan;
    g. menyiapkan bahan laporan pimpinan serta buku panduan acara upacara baik secara kenegaraan maupun resmi;
    h. menyiapkan koordinasi gladi lapangan, dan mengatur tata tempat, tata upacara dan tata penghormatan dalam acara resmi dan acara kenegaraan;
    i. mendokumentasikan acara kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
    j. menyiapkan tanda kenang-kenangan (souvenir);
    k. melaksanakan penyusunan materi dan mata acara berdasarkan materi acara tentative yang dihadiri pimpinan;
    l. melaksanakan pembinaan, fasilitasi dan konsultasi terhadap penatalaksanaan acara yang dilaksanakan instansi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah atau pihak penyelenggaran acara lain yang dihadiri pimpinan;
    m. menyiapkan koordinasi para ajudan pimpinan;
    n. melaksanakan koordinasi kepada satuan kerja perangkat daerah atau instansi terkait dalam pengaturan akomodasi, pengamanan acara tamu Pemerintah Daerah;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3.2 KEPALA SUB BAGIAN PENERIMA TAMU DAN PENATAAN TEMPAT

  1. Kepala Sub Bagian Penerima Tamu dan Penataan Tempat mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang penerima tamu Pemerintah Daerah dan penataan tempat.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Penerima Tamu dan Penataan Tempat:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Penerima Tamu Pemerintah Daerah dan Penataan Tempat;
    f. menyiapkan bahan koordinasi persiapan penerimaan, akomodasi dan transportasi kunjungan bagi tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya;
    g. menyiapkan bahan rencana agenda kunjungan tamu dan perjalanan dinas pimpinan;
    h. menyiapkan bahan pelaporan kegiatan tamu VIP, VVIP dan tamu lainnya; dan
    i. melaksanakan pengaturan ruang, tata tempat, tata aturan kehormatan pejabat pada pelaksanaan upacara, pelantikan, rapat-rapat dinas, kunjungan kerja tamu resmi pemerintah daerah dan pertemuan kedinasan/resmi lainnya serta pertemuan/kegiatan yang dilaksanakan di rumah dinas Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atau pihak lain penyelenggara acara yang dihadiri pimpinan, baik dalam daerah maupun luar daerah;
    k. menyiapkan bahan keperluan yang berkaitan dengan perlengkapan dan kelengkapan acara/upacara, mengatur ruang dan tata tempat pelaksanaan rapat dinas, resepsi pimpinan serta mempersiapkan kendaraan untuk tamu yang memerlukan pelayanan protokoler;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.3.3 KEPALA SUB BAGIAN PENGHUBUNG PIMPINAN

  1. Kepala Sub Bagian Penghubung Pimpinan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Penghubung Pimpinan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Penghubung Pimpinan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan perumusan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Penghubung Pimpinan;
    f. menyiapkan dan memproses undangan kegiatan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, tamu negara/resmi dan pejabat negara/pemerintah lainnya;
    g. melakukan koordinasi dengan staf pimpinan dan Perangkat Daerah terkait mengenai rencana kegiatan;
    h. mendistribusikan, dan memonitor pengiriman undangan dan kehadiran pejabat yang diundang;
    i. menghimpun dan memelihara data nama dan alamat para pejabat dan para tokoh masyarakat yang dipandang perlu;
    j. menyiapkan undangan upacara rutin, senam, dan apel pengarahan di Pemerintah Daerah;
    k. melakukan pengkondisian segala informasi dan rencana kegiatan untuk memperlancar dan mensukseskan agenda pertemuan, resepsi, pelantikan, penyambutan dan pelayanan tamu Pemerintah Daerah di daerah maupun di luar daerah;
    l. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan agenda kegiatan baik tentatif maupun devenitif sesuai dengan kesepakatan daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, Pusat maupun mancanegara;
    m. melaksanakan koordinasi yang lebih intensif baik dengan pemerintah Kabupaten/Kota, maupun perwakilan Pemerintah yang ada di tingkat Provinsi, Pusat maupun mancanegara dalam mensukseskan setiap kegiatan yang berkaitan dengan bidang keprotokolan;
    n. melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan dan rencana calon peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Bagian Keprotokolan dan Acara;
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

  1. Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah, mengoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pengawasan, tugas pembantuan, pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bagian Umum dan Organisasi serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan pegawai negeri sipil.
  2. Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang umum yang meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi;
    b. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
    c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Administrasi Umum;
    d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang umum yang meliputi perlengkapan, keuangan dan kepegawaian, bidang organisasi; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Asisten Administrasi Umum:
    a. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah di Bagian Umum dan Bagian Organisasi;
    b. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, analisis jabatan dan evaluasi kinerja, kesekretariatan, umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pendapatan dan aset daerah serta pembinaan pegawai negeri sipil;
    c. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, analisis jabatan dan evaluasi kinerja, kesekretariatan, umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pendapatan dan aset daerah serta pembinaan pegawai negeri sipil;
    d. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pemantauan, pengendalian, pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, analisis jabatan dan evaluasi kinerja, kesekretariatan, umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pendapatan dan aset daerah serta pembinaan pegawai negeri sipil;
    e. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, analisis jabatan dan evaluasi kinerja, kesekretariatan, umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pendapatan dan aset daerah serta pembinaan pegawai negeri sipil;
    f. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah terhadap program/kegiatan Satuan Perangkat Daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik, analisis jabatan dan evaluasi kinerja, kesekretariatan, umum, perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian, keuangan, pendapatan dan aset daerah serta pembinaan pegawai negeri sipil;
    g. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas organisasi perangkat Daerah;
    h. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah;
    i. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD);
    j. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pengelolaan kepegawaian dan pendayagunaan aparatur pemerintah Daerah;
    k. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Sekretariat Daerah dan Pemerintah Daerah);
    l. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan Perjanjian Kinerja Sekretaris Daerah dan Kepala Daerah;
    m. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan, penerapan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik dan Survey Kepuasan Masyarakat di lingkungan pemerintah Daerah;
    n. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan RENSTRA, RENJA Sekretariat Daerah;
    o. melaksanakan penjabaran tugas-tugas yang diberikan oleh Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    p. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan dan Satuan Perangkat Daerah yang berada pada jalur koordinasinya;
    q. membantu Sekretaris Daerah mengkoordinasikan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dan Pemerintah Daerah;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA BAGIAN UMUM

  1. Kepala Bagian Umum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum merumuskan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Kesekretariatan, Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Program dan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Aset.
  2. Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan di bidang Kesekretariatan, Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Program dan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Aset;
    b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang Kesekretariatan, Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Program dan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Aset;
    c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan di bidang Kesekretariatan, Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Program dan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Aset;
    d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya bidang Kesekretariatan, Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Program dan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Aset; dan
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Umum:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesekretariatan, Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Program dan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Aset;
    g. merumuskan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesekretariatan, Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Program dan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Aset;
    h. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring, pengendalian atas pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang Kesekretariatan, Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Program dan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Aset;
    i. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesekretariatan, Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli Bupati, Kepegawaian, Program dan Keuangan, Rumah Tangga dan Perlengkapan serta Aset;
    j. melaksanakan pengelolaan kesekretariatan meliputi: keuangan, rumah tangga dan perlengkapan, serta kepegawaian;
    k. mengkoordinir pengelolaan tata usaha umum, tata usaha Staf Ahli Bupati dan tata usaha pimpinan;
    l. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah dan rumah tangga Dinas/Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
    m. melaksanakan penyediaan sarana dan akomodasi terhadap tamu Pemerintah Daerah yang memerlukan pelayanan yang bersifat reguler maupun protokoler;
    n. melaksanakan penyusunan RENSTRA, RENJA Sekretariat Daerah;
    o. mengkoordinir penyiapan anggaran Bagian meliputi: usulan anggaran dan usulan perubahan anggaran, bahan perhitungan anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
    p. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    q. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    r. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    s. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    t. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1.1 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA PIMPINAN, STAF AHLI DAN KEPEGAWAIAN

  1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang tata usaha pimpinan, Staf Ahli Bupati dan kepegawaian sekretariat Daerah.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan pengelolaan dan pengendalian terhadap surat-menyurat di lingkungan Sekretariat Daerah, meliputi: penerimaan, pengagendaan dan pengarahan terhadap surat masuk dan surat keluar serta pelaksana pengiriman surat keluar;
    f. melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan pegawai di lingkup Sekretariat Daerah;
    g. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha Umum;
    h. melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha Pimpinan meliputi: tata usaha Bupati, tata usaha Wakil Bupati serta tata usaha Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli;
    i. melaksanakan pengelolaan dan dukungan administrasi terhadap pelaksanaan tugas Staf Ahli Bupati;
    j. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan arsip Sekretariat Daerah;
    k. menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi: kenaikan pangkat, pensiun, kenaikan gaji berkala, tunjangan keluarga dan perpindahan jabatan fungsional umum di lingkungan Sekretariat Daerah;
    l. mengelola data dan dokumentasi pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
    m. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK) di lingkungan Sekretariat Daerah;
    n. melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan dan rencana calon peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Bagian Umum;
    o. memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan di lingkungan Sekretariat Daerah;
    p. memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian di lingkungan Sekretariat Daerah;
    q. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan/tanda jasa dan sanksi di lingkungan Sekretariat Daerah;
    r. mengelola presensi atau daftar hadir pegawai di lingkungan Sekretariat Daerah;
    s. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    u. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang Program dan keuangan Sekretariat Daerah.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menghimpun, mengolah, menyajikan data dan informasi untuk penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    f. melaksanakan penyusunan penyusunan RENSTRA, RENJA SEKRETARIAT Daerah;
    g. melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    h. melaksanakan evaluasi dan analisis hasil kerja guna pengembangan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    i. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah;
    j. melaksanakan verifikasi dan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;
    k. melakukan administrasi pembukuan, pertanggung jawaban dan laporan keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah;
    l. melakukan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan keuangan;
    m. melakukan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara/bendahara pembantu/pembantu bendahara di lingkungan Sekretariat Daerah;
    n. melaksanakan penyiapan kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan, surat perintah pembayaran ganti uang, surat perintah pembayaran tambahan uang, surat perintah pembayaran langsung gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya;
    o. menyiapkan dan memproses Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P) di lingkungan Sekretariat Daerah;
    p. melaksanakan administrasi pembukuan, pertanggung jawaban serta penyusunan laporan keuangan bulanan, triwulan dan tahunan Sekretariat Daerah;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1.3 KEPALA SUB BAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

  1. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang rumah tangga, aset dan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rumah tangga, aset dan perlengkapan;
    f. melaksanakan penghimpunan dan pengolahan data dan informasi yang berhubungan dengan urusan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat daerah dan rumah dinas/jabatan;
    g. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana tamu yang memerlukan pelayanan yang bersifat reguler atau protokoler;
    h. melaksanakan penyediaan cinderamata atau souvenir;
    i. melaksanakan pengaturan pelayanan kendaraan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan kepentingan serta pemeliharaannya;
    j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pengelolaan rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor dan rumah dinas/jabatan;
    k. melaksanakan pengelolaan aset/barang di lingkungan sekretariat daerah meliputi: meliputi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, penyimpanan dan mengusulkan penghapusan serta pengelolaan perbekalan di Sekretariat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
    l. melaksanakan penatausahaan dan pelaporan aset/barang di lingkungan Sekretariat Daerah;
    m. melaksanakan pemeliharaan dan kebersihan rutin kantor, taman, halaman dalam komplek Kantor Bupati/Sekretariat Daerah, rumah dinas Bupati dan rumah dinas Wakil Bupati;
    n. melaksanakan pengurusan dan memelihara gedung Negara/Daerah beserta kebersihan dan perlengkapan yang pengelolaannya di bawah pengawasan Sekretariat Daerah;
    o. melaksanakan pengaturan dan pemeliharaan penggunaan ruang-ruang rapat atau aula atau gedung di lingkungan Sekretariat Daerah;
    p. menyiapkan ruang akomodasi untuk rapat-rapat, upacara dan pertemuan lainnya termasuk penerimaan tamu Negara atau Daerah;
    q. melaksanakan mengatur tata tertib dan penataan parkir serta mengkoordinir pengamanan dalam penyelenggaraan rapat, upacara atau pertemuan dinas lainnya;
    r. melaksanakan pengurusan surat-surat kendaraan dinas yang dalam di lingkungan Sekretariat Daerah;
    s. melaksanakan pengawasan dan pelaporan atas penggunaan peralatan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah;
    t. melaksanakan pemasangan dan pengaturan Sound System Mobile pada kegiatan Pemerintah Kabupaten;
    u. melaksanakan pengaturan dan pemasangan tenda dan sarana pendukung acara/kegiatan dan upacara;
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D.2 KEPALA BAGIAN ORGANISASI

  1. Kepala Bagian Organisasi mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum merumuskan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta analisis jabatan dan evaluasi kinerja.
  2. Kepala Bagian Organisasi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:
    a. pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta analisis jabatan dan evaluasi kinerja;
    b. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan program kegiatan serta petunjuk teknis pelaksanaan di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta analisis jabatan dan evaluasi kinerja;
    c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta analisis jabatan dan evaluasi kinerja;
    d. pelaksanaan pembinaan teknis, administrasi serta sumber daya di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta analisis jabatan dan evaluasi kinerja;
    e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Organisasi:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana kerja Sekretariat Daerah;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan perumusan dan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta analisis jabatan dan evaluasi kinerja;
    g. merumuskan dan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta analisis jabatan dan evaluasi kinerja;
    h. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta analisis jabatan dan evaluasi kinerja;
    i. melaksanakan perumusan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana, akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik serta analisis jabatan dan evaluasi kinerja;
    j. melaksanakan koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah dan Pemerintah Daerah;
    k. melaksanakan koordinasi penilaian dan pemeringkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik tingkat pembina/ penanggungjawab dan tingkat satuan kerja penyelenggara pelayanan pemerintah kabupaten;
    l. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dilingkungan Pemerintah Daerah;
    m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di lingkungan Pemerintah Daerah;
    n. melaksanakan koordinasi penerapan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaannya;
    o. melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten;
    p. melaksanakan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Kabupaten;
    q. melaksanakan kegiatan serah terima jabatan pimpinan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
    r. mengkoordinir penyiapan anggaran Bagian meliputi: usulan anggaran dan usulan perubahan anggaran, bahan perhitungan anggaran, Rencana Kerja Anggaran (RKA);
    s. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    u. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    w. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D.2.1 KEPALA SUB BAGIAN KELEMBAGAAN DAN TATALAKSANA

  1. Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang kelembagaan perangkat daerah, fasilitasi kelembagaan, analisis kelembagaan dan tatalaksana kelembagaan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Tatalaksana:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana;
    g. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan laporan kebijakan pemerintah daerah di bidang kelembagaan dan tatalaksana;
    h. melaksanakan penyusunan, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap tugas dan fungsi, tata kerja, wewenang dan beban tugas organisasi;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penataan, penyempurnaan, pengembangan, pembentukan serta penghapusan kelembagaan dan tata kerja organisasi perangkat daerah serta tatalaksana;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkajian/evaluasi dan asistensi pembentukan Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Organisasi Perangkat Daerah;
    k. menyiapkan bahan dan pelaksanan penyusunan, pembinaan, monitoring, evaluasi, pengawasan dan pelaporan terhadap sistem koordinasi Organisasi Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
    l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah;
    m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan/ pembakuan, pembinaan dan pengawasan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
    n. menyiapkan bahan dan pelaksanaan serah terima jabatan Pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten (tidak termasuk Camat);
    o. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    p. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    q. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D.2.2 KEPALA SUB BAGIAN AKUNTABILITAS KINERJA DAN PELAYANAN PUBLIK

  1. Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Akuntabilitas Kinerja dan Pelayanan Publik;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik;
    g. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan laporan kebijakan pemerintah daerah di bidang akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik;
    h. melaksanakan pembinaan, fasilitasi, konsultasi penataan sistem, metode dan prosedur kerja serta melaksanakan monitoring terhadap sistem, metode dan prosedur kerja dalam rangka evaluasi dan pelaporan;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan standarisasi sarana di lingkungan pemerintah Kabupaten;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penilaian dan pemeringkatan kinerja penyelenggara pelayanan publik tingkat pembina/penanggungjawab dan tingkat satuan kerja penyelenggara pelayanan pemerintah kabupaten;
    k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan akuntabilitas kinerja dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah;
    l. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah dan penyiapan bahan penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah;
    m. melaksanakan pengumpulan bahan LKjIP Pemerintah Daerah dan melaksanakan pengolahan data, analisa atau pengkajian sebagai bahan materi penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah;
    n. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan LKjIP Pemerintah Daerah;
    o. menyiapkan bahan dan pelaksanan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Pemerintah Daerah serta melaksanakan monitoring dalam rangka evaluasi dan pelaporan;
    p. menyiapkan bahan dan pelaksanan pembinaan dan fasilitasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP) dilingkungan Pemerintah Daerah serta melaksanakan monitoring dalam rangka evaluasi dan pelaporan;
    q. menyiapkan bahan dan pelaksanan koordinasi Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) di lingkungan pemerintahan Kabupaten;
    r. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten;
    s. melaksanakan pengumpulan bahan Laporan Pelaksanaan/Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari SKPD terkait serta melaksanakan pengolahan data, analisa atau pengkajian terhadap laporan sebagai bahan materi evaluasi Pelaksanaan/Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten;
    t. menyiapkan bahan dan pelaksanaan koordinasi evaluasi dan pelaporan pelaksanaan/penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten;
    u. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    v. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    w. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    x. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    y. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

D.2.3 KEPALA SUB BAGIAN ANALISIS JABATAN DAN EVALUASI KINERJA

  1. Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Evaluasi Kinerja mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan kebijakan pemerintahan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pembinaan dan fasilitasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah di bidang analisis jabatan dan evaluasi kinerja.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Evaluasi Kinerja:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pemerintah daerah di bidang Analisis Jabatan dan Evaluasi Kinerja;
    f. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah di bidang Analisis Jabatan dan Evaluasi Kinerja;
    g. melaksanakan pengumpulan dan analisa data sebagai bahan penyusunan laporan kebijakan pemerintah daerah di bidang Analisis Jabatan dan Evaluasi Kinerja;
    h. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengembangan kapasitas aparatur;
    i. menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengembangan budaya kerja dan kinerja;
    j. menyiapkan bahan dan pelaksanaan Analisis Jabatan di lingkungan pemerintah daerah;
    k. menyiapkan bahan dan pelaksanaan Evaluasi Kinerja di lingkungan pemerintah daerah;
    l. menyiapkan bahan serta pelaksanaan, monitoring dan evaluasi Analisis Beban Kerja (jabatan dan/atau aparatur) di lingkungan pemerintah daerah;
    m. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan, penataan/penyempurnaan, pengembangan, penetapan dan penghapusan Jabatan fungsional di lingkungan pemerintah daerah;
    n. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan, monitoring dan evaluasi standar kompetensi jabatan di lingkungan pemerintah daerah;
    o. menyiapkan bahan dan pelaksanaan penyusunan, monitoring dan evaluasi klasifikasi jabatan di lingkungan pemerintah daerah;
    p. melaksanakan pengelolaan sistem informasi jabatan dan beban kerja;
    q. melaksanakan inventarisasi dan menyusun rencana kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan dan rencana calon peserta pendidikan dan pelatihan di lingkungan Bagian Organisasi;
    r. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.