Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

  1. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
  2. Bagian-Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD;
  3. Sub Bagian-Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian yang bersangkutan;
  4. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

A. SEKTRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

  1. Sekretaris DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
  2. Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
    b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
    c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
    d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.
  3. Rincian Tugas Sekretaris DPRD:
    a. memimpin dan mengendalikan organisasi Sekretariat DPRD agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
    b. mengkoordinir penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD;
    c. memberikan petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    d. mempelajari, menelaah peraturan Perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
    f. mengkoordinir penyusunan dan pelaksanaan urusan dan kegiatan pada Sekretariat DPRD;
    g. mengkoordinir pelaksanaan fasilitasi persidangan dengan menyiapkan bahan persidangan, membuat risalah persidangan, merumuskan konsep dan menghimpun produk DPRD;
    h. melaksanakan penyediaan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
    i. menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian teknis sekretariat DPRD;
    j. mengkoordinir penyusunan dan monitoring, evaluasi serta pelaporan atas pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
    k. mengkoordinir pengelolaan kesekretariatan, meliputi: perencanaan, evaluasi, pelaporan, keuangan, rumah tangga, peralatan dan perlengkapan kantor, perjalanan dinas, umum dan kepegawaian;
    l. mengkoordinir penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja;
    m. mengkoordinir penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD;
    n. mengkoordinir penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan LKjIP Pemerintah Daerah;
    o. Pelaksanaan koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (PK); p. menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sekretariat DPRD;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

  1. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang ketatausahaan, kehumasan dan keuangan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
  2. Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang tata usaha dan kepegawaian;
    b. penyiapan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang humas dan keprotokolan;
    c. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perencanaan dan anggaran;
    d. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang akuntansi;
    e. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan administrasi di bidang perbendaharaan; f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Administrasi Kesekretariatan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD.
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan Perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan sekretariat dan peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. mengelola administrasi keanggotaan DPRD dan kepegawaian sekretariat DPRD;
    g. melaksanakan urusan rumah tangga dinas, ketatausahaan, surat menyurat dan kearsipan;
    h. melaksanakan pengelolaan peralatan/perlengkapan gedung kantor dan rumah dinas/jabatan;
    i. melaksanakan koordinasi pengamanan dan ketertiban rumah dinas/jabatan DPRD dan Sekretariat DPRD;
    j. menyiapkan kunjungan kerja, studi banding dan konsultasi bagi pimpinan dan anggota DPRD;
    k. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan kegiatan kunjungan kerja, studi banding, penyusunan peraturan daerah dan konsultasi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya;
    l. melaksanakan penyusunan rencana anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
    m. melaksanakan koordinasi pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
    n. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
    o. melaksanakan penganalisaan administrasi keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
    p. melaksanakan verifikasi perencanaan kebutuhaan rumah tangga dinas, kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD, pertanggungjawaban keuangan DPRD;
    q. melaksanakan evaluasi laporan keuangan DPRD, pengadaan barang/jasa lingkup sekretariat DPRD;
    r. melaksanakan pembinaan, dan pengawasan terhadap Bendaharawan Pengeluaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    v. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsiny

B.1 KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA DAN KEHUMASAN

  1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang tata usaha dan kehumasan, meliputi: organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, inventarisasi dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan, kearsipan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan dan hubungan antar lembaga.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kehumasan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan pengelolaan administrasi surat menyurat, peralatan dan perlengkapan, kendaraan dinas serta rumah tangga kantor;
    f. melakukan penyiapan administrasi dalam rangka rencana kunjungan kerja, studi banding, konsultasi dan tugas kedinasan lain bagi pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah;
    g. menyiapkan dan mengolah bahan usulan yang meliputi pengangkatan, kenaikan pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaikan gaji berkala dan tunjangan;
    h. memproses permohonan cuti, dan mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun, kartu asuransi kesehatan dan tabungan perumahan;
    i. melakukan analisa kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
    j. menyiapkan bahan administrasi pembuatan daftar Urut kepangkatan dan formasi pegawai
    k. mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD;
    l. mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD;
    m. mengatur dan mengelola keamanan komplek Sekretariat DPRD;
    n. memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan;
    o. mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
    p. mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan ;
    q. merencanakan pemeliharaan alat-alat perlengkapan;
    r. menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD;
    s. mengatur pemeliharaan dan pengelolaan bahan bakar kendaraan dinas di Sekretariat DPRD;
    t. mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD.
    u. melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.
    v. melaksanakan pengaturan pelaksanaan konferensi pers;
    w. melakukan penyusunan dan pendokumentasian kegiatan DPRD dalam bentuk himpunan pidato, sambutan, foto dan rekaman audio visual;
    x. melaksanakan penerbitan majalah, brosur dan buku tentang kegiatan DPRD;
    y. melaksanakan penyiapan bahan publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik;
    z. melaksanakan pemberian pelayanan informasi terhadap masyarakat setelah dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD;
    aa. melaksanakan penghimpunan dan penyiapan naskah/konsep sambutan, pidato dan makalah Pimpinan DPRD;
    bb. melaksanakan pemanduan acara seremonial kegiatan yang diselenggarakan oleh DPRD dan Setwan;
    cc. melaksanakan penyiapan penerimaan tamu DPRD;
    dd. melakukan penyiapan bahan koordinasi urusan keprotokoleran dalam rangka kegiatan DPRD
    ee. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    ff. melaksanakan verifikasi penyiapan bahan penyusunan LKPJ, LPPD, ILPPD dan LKjIP Pemerintah Daerah;
    gg. menyusun Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P);
    hh. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    ii. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    jj. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
    kk. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B.2 KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang program dan keuangan, meliputi: perencanaan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, pembukuan, verifikasi dan akuntansi serta pelaporan keuangan di lingkungan Sekretariat DPRD.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. menyusun bahan perencanaan;
    f. menyusun RKA dan DPA baik murni maupun perubahannya;
    g. menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga;
    h. merencanakan kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
    i. mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan sekretariat DPRD;
    j. merencanakan pemverifikasian keuangan;
    k. memverifikasi pertanggungjawaban keuangan;
    l. mengkoordinasikan kepada PPTK, Bendahara dan pembantu PPK untuk pengajuan SPP dan SPM UP/GU/TU/LS;
    m. memverifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga;
    n. memverifikasi kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD;
    o. merencanakan penatausahaan keuangan;
    p. menyusun pengadministrasian dan pembukuan keuangan;
    q. mengkoordinasikan kepada PPTK dan Bendahara dalam pelaksanaan belanja dan pertanggung jawaban keuangan;
    r. melaksanakan pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD;
    s. menganalisis laporan keuangan;
    t. menganalisis laporan kinerja;
    u. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
    v. mengawasi pembayaran gaji pegawai;
    w. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    x. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    y. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    z. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    aa. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    bb. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KEPALA BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSIDANGAN

  1. Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang persidangan dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD, fraksi dan kepanitiaan, penyiapan notulen serta risalah, penyusunan dan telaahan rancangan Perundang-undangan.
  2. Kepala Bagian Perundang-Undangan dan Persidangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. perencanaan, koordinasi, pengkajian dan penyiapan bahan-bahan program legislasi daerah;
    b. pengkoordinasian persiapan pelaksanaan kegiatan rapat oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
    c. penyiapan bahan rapat oleh DPRD dan Sekretariat DPRD;
    d. penyiapan pembuatan risalah dan notulen;
    e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Perundang-undangan dan Persidangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD.
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Sekretariat dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. menyelenggarakan kajian perundang-undangan;
    g. memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
    h. memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan;
    i. mengumpulkan bahan penyiapan draf Perda Inisiatif;
    j. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda;
    k. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda;
    l. memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi daftar Inventaris masalah (DIM);
    m. menyusun risalah/notulen rapat DPRD;
    n. melaksanakan fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD;
    o. melaksanakan fasilitasi dan/atau penyusunan konsep naskah rancangan produk hukum DPRD;
    p. melaksanakan penyiapan bahan-bahan persidangan dan rapat-rapat oleh alat kelengkapan DPRD;
    q. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan rapat paripurna DPRD dengan SKPD dan/atau instansi terkait;
    r. melakukan penyiapan bahan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    s. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    t. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    u. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
    v. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.1 KEPALA SUB BAGIAN KAJIAN HUKUM DAN PERUNDANGAN UNDANGAN

  1. Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundangan-undangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang kajian hukum dan perundang-undangan, meliputi: menyiapkan bahan peraturan perundang-undangan, menyusun rancangan keputusan pimpinan DPRD dan keputusan DPRD serta rancangan peraturan daerah dan pengelolaan dokumentasi hukum.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundanganundangan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. melaksanakan kajian perundang-undangan
    f. membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik
    g. menyusun bahan analisis produk penyusunan perundangundangan
    h. membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda inisiatif
    i. merancang bahan pembahasan Perda
    j. menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM)
    k. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi dalam penyusunan konsep rancangan produk DPRD;
    l. melakukan penyiapan bahan penyusunan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD;
    m. melakukan penghimpunan bahan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD dan Eksekutif;
    n. melakukan penyiapan bahan penyusunan Keputusan Sekretaris DPRD;
    o. melakukan penyiapan bahan pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD dan eksekutif;
    p. menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka penyiapan/penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemerintah daerah;
    q. melaksanakan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
    r. melaksanakan penghimpunan, penggandaan, pelaporan dan penyebarluasan produk-produk hukum daerah di lingkungan Sekretariat DPRD;
    s. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    t. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    u. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    v. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    w. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C.2 KEPALA SUB BAGIAN PERSIDANGAN DAN RISALAH

  1. Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang persidangan dan risalah.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Persidangan dan Risalah:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang DPRD;
    f. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat DPRD;
    g. menyiapkan materi/bahan rapat DPRD;
    h. memfasilitasi rapat-rapat DPRD;
    i. menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat DPRD;
    j. merencanakan kegiatan DPRD;
    k. menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD;
    l. menyusun bahan komunikasi dan publikasi kegiatan DPRD;
    m. merancang administrasi kunjungan kerja DPRD;
    n. menyusun bahan keprotokolan pimpinan DPRD
    o. merencanakan kegiatan DPRD;
    p. merencanakan keprotokolan pimpinan DPRD;
    q. melaksanakan fasilitasi kegiatan rapat-rapat DPRD;
    r. melakukan penyusunan dan penghimpunan risalah rapat-rapat DPRD;
    s. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemilihan pimpinan DPRD dan pimpinan alat kelengkapan DPRD;
    t. melakukan fasilitasi proses verifikasi Pergantian Antar Waktu (PAW) pimpinan dan anggota DPRD;
    u. melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan risalah rapat DPRD;
    v. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    w. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    x. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    y. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    z. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KEPALA BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

  1. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas membantu Sekretaris DPRD dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan.
  2. Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
    a. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan penyelenggaraan fasilitasi penganggaran;
    b. penyiapan bahan pelaksanaan dan pelayanan penyelenggaraan pengawasan;
    c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Rincian Tugas Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Bagian berdasarkan rencana strategis dan rencana kerja Sekretariat DPRD;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis program kegiatan Sekretariat dan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas;
    d. melaksanakan sistem pengendalian intern pelaksanaan tugas agar berjalan efektif dan efisien sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    e. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    f. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan KUA PPAS;
    g. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pembahasan APBD / APBDP;
    h. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda pertangung jawaban keuangan;
    i. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi jaringan aspirasi masyarakat;
    j. memfasilitasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
    k. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi rapat-rapat internal DPRD;
    l. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan penegakkan kode etik DPRD;
    m. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
    n. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pengawasan pelaksanaan kebijakan;
    o. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Pokok Pikiran DPRD;
    p. memfasilitasi, memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kerjasama;
    q. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Bagian;
    r. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    s. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.1 KEPALA SUB BAGIAN PENGANGGARAN

  1. Kepala Sub Bagian Penganggaran mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang penganggaran.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Penganggaran:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. merencanakan pembahasan KUA PPAS;
    f. menyusun bahan pembahasan APBD/APBDP;
    g. merencanakan pembahasan perda pertanggungajawaban keuangan;
    h. memfasilitasi reses DPRD;
    i. menganalisis data/bahan dukungan jaringan aspirasi;
    j. menyusun pokok pikiran DPRD;
    k. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    l. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    m. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    n. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D.2 KEPALA SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

  1. Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu di bidang penyelenggaraan pengawasan.
  2. Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pengawasan:
    a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja Sub Bagian berdasarkan rencana kerja Bagian;
    b. memberi petunjuk, arahan dan mendistribusikan tugas kepada bawahan;
    c. mempelajari, menelaah peraturan perundang-undangan, keputusan, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan bidang tugas;
    d. menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam pelaksanaan tugas;
    e. mengkaji ulang rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
    f. menyiapkan bahan rapat-rapat internal DPRD terkait pelaksanaan pengawasan;
    g. menganalisis bahan dalam pelaksanaan penegakkan kode etik DPRD;
    h. menganalisis bahan dukungan pengawasan penggunaan anggaran;
    i. menyusun bahan pengawasan pelaksanaan kebijakan;
    j. merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat;
    k. melaksanakan kerjasama Sekretariat DPRD dan DPRD;
    l. melaksanakan penyusunan indikator dan pengukuran kinerja Sub Bagian;
    m. memeriksa dan menilai hasil kerja bawahan secara periodik;
    n. memberikan usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
    o. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
    p. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.