RAPAT PARIPURNA DPRD KABUATEN NIAS BARAT DENGAN AGENDA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK-RI ATAS LPKD KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2020

LAHOMI – Wakil Bupati Nias Barat Dr. Era-Era., MM., M.Si menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI atas LKPD Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2020.

Bertempat di Ruang Sidang DPRD Kabupaten Nias Barat, Onoimbu, Rabu (02/06/2021).

Dihadiri oleh Wakil Bupati Nias Barat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias Barat beserta Anggota, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Perangkat Daerah.

Pada agenda kerjanya, Wakil Bupati membacakan Nota Pengantar….

Berdasarkan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Serta Undang-Undang Terkait Lainnya. BPK telah memeriksa neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK) serta Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK), Laporan Operaisonal (LO) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Keuangan bahwa jumlah anggaran Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020 sebesar Rp. 660.300.865.141,00 (Enam Ratus Enam Puluh Miliar Tiga Ratus Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Seratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 648.726.511.976,00 (Enam Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Ratus Sebelas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah) atau 98,25% dari jumlah realisasi di atas dapat disimpulkan bahwa penyerahan atas pengelolaan keuangan sangat baik.

Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Nias Barat telah menyesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Atas Laporan Keuangan tersebut Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), yang mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai, dan bebas dari kesalahan penyajian material.Tanggal 27 Mei 2020 Pemerintah Kabupaten Nias Barat dalam hal ini Bupati/Wakil Bupati serta Seketaris Daerah dan Jajaran OPD bersama-sama dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nias barat telah menghadiri undangan Kepala Perwakilan BPK RI.

Provinsi Sumatera Utara terkait dengan Penyerahan LHP BPK RI Atas LKPD Pemerintah Kabupaten Nias Barat Tahun 2020, dan melalui Rapat Paripurna ini kami sampaikan bahwa Opini BPK Atas LKPD tersebut, dinyatakan “Wajar Dengan Pengecualian” hal lni tercapai atas hasil kerja keras dari Bupati/Wakil Bupati Nias Barat dan seluruh Jajaran Pemerintah Kabupaten Nias Barat yang memiliki komitmen dan integritas yang tinggi untuk menjaga akuntabilitas keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat.Menurut Opini BPK, kecuali untuk dampak hal yang dijelaskan dalam paragraf dasar Opini Wajar Dengan Pengecualian, Laporan Keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Nias Barat tanggal 31 Desember 2020, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan SAP.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran Laporan Keuangan tersebut, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan. Laporan tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Atas SPI dan Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Perundang-Undangan.

Atas hasil pemeriksaan BPK RI di atas maka Pemerintah Kabupaten Nias Barat segera menindaklanjutinya sesuai ketentuan peraturan pemerintah yang berlaku. Untuk kami tekankan kepada masing-masing Kepala OPD agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut selama 60 hari sejak LHP diterima.

Kita ketahui bersama bahwa persentase tindak lanjut saat ini masih berada di atas rata-rata namun belum mencapai standar minimal dari BPK, untuk itu saya tekankan kepada Inspektur Kabupaten Nias Barat agar dengan sungguh-sungguh dapat menindaklanjuti temuan tersebut berdasarkan rekomendasi LHP dan melaporkan kepada Bupati/Wakil Bupati hasil pemantauan tindak lanjut setiap minggu berkenan serta wajib mencapai target yang telah ditetapkan.

Melalui Sidang Paripurna ini saya sampaikan kepada kita semua bahwa untuk Laporan Keuangan Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2021, kita memiliki prinsip dan komitmen serta yang harus kita capai yakni Opini BPK RI WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Demikian Nota Pengantar ini disampaikan, atas perhatian diucapkan terima kasih.

Anda mungkin juga berminat Lagi daripada pengarang

Tinggalkan pesanan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.