Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Sekretariat Dewan Korpri

  1. Sekretariat Dewan Korpri dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;
  3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI

A. SEKRETARIS DEWAN PENGURUS KORPRI

  1. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai tugas membantu Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten dalam melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi.
  2. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten mempunyai fungsi:
    a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
    b. menyelenggarakan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya, mental dan rohani;
    c. menyelenggarakan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
    d. pengkoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten;
    e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (KORPRI) Kabupaten.
    3. Rincian Tugas Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI :
    a. menyusun rencana strategis dan rencana kerja sekretariat;
    b. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menyelenggarakan sistem pengendalian intern dalam pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku;
    e. menyusun kebijakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada Pengurus KORPRI, meliputi bidang umum dan kerjasama, bidang olahraga, seni, budaya, mental dan rohani serta bidang usaha, bantuan hukum dan sosial;
    f. menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
    g. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan kegiatan;
    h. melaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah lain maupun pihak ketiga dalam rangka pengembangan kapasitas lembaga KORPRI Kabupaten dan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
    i. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja;
    j. mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)- SKPD;
    k. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    l. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
    m. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    n. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sekretariat;
    o. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    p. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    q. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KERJASAMA

  1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas menyusun rencana, melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan, melaksanakan kerjasama serta memfasilitasi pembentukan kepengurusan KORPRI dalam lingkup Pemerintah Kabupaten.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama:
    a. menyusun rencana kerja Sub Bagian Umum dan Kerjasama berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
    b. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja kantor;
    c. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    e. menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan meliputi: surat menyurat dan pendistribusiannya serta kearsipan;
    g. melaksanakan pemberian dukungan teknis dan operasional pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten untuk melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah lain maupun pihak ketiga;
    h. menyiapkan dan membuat laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat;
    i. memverifikasi bahan dan menyusun Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) – SKPD;
    j. memverifikasi dan menyusun bahan penyusunan LKPJ, LPPD dan ILPPD serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
    k. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dalam bentuk Rencana Kerja Anggaran (RKA) sesuai dengan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat;
    l. melaksanakan pengawasan laporan administrasi keuangan bendahara;
    m. menyiapkan bahan usulan perubahan anggaran;
    n. menyiapkan bahan perhitungan anggaran;
    o. melaksanakan administrasi pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan;
    p. melaksanakan pengawasan pembayaran gaji pegawai;
    q. mengelola administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi dan informasi hukum, kearsipan dan perpustakaan;
    r. menyiapkan bahan dan memproses pajak-pajak kendaraan dinas lingkup sekretariat KORPRI;
    s. melaksanakan urusan rumah tangga;
    t. melaksanakan pengadaan, operasionalisasi dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan dinas;
    u. menyiapkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kebutuhan pegawai;
    v. menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
    w. mengelola data dan dokumentasi pegawai;
    x. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan serta calon peserta pendidikan dan pelatihan;
    y. menyusun Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
    z. memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan (BAPERTARUM);
    aa. menyiapkan dan memproses Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
    bb. memproses laporan perkawinan, izin perkawinan dan perceraian;
    cc. mengelola presensi atau daftar hadir pegawai;
    dd. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    ee. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    ff. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    gg. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    hh. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA SUB BAGIAN OLAHRAGA, SENI, BUDAYA, MENTAL DAN ROHANI

  1. Kepala Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan terhadap pelaksanaan di bidang olahraga, seni, budaya, mental, dan rohani.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan pemberian dukungan teknis dan operasional pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan olahraga, seni, budaya, mental dan rohani bagi anggota KORPRI;
    f. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    g. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodic;
    h. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA SUB BAGIAN USAHA, BANTUAN HUKUM DAN SOSIAL

  1. Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan di bidang usaha, bantuan hukum dan sosial.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial :
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Kantor Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan kegiatan agar efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas;
    f. melaksanakan pemberian dukungan teknis dan operasional pada Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan usaha, bantuan hukum dan sosial bagi anggota KORPRI;
    g. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    h. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    i. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    j. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dewan sesuai dengan tugas dan fungsinya.